PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan

PERMEN Nomor 39 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketenagalistrikan atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 4. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 5. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 8. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. 9. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. 10. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. 11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 13. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 14. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 15. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi Distribusi Tenaga Listrik. 16. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir. 17. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. 18. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. 19. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan. 20. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang tenik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan. 21. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenagap Listrik atau Izin Operasi sebagai pemilik jaringan. 22. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

JENIS, PEMOHON, PROSES, PENERBIT, DAN MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

Koreksi

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 3

Koreksi

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; b. Izin Operasi; c. Penetapan Wilayah Usaha; d. Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara; e. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan f. IPJ Telematika.

Pasal 4

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: a. Sertifikat Laik Operasi; b. Sertifikat Badan Usaha; dan c. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 5

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. penjualan tenaga listrik; atau e. terintegrasi.

Pasal 6

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; atau c. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 7

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diwajibkan apabila melakukan: a. usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi; b. usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau c. usaha penjualan tenaga listrik.

Pasal 8

Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas: a. penjualan tenaga listrik lintas negara; dan/atau b. pembelian tenaga listrik lintas negara.

Pasal 9

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas: a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. sertifikasi badan usaha.

Pasal 10

(1) Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi konsultansi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. (2) Usaha jasa konsultansi di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. pembangkit listrik tenaga uap; b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Usaha jasa konsultansi di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk. (4) Usaha jasa konsultansi di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah. (5) Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang: a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi; b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 11

(1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. (2) Usaha jasa Pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. pembangkit listrik tenaga uap; b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk. (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah. (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang: a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi; b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah. (6) Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 12

(1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. (2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. pembangkit listrik tenaga uap; b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk. (4) Pemeriksaan dan pengujian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah. (5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang: a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi; b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 13

(1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; dan c. Distribusi Tenaga Listrik. (2) Usaha jasa pengoperasian di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. pembangkit listrik tenaga uap; b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Usaha jasa pengoperasian di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk. (4) Usaha jasa pengoperasian di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 14

(1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; dan c. Distribusi Tenaga Listrik. (2) Usaha jasa pemeliharaan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. pembangkit listrik tenaga uap; b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk. (4) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 15

Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, huruf h, dan huruf i, diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pasal 18

Usaha jasa sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, diklasifikasikan dalam ruang lingkup jenis usaha: a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; dan f. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 19

IPJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas: a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; b. serat optik pada jaringan; c. konduktor pada jaringan; dan d. kabel pilot pada jaringan.

Pasal 20

(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: a. pelaku usaha perseorangan; dan b. pelaku usaha non-perseorangan. (2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk INDONESIA yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. (3) Pelaku usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. perusahaan umum; c. perusahaan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; g. koperasi; h. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); i. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan j. persekutuan perdata.

Pasal 21

(1) Pelaku usaha bidang ketenagalistrikan wajib memiliki Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mengajukan permohonan melalui OSS. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi berdasarkan NIB sesuai dengan bidang usaha ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemenuhan atas Komitmen Izin Usaha dan/atau Komitmen Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 22

(1) Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemenuhan atas Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan syarat untuk dapat diterbitkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. (4) Dalam hal Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau izin terkait lainnya tidak dapat dipenuhi, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah terbit dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 23

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. (3) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Lembaga Sertifikasi yang mendapatkan akreditasi dan/atau penunjukan dari Menteri menerbitkan sertifikat.

Pasal 25

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 26

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

BAB Kesatu

Jenis dan Subbidang Perizinan Berusaha

Pasal 2

Koreksi

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas: a. penjualan tenaga listrik lintas negara; dan/atau b. pembelian tenaga listrik lintas negara.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, huruf h, dan huruf i, diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh Menteri dan/atau gubernur kepada ketua lembaga OSS. (5) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua lembaga OSS melakukan pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 28

Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 29

(1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 dapat menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan. (2) Selain dapat menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan. (3) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pasal 30

Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib MENETAPKAN standar Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik bidang ketenagalistrikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN KOMITMEN IZIN USAHA DALAM OSS A. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 30 (tiga puluh) Hari* 2. Kemampuan Pendanaan Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perushaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik 3. Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa INDONESIA berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi 4. Lokasi Instalasi Dokumen 5. Diagram Satu Garis Dokumen 6. Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan Dokumen 7. Jadwal Pembangunan Dokumen 8. Jadwal Pengoperasian Dokumen 9. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan dari Menteri ESDM Dokumen No. Persyaratan Komitmen Keterangan 10. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pembeli Tenaga Listrik Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. B. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 30 (tiga puluh) Hari* 2. Kemampuan Pendanaan Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perushaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik 3. Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa INDONESIA berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 4. Lokasi Instalasi Dokumen 5. Diagram Satu Garis Dokumen 6. Jenis dan Kapasitas Usaha Yang Akan Dilakukan Dokumen 7. Jadwal Pembangunan Dokumen 8. Jadwal Pengoperasian Dokumen No. Persyaratan Komitmen Keterangan 9. Persetujuan Sewa Jaringan Dari Menteri ESDM Dokumen 10. Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Antara Pemohon Dengan Calon Pemanfaat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. C. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 30 (tiga puluh) Hari* 2. Kemampuan Pendanaan Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perushaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik 3. Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa INDONESIA berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 4. Lokasi Instalasi Dokumen 5. Diagram Satu Garis Dokumen 6. Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan Dokumen 7. Jadwal Pembangunan Dokumen 8. Jadwal Pengoperasian Dokumen No. Persyaratan Komitmen Keterangan 9. Persetujuan Sewa Jaringan Dari Menteri ESDM Dokumen 10. Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Antara Pemohon Dengan Calon Pemanfaat Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. D. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 60 (enam puluh) Hari* 2. Kemampuan Pendanaan Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perushaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik 3. Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa INDONESIA berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 4. Diagram Satu Garis Dokumen 5. Jenis dan Kapasitas Usaha Yang Akan Dilakukan Dokumen 6. Jadwal Pembangunan Dokumen 7. Jadwal Pengoperasian Dokumen 8. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen 9. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. E. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 60 (enam puluh) Hari* 2. Kemampuan Pendanaan Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perushaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik 3. Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa INDONESIA berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 4. Diagram Satu Garis Dokumen 5. Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan Dokumen 6. Jadwal Pembangunan Dokumen 7. Jadwal Pengoperasian Dokumen 8. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen 9. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. F. Dokumen Permohonan Izin Operasi No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 30 (tiga puluh) Hari* 2. Lokasi Instalasi Termasuk Tata Letak (Gambar Situasi) Dokumen 3. Diagram Satu Garis Dokumen 4. Jenis dan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen 5. Jadwal Pembangunan Dokumen 6. Jadwal Pengoperasian Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. G. Dokumen Permohonan Penetapan Wilayah Usaha No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Profil Pemohon Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham 60 (enam puluh) Hari* 2. Kemampuan Pendanaan Dokumen berupa: 1. laporan keuangan audited 3 tahun terakhir; dan 2. memiliki minimal 30% (tiga puluh persen) equity dari No. Persyaratan Komitmen Keterangan total proyek. 3. Batasan Wilayah Usaha dan Peta Lokasi Yang Dilengkapi Dengan Titik Koordinat Dokumen disahkan oleh instansi yang berwenang 4. Analisis Kebutuhan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dokumen memuat paling sedikit: 1. pendahuluan; 2. strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; 3. strategi pemanfaatan sumber energi baru dansumber energi terbarukan; 4. kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu; a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. 5. ketersediaan sumber energi primer; 6. rencana penyediaan tenaga listrik; 7. biaya pokok penyediaan tenaga listrik; 8. kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 9. analisis risiko. 5. Rekomendasi Gubernur Dokumen memuat: No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di terbitkan beserta pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan 2. pernyataan bahwa wilayah usaha yang direkomendasikan tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada atau pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik atau pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri. 7. Hasil Evaluasi Teknis Penetapan Wilayah Usaha Dari Tim Teknis Dokumen memuat hasil evaluasi: 1. kebijakan ketenagalistrikan nasional; 2. wilayah usaha yang diusulkan tidak tumpang tindih; dan 3. memastikan badan usaha mampu menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik. * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. H. Dokumen Permohonan Izin Pembelian dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik - 30 (tiga puluh) Hari* 2. Neraca Daya di Wilayah Usahanya - 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (lima) Tahun Ke Depan - 4. Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Dokumen berisi: 1. Materi kerja sama teknis 2. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. I. Dokumen Permohonan Izin Penjualan dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik - 30 (tiga puluh) Hari* 2. Neraca Daya di Wilayah Usahanya - 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (lima) Tahun ke Depan - 4. Data Rasio Rumah Tangga Berlistrik Pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar - 5. Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Dokumen berisi: 1. materi kerja sama teknis; dan No. Persyaratan Komitmen Keterangan 2. pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik. * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. J. Dokumen Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. Persyaratan Penerbit/Assesor Komitmen Keterangan 1. Identitas pemohon - Dokumen 60 (enam puluh) Hari* 2. Dokumen Sistem Manajemen Mutu Badan Usaha Dokumen 3. Kelengkapan kantor wilayah berupa Surat Keterangan Domisili Usaha ** Pemerintah Daerah Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. ** Untuk badan usaha dengan jenis usaha pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah dan sertifikasi badan usaha. K. Dokumen Permohonan IPJ Telematika No. Persyaratan Komitmen Keterangan 1. Identitas Pemohon Dokumen 30 (tiga puluh) Hari* 2. Dokumen Hasil Analisis Kelaikan Pemanfaatan Jaringan Dokumen 3. Cakupan Jaringan Yang Akan Dimanfaatkan Dokumen 4. Jenis, Spesifikasi, dan/atau Kapasitas Peralatan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika Yang Dipasang Di Jaringan Dokumen 5. Rancangan Perjanjian Pemanfaatan Jaringan Dokumen * Keterangan: - Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari. - Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL DALAM OSS A. Dokumen Permohonan Sertifikat Laik Operasi No. Persyaratan Penerbit Komitmen Keterangan 1. Surat Permohonan Sertifikat Laik Operasi Pemilik Instalasi/ Badan Usaha Dokumen 30 (tiga puluh) Hari* 2. Dokumen administrasi: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), izin operasi (IO), atau identitas pemilik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah; b. lokasi instalasi; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan Pemilik Instalasi/ Badan Usaha Dokumen No. Persyaratan Penerbit Komitmen Keterangan g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan. 3. Pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Dokumen 4. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Dokumen * Keterangan: Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. B. Dokumen Permohonan Sertifikat Badan Usaha No. Persyaratan Penerbit Komitmen Keterangan 1. Surat permohonan Sertifikat Badan Usaha Badan Usaha Dokumen 40 (empat puluh) Hari* 2. Akta Pendirian dan akta perubahan badan usaha Notaris Dokumen 3. Penetapan badan usaha sebagai badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dokumen 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan Direktorat Jenderal Pajak Dokumen 5. Neraca keuangan - Dokumen 6. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon - Dokumen 7. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon - Dokumen 8. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak untuk setiap subbidang usaha yang dimohon - Dokumen 9. Surat Penunjukan Tenaga Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak untuk setiap subbidang usaha yang dimohon - Dokumen 10. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik - Dokumen * Keterangan: Paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. C. Dokumen Permohonan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan No. Persyaratan Penerbit Komitmen Keterangan 1. Surat permohonan sertifikasi kompetensi Badan Usaha Dokumen 20 (dua puluh) Hari * 2. Dokumen administrasi peserta sertifikasi kompetensi: Badan Usaha Dokumen a. KTP untuk WNI dan Paspor untuk WNA b. Pas foto pemohon c. Nomor telepon dan email d. Alamat sesuai KTP/Paspor e. Bidang dan jenis pekerjaan f. Jenjang kualifikasi okupasi jabatan 3. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Dokumen 4. Laporan hasil sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Dokumen * Keterangan: Paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN

(1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; e. asesor ketenagalistrikan; dan f. industri penunjang tenaga listrik. (2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. pembangkit listrik tenaga uap; b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk. (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah. (5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang: a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi; b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah. (6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diklasifikasikan dalam subbidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. (7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diklasifikasikan dalam subbidang: a. peralatan tenaga listrik; dan b. pemanfaat tenaga listrik.

(1) Usaha jasa sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. (2) Usaha jasa sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: a. konsultansi; b. pembangunan dan pemasangan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. pengoperasian; e. pemeliharaan; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium penguji; i. asesor ketenagalistrikan; dan j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik. (3) Usaha jasa sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang: a. konsultansi; b. pembangunan dan pemasangan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. pengoperasian; e. pemeliharaan; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium penguji; i. asesor ketenagalistrikan; dan j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik. (4) Usaha jasa sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang: a. konsultansi; b. pembangunan dan pemasangan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. pengoperasian; e. pemeliharaan; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium penguji; i. asesor ketenagalistrikan; dan j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Distribusi Tenaga Listrik. (5) Usaha jasa sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang: a. konsultansi; b. pembangunan dan pemasangan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. pemeliharaan; e. penelitian dan pengembangan; f. pendidikan dan pelatihan; g. laboratorium penguji; dan h. asesor ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

BAB III

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34