PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi

PERMEN Nomor 39 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE adalah kegiatan dalam rangka memanfaatkan energi, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi baru dan energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik maupun non tenaga listrik serta peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. 2. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan dan distribusi tenaga listrik. 3. Proposal adalah usulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang paling sedikit berisi mengenai gambaran umum lokasi/wilayah dan tujuan yang akan dicapai yang memberikan informasi mengenai potensi energi yang tersedia dan jumlah kebutuhan pemanfaat energi serta potensi penghematan energi. 4. Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang berisi hasil kajian terhadap kelayakan pemanfaatan sumber energi baru, energi terbarukan dan/atau penerapan konservasi energi dan dampaknya terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat termasuk diantaranya kesiapan pengelolaan instalasi. 5. Rancangan Teknis adalah rancangan teknis yang memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan instalasi energi baru, energi terbarukan dan/atau konservasi energi yang paling sedikit memuat kapasitas, spesifikasi teknis, tata letak, dan gambar rancang bangun, serta rencana anggaran biaya. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi. 9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan atas: a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; b. instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi; c. peralatan efisiensi energi; d. revitalisasi/rehabilitasi instalasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi; dan/atau e. Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE lainnya.

Pasal 4

(1) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Mikrohidro (PLTM/PLTMH); c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); d. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB); e. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); f. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg); g. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa); h. Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati; dan/atau i. pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan lainnya. (2) Instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis biomassa; b. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis bahan bakar nabati; c. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis biogas; dan/atau d. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis bioenergi lainnya. (3) Peralatan efisiensi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS); b. penerangan jalan umum menggunakan lampu hemat energi; c. lampu hemat energi; d. sistem monitoring konsumsi energi; e. efisiensi energi kantor pemerintah; f. kompor biomassa/tungku sehat hemat energi; dan/atau g. peralatan efisiensi energi lainnya. (4) Revitalisasi/rehabilitasi instalasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; b. peralatan pemanfaat energi baru dan energi terbarukan; dan/atau c. revitalisasi/retrofit konservasi energi.

Pasal 5

Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bertujuan untuk: a. melaksanakan program pengembangan pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi; b. mendorong penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru atau energi terbarukan; c. mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur keenergian di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan kecil dan terluar, pasca bencana, dan/atau pasca konflik; d. percontohan pemanfaatan dan/atau pengusahaan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi; e. optimalisasi pemanfaatan energi baru atau energi terbarukan yang berkelanjutan; dan/atau f. optimalisasi konservasi energi yang berkelanjutan.

BAB III

KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN EBTKE

Pasal 6

Koreksi

(1) Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal wajib: a. membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE; b. melakukan monitoring, evaluasi serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE; c. melaporkan capaian sasaran dan tujuan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE kepada Menteri; dan d. memproses pengusulan hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagai hibah atau alih status penggunaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 7

Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengusulan; b. evaluasi; c. penetapan; d. pengadaan; dan e. serah terima.

Pasal 8

Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dilaksanakan berdasarkan: a. permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; atau b. program nasional, program Kementerian atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian/lembaga lainnya.

Pasal 9

(1) Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diajukan secara tertulis oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari program nasional, progam daerah, usulan Pemerintah Daerah provinsi, usulan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau usulan masyarakat/kelompok masyarakat.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pengusulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dilaksanakan berdasarkan program nasional, program Kementerian atau kesepakatan kerja sama antara Kementerian dengan kementerian/lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga negara yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal. (2) Satuan kerja di lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan usulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Terhadap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas: a. evaluasi administrasi; dan b. evaluasi teknis. (3) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang diterima dengan meneliti dan memeriksa kelengkapannya, termasuk legalitas penandatanganan. (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi validasi kesesuaian antara dokumen pengusulan dengan kondisi aktual di lapangan.

Pasal 13

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sesuai dengan ketersediaan anggaran Direktorat Jenderal pada tahun anggaran sebelum pengadaan dilaksanakan.

Pasal 14

Pengadaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal mengajukan usulan kepada Menteri mengenai persetujuan hibah atau alih status penggunaan barang milik negara atas hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE. (2) Proses persetujuan hibah atau alih status penggunaan barang milik negara atas hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (3) Berdasarkan proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyerahkan hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE kepada pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kegiatan Fisik. (4) Hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang diserahterimakan kepada pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dalam kondisi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa: a. badan usaha milik daerah; b. koperasi; dan/atau c. masyarakat/kelompok masyarakat/swadaya masyarakat, yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa: a. satuan kerja di lingkungan Kementerian pengusul; atau b. koperasi yang ditunjuk oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian pengusul. (3) Jika pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE merupakan kementerian/lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dapat berupa: a. kementerian/lembaga negara pengusul; atau b. badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh kementerian/lembaga negara pengusul. (4) Pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjamin pengalokasian dana pengoperasian dan pemeliharaan setelah diserahterimakan.

Pasal 17

(1) Pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. (2) Pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang melakukan transaksi jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 18

Pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 yang telah menerima hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang dilakukan oleh pengelola atau penerima hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

Hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB V

TENAGA LISTRIK DARI HASIL KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN EBTKE

Pasal 20

Koreksi

Tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diperjualbelikan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. (2) Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Pasal 22

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Untuk harga pembelian tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang belum ditetapkan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian. (3) Dalam hal terdapat perubahan harga tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang ditetapkan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang ditetapkan kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri MENETAPKAN perubahan harga tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan jual beli tenaga listrik dari hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 24

Model Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disiapkan oleh PT PLN (Persero).

Pasal 25

Hasil penjualan tenaga listrik dari Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan oleh pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE untuk keperluan pemeliharaan dan operasional hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI HASIL KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN EBTKE

Pasal 26

Koreksi

Pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE yang memperjualbelikan tenaga listrik Hasil Kegiatan Fisik mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

Koreksi

(1) IUPTL sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima IUPTL sementara, pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Direktur Jenderal dan Direksi PT PLN (Persero) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 28

(1) PT PLN (Persero) dan Pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE wajib menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberian IUPTL sementara. (2) Pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE wajib menyampaikan salinan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Dalam hal Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. PT PLN (Persero) dan pengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE masing-masing menyampaikan laporan perihal alasan belum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi; dan b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri melalui Direktur Jenderal memfasilitasi penandatanganan PJBL.

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa Proposal yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. Dokumen Perencanaan; b. surat pernyataan berupa: 1. kesanggupan menerima dan mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE; 2. kesediaan pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 3. keabsahan dan kebenaran seluruh dokumen pendukung yang diajukan; dan c. penetapan calon pengelola atau penerima manfaat hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE dari pengusul Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE. (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Bagi Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. Rancangan Teknis untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; b. jadwal pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasian; c. surat pernyataan ketersediaan lahan untuk pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru dan/atau energi terbarukan; dan d. surat pernyataan telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait dengan rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik. (4) Bagi Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. Rancangan Teknis untuk instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi; dan b. surat pernyataan ketersediaan lahan untuk pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik bioenergi.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32