PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

PERMEN Nomor 38 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 2. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan. 3. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 4. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. 5. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Tenaga Teknik pada usaha ketenagalistrikan. 6. Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor pada usaha ketenagalistrikan. 7. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. 8. Sertifikasi Produk Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Sertifikasi Produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. 10. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. 11. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik. 12. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor. 13. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Badan Usaha. 14. Lembaga Sertifikasi Produk adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Produk untuk peralatan tenaga listrik atau pemanfaat tenaga listrik. 15. Lembaga Pemerintah adalah lembaga milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Sertifikasi Kompetensi Asesor, Sertifikasi Badan Usaha, dan/atau Sertifikasi Produk. 16. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. 17. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan. 18. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. 19. Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan. 20. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan acuan. 21. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap produk dengan persyaratan acuan. 22. Tanda Standar Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disebut Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional INDONESIA. 23. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional. 24. Penanggung Jawab Teknik adalah Tenaga Teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu. 25. Surveilen adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Lembaga sertifikasi, terdiri atas: a. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik; b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah; c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; d. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor; e. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan f. Lembaga Sertifikasi Produk. (2) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Lembaga Pemerintah. (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2), wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri. (4) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf f, wajib mendapatkan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sebelum mendapatkan Akreditasi dari Menteri, lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus mendapatkan penunjukan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai lembaga inspeksi teknik. (2) Lembaga inspeksi teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi; dan b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi. (3) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah. (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 6

(1) Usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, harus mendapatkan penugasan atau penunjukan, dan memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Sertifikasi Produk peralatan dan/atau pemanfaat tenaga listrik yang persyaratan acuannya diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

(1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi. (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi; dan b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi. (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik. (4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Pasal 8

(1) Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. (2) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan Akreditasi sebagai lembaga sertifikasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Lembaga Pemerintah, harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dan Lembaga Pemerintah dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan Akreditasi dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Kegiatan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian kecukupan dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan. (3) Untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan. (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan Akreditasi.

Pasal 23

(1) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan. (2) Panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan kepanitiaan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditugaskan sebagai tim penilai untuk melaksanakan verifikasi lapangan.

Pasal 24

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bersifat ad hoc, berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (2) Ketua panitia akreditasi ketenagalistrikan menunjuk 1 (satu) orang dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai ketua tim penilai dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha madya. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian kepada panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN pemberian atau penolakan permohonan Akreditasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Pemberian penetapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian sertifikat Akreditasi. (3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya. (5) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (6) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat Akreditasi berakhir. (7) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selain mengacu pada persyaratan dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa Akreditasi sebelumnya.

Pasal 26

(1) Lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kecuali Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki; dan b. melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan. (2) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18. (4) Sertifikat Akreditasi tambahan ruang lingkup berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dapat dilakukan melalui sistem informasi secara daring (sistem online).

Pasal 28

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 29

Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Lembaga Sertifikasi

Pasal 4

Koreksi

(1) Lembaga sertifikasi, terdiri atas: a. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik; b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah; c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; d. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor; e. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan f. Lembaga Sertifikasi Produk. (2) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Lembaga Pemerintah. (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (2), wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri. (4) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf f, wajib mendapatkan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sebelum mendapatkan Akreditasi dari Menteri, lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus mendapatkan penunjukan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai lembaga inspeksi teknik. (2) Lembaga inspeksi teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi; dan b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi. (3) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah. (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 6

(1) Usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, harus mendapatkan penugasan atau penunjukan, dan memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Sertifikasi Produk peralatan dan/atau pemanfaat tenaga listrik yang persyaratan acuannya diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

(1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi. (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi; dan b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi. (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik. (4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Pasal 8

(1) Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah mendapatkan penetapan melalui Akreditasi dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. (2) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.

BAB Kedua

Persyaratan Lembaga Sertifikasi Akreditasi

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Akreditasi sebagai lembaga sertifikasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Lembaga Pemerintah, harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dan Lembaga Pemerintah dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Pasal 10

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha; 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha; 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; dan 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

Pasal 10

Koreksi

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha; 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha; 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji; dan 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 5. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 3. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di INDONESIA yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; 4. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 5. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 6. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan 9. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 13

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

Pasal 12

Koreksi

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 5. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 3. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di INDONESIA yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; 4. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 5. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 6. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan 9. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 13

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya; 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda; 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 15

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 3

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Pasal 14

Koreksi

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. Persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya; 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda; 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 15

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor utama; 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda; 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 17

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 4

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

Pasal 16

Koreksi

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi Asesor utama; 4. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda; 5. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 6. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor; 7. memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 8. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi; dan 9. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 17

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Pasal 19

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Surat pernyataan/komitmen manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 5

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 18

Koreksi

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 5. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di INDONESIA bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; 4. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di INDONESIA yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; 5. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 6. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 7. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 8. memiliki sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 9. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha; dan 10. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Badan Usaha untuk setiap ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 19

Dalam hal permohonan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha diajukan oleh Lembaga Pemerintah, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat dipenuhi dengan dokumen lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Surat pernyataan/komitmen manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2, menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Persyaratan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Produk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Ketiga

Pelaksanaan Akreditasi

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaksanaan Akreditasi dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Kegiatan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian kecukupan dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan. (3) Untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan. (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan Akreditasi.

Pasal 23

(1) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan. (2) Panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan kepanitiaan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditugaskan sebagai tim penilai untuk melaksanakan verifikasi lapangan.

Pasal 24

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bersifat ad hoc, berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (2) Ketua panitia akreditasi ketenagalistrikan menunjuk 1 (satu) orang dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai ketua tim penilai dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha madya. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian kepada panitia akreditasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN pemberian atau penolakan permohonan Akreditasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Pemberian penetapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian sertifikat Akreditasi. (3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya. (5) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (6) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat Akreditasi berakhir. (7) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selain mengacu pada persyaratan dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa Akreditasi sebelumnya.

Pasal 26

(1) Lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kecuali Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki; dan b. melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan. (2) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18. (4) Sertifikat Akreditasi tambahan ruang lingkup berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dapat dilakukan melalui sistem informasi secara daring (sistem online).

Pasal 28

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 29

Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Permohonan Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan administratif, meliputi: 1. akta pendirian badan usaha; 2. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 5. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. b. persyaratan teknis, meliputi: 1. struktur organisasi; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di INDONESIA bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; 4. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di INDONESIA yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; 5. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 6. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah; 7. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA ISO9001 series; 8. memiliki sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 9. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha; dan 10. telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Badan Usaha untuk setiap ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. (2) Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik, persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan daftar perubahan Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 5

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 6

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Keempat

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB Kelima

BAB III