PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

PERMEN Nomor 37 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi energi. (2) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 2

BAB II

BIRO UMUM

Pasal 5

Koreksi

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perencanaan pengadaan barang/jasa, dan keprotokolan.

Pasal 6

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi administrasi umum; b. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan pengelolaan sistem informasi; c. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; e. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, dan pengurusan keanggotaan Dewan Energi Nasional; f. pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan; g. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan h. pengelolaan urusan keprotokolan.

Pasal 7

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, perencanaan pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara; b. perencanaan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; d. penyediaan akomodasi persidangan Dewan Energi Nasional; dan e. pelayanan pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, koordinasi persidangan Dewan Energi Nasional, dan keprotokolan.

Pasal 10

Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Keprotokolan.

Pasal 11

(1) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan perencanaan pengadaan barang/jasa. (2) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, penatausahaan perjalanan dinas Dewan Energi Nasional dan pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, penyediaan akomodasi persidangan Dewan Energi Nasional, pelayanan pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan koordinasi persidangan Dewan Energi Nasional.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 24

Koreksi

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional menyampaikan laporan kepada menteri yang membidangi energi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 26

Setiap unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah.

Pasal 27

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

Pasal 37