PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2015 tentang BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 36 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disebut Diklat, adalah proses pengembangan kompetensi yang menitikberatkan pada pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang energi dan sumber daya mineral. 3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa INDONESIA. 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. 5. Bantuan Diklat adalah dukungan biaya penyertaan Diklat bidang energi dan sumber daya mineral. 6. Beasiswa adalah dukungan biaya untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi. 7. Masyarakat adalah warga sebagai orang-perseorangan. 8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM, adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Badan Pengembangan SDM ESDM, adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. 10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat adalah Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. 11. Sekolah Tinggi Energi dan Mineral, selanjutnya disebut STEM Akamigas, adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB III

PROGRAM DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Bantuan Diklat diberikan untuk program Diklat teknis yang mendukung kebijakan strategis bidang energi dan sumber daya mineral. (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 6

Koreksi

(1) Beasiswa diberikan untuk jenjang Pendidikan Tinggi Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S1). (2) Jenjang Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan tinggi. (3) Jangka waktu pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. selama 8 (delapan) semester untuk Beasiswa yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat; atau b. selama 4 (empat) semester untuk Beasiswa yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D-III).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai program Diklat teknis dan jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

(1) untuk mendapatkan Bantuan Diklat, calon penerima Bantuan Diklat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani; c. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan d. persyaratan administrasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan beasiswa, calon penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. untuk lulusan Sekolah Menengah Atas/sederajat: 1. berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran; 2. yang lulus tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; dan 3. dengan nilai rata-rata kelulusan paling rendah 6,00 (enam koma nol); c. untuk lulusan Diploma III (D-III): 1. berusia di bawah 24 (dua puluh empat) tahun pada saat pendaftaran; 2. yang lulus tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; dan 3. dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah setara 2,50 (dua koma lima puluh); d. sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani; e. bebas dari narkoba dan sejenisnya; f. tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/lembaga lainnya; g. persyaratan administrasi. (2) Dalam hal Masyarakat atau Mahasiswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada tingkat nasional dan/atau internasional dengan melampirkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Calon penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pejabat Struktural Eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama atau Ketua STEM Akamigas; b. Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Administrator atau Wakil Ketua STEM Akamigas; c. Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Pengawas; dan d. Pejabat Fungsional Dosen atau Widyaiswara. (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu tenaga ahli. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. melakukan sosialisasi/promosi kegiatan pemberian Bantuan Diklat atau Beasiswa; b. melakukan seleksi penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa; c. menentukan hasil seleksi penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa; d. mengusulkan penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa kepada Kepala Badan; dan e. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan. (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala Badan atas nama Menteri MENETAPKAN penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa.

BAB Kedua

Persyaratan Bantuan Pendidikan dan Pelatihan dan Beasiswa

Pasal 8

Koreksi

(1) untuk mendapatkan Bantuan Diklat, calon penerima Bantuan Diklat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani; c. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan d. persyaratan administrasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan beasiswa, calon penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. untuk lulusan Sekolah Menengah Atas/sederajat: 1. berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran; 2. yang lulus tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; dan 3. dengan nilai rata-rata kelulusan paling rendah 6,00 (enam koma nol); c. untuk lulusan Diploma III (D-III): 1. berusia di bawah 24 (dua puluh empat) tahun pada saat pendaftaran; 2. yang lulus tahun berjalan atau paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; dan 3. dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah setara 2,50 (dua koma lima puluh); d. sehat jasmani dan rohani, dikecualikan untuk penyandang disabilitas sehat rohani; e. bebas dari narkoba dan sejenisnya; f. tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/lembaga lainnya; g. persyaratan administrasi. (2) Dalam hal Masyarakat atau Mahasiswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada tingkat nasional dan/atau internasional dengan melampirkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Calon penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pejabat Struktural Eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama atau Ketua STEM Akamigas; b. Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Administrator atau Wakil Ketua STEM Akamigas; c. Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Pengawas; dan d. Pejabat Fungsional Dosen atau Widyaiswara. (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu tenaga ahli. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. melakukan sosialisasi/promosi kegiatan pemberian Bantuan Diklat atau Beasiswa; b. melakukan seleksi penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa; c. menentukan hasil seleksi penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa; d. mengusulkan penerima Bantuan Diklat atau Beasiswa kepada Kepala Badan; dan e. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan. (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala Badan atas nama Menteri MENETAPKAN penerima Bantuan Diklat dan Beasiswa.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Perencanaan penyelenggaraan Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan program kerja Badan Pengembangan SDM ESDM. (2) Program kerja Badan Pengembangan SDM ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat dan STEM Akamigas. (3) Kepala Badan MENETAPKAN pedoman pemberian Bantuan Diklat dan Beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral. (4) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat berkewajiban: a. menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan Bantuan Diklat; b. menyelenggarakan Diklat; c. menyusun laporan penyelenggaraan Diklat; dan d. melakukan evaluasi Bantuan Diklat. (5) STEM Akamigas berkewajiban: a. menyusun rencana dan biaya penyelenggaraan Beasiswa; b. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi; dan c. melakukan evaluasi Beasiswa per semester. (6) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a, dengan memperhatikan: a. program KESDM; b. pemenuhan kebutuhan prioritas peningkatan kompetensi Masyarakat; c. rencana penyiapan tenaga terampil di bidang energi dan sumber daya mineral; d. prioritas kebutuhan terhadap kompetensi tertentu. (7) Dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan batasan paling sedikit jumlah calon Mahasiswa penerima Beasiswa sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan Mahasiswa umum tahun berjalan.

Pasal 12

(1) Pembiayaan Bantuan Diklat dan Beasiswa bersumber dari anggaran KESDM. (2) Pelaksanaan pembiayaan Bantuan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balai Diklat, dan Beasiswa dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STEM Akamigas. (3) Pembiayaan Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaannya dipertanggung- jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, mekanisme dan pembiayaan Bantuan Diklat dan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2015 tentang BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19