PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2013 tentang TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA

PERMEN Nomor 36 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Jaringan adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya. 2. Penyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk menyangga Jaringan. 3. Serat Optik adalah saluran yang terbuat dari kaca atau plastik berisolasi untuk menyalurkan data digital. 4. Konduktor adalah pilinan kawat telanjang, kabel udara, kabel dalam tanah dan kabel dasar laut yang dipergunakan untuk menyalurkan tenaga listrik. 5. Kabel Pilot adalah kabel yang dibentangkan antara tiang transmisi/distribusi pada saluran udara tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, tegangan menengah, atau tegangan rendah yang digunakan sebagai sistem telekomunikasi untuk pengendali Jaringan. 6. Komunikasi Data Sistem Pengendali Supervisory Control and Data Acquisition yang selanjutnya disebut SCADA adalah kegiatan pertukaran dan/atau penyampaian data untuk kepentingan sistem pengendali tenaga listrik. 7. Pemanfaat Jaringan adalah pihak yang memanfaatkan Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. 8. Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. 9. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar. 10. Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

PEMANFAATAN JARINGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Jaringan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (2) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan: a. Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan; b. Serat Optik pada Jaringan; c. Konduktor pada Jaringan; dan d. Kabel Pilot pada Jaringan. (3) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: 1. ketersediaan kapasitas Jaringan yang masih dapat dimanfaatkan; dan 2. kekuatan konstruksi Penyangga; b. untuk pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kanal dan/atau Serat Optik yang masih dapat dimanfaatkan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. untuk pemanfaatan Konduktor pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan frekuensi dan spesifikasi Konduktor; d. untuk pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi Kabel Pilot. (4) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh IPJ Telematika dari Menteri.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dapat dilakukan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), Jaringan tegangan menengah (JTM) dan Jaringan tegangan rendah (JTR). (2) Pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kekuatan konstruksi Penyangga.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dapat dilakukan baik pada Serat Optik yang menyatu dan/atau menjadi bagian dari komponen Jaringan maupun pada Serat Optik yang terpisah dan/atau terpasang pada Penyangga. (2) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kapasitas Serat Optik dalam mendukung sistem operasi penyaluran tenaga listrik.

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib www.djpp.kemenkumham.go.id memperhatikan fungsi utama dari Konduktor untuk menyalurkan tenaga listrik. (2) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatu dan/atau bersamaan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik wajib memenuhi standar dan prosedur baku di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

Pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib memperhatikan fungsi utama Kabel Pilot sebagai SCADA.

BAB III

PELAKSANAAN PERMOHONAN DAN PENETAPAN IPJ TELEMATIKA

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang Jaringannya akan dimanfaatkan oleh Pemanfaat Jaringan wajib memiliki IPJ Telematika. (2) Pemanfaat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang bergerak di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.

Pasal 9

(1) Untuk memanfaatkan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Pemanfaat Jaringan harus mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan Jaringan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan dengan melampirkan: a. identitas pemohon; b. akte pendirian badan usaha; c. profil badan usaha; d. nomor pokok wajib pajak; e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan f. surat izin usaha dari instansi yang berwenang di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Calon Pemanfaat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat rancangan pemanfaatan Jaringan. (3) Rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang akan digunakan. (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan melakukan analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan Ruang Bebas dan Keselamatan Ketenagalistrikan. (5) Hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan dituangkan dalam dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan Jaringan.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dinyatakan laik dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan harus mengajukan permohonan IPJ Telematika. (2) Permohonan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa: a. identitas pemohon; b. identitas calon Pemanfaat Jaringan dan surat permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan; c. profil calon Pemanfaat Jaringan; d. akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan, serta pengesahan sebagai badan hukum INDONESIA; e. nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat Jaringan; f. surat keterangan domisili calon Pemanfaat Jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat; g. dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan Jaringan; h. cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan; i. jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan j. rancangan perjanjian pemanfaatan Jaringan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Permohonan IPJ Telematika diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan permohonan IPJ Telematika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal permohonan IPJ Telematika ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 12

(1) IPJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Permohonan perpanjangan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IPJ Telematika berakhir. (3) Permohonan perpanjangan IPJ Telematika harus memenuhi persyaratan dan mengikuti tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 13

IPJ Telematika berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; b. dikembalikan oleh pemegang IPJ Telematika; atau c. dicabut oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2013 tentang TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24