PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 35 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, beserta harta benda yang dimiliki oleh istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan. 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral. 6. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 8. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut BPH Migas, adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 9. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DEN, adalah unsur pembantu Dewan Energi Nasional yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB III

TATA CARA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaporkan Harta Kekayaannya yang: a. untuk pertama kali maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-A; atau b. pernah dilaporkan sebelumnya maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (3) Pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

(1) Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan kepada KPK: a. secara langsung kepada customer service LHKPN; b. melalui pos; c. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM; dan/atau d. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian. (2) Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara langsung kepada customer service LHKPN dan/atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B setiap 2 (dua) tahun selama memangku jabatannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Dalam hal dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk melaporkan kembali harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B. (2) Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

(1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dokumen berupa fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaannya dalam rangkap 2 (dua). (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap kepada KPK; dan b. 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau ahli warisnya. (3) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani di atas materai atau kertas segel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib: a. menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; b. menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, demosi, atau berhenti dari jabatan; c. menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pensiun; dan/atau d. menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal secara berkala dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun. (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (3) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

Penyampaian LHKASN dengan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat disampaikan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

BAB Kesatu

Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaporkan Harta Kekayaannya yang: a. untuk pertama kali maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-A; atau b. pernah dilaporkan sebelumnya maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (3) Pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 5

(1) Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan kepada KPK: a. secara langsung kepada customer service LHKPN; b. melalui pos; c. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM; dan/atau d. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian. (2) Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara langsung kepada customer service LHKPN dan/atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B setiap 2 (dua) tahun selama memangku jabatannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Dalam hal dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk melaporkan kembali harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B. (2) Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

(1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dokumen berupa fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaannya dalam rangkap 2 (dua). (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap kepada KPK; dan b. 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau ahli warisnya. (3) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani di atas materai atau kertas segel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 12

Koreksi

(1) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM pada setiap awal tahun menyusun daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM: a. menyampaikan seluruh daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian; dan b. menyampaikan seluruh daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal, dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan. (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan seluruh daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada KPK dengan tembusan kepada Menteri dan Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya daftar nama Penyelenggara Negara dari Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

Pasal 13

(1) Sekretaris Jenderal KESDM menyampaikan kepada KPK dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal apabila terdapat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mutasi, promosi, demosi, berhenti dari jabatan, pensiun, dan meninggal dunia. (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM menyampaikan kepada Inspektur Jenderal apabila terdapat Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang mutasi, promosi, demosi, berhenti dari jabatan, pensiun, dan meninggal dunia.

Pasal 14

(1) Tanda terima penyampaian formulir atau fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK didokumentasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM. (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM menyampaikan tanda terima penyampaian formulir LHKPN atau fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 15

Tanda terima penyampaian formulir LHKASN dari Inspektorat Jenderal didokumentasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22