PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2013 tentang CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

PERMEN Nomor 35 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 2. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik. 3. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. 4. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. 5. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 6. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya. 7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 8. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 46

Koreksi

(1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara. (3) Pemegang Izin Operasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Operasi dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan Izin Operasi. (4) Pemegang Surat Keterangan Terdaftar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id c. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar. (5) Instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal berupa : a. teguran tertulis; dan/atau b. pembekuan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri. (6) Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara, dan/atau c. pencabutan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan. (8) Dalam hal pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (6) huruf b. (9) Dalam hal pemegang Surat Keterangan Terdaftar yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (10) Dalam hal Instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum melaksanakan ketentuan pelaporan, Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. www.djpp.kemenkumham.go.id (11) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, atau ayat (6) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (12) Dalam hal pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (13) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Surat Keterangan Terdaftar, atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, atau ayat (6) huruf c dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Surat Keterangan Terdaftar, atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) atau ayat (10) tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2013 tentang CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Keempat

Pasal 33

BAB IV

Pasal 34

Pasal 35