PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

PERMEN Nomor 34 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 2029) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; a. Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 76); b. Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1715); c. Nomor 27 Tahun 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1532); d. Nomor 21 Tahun 2018 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 490); sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 2018, No786.

Pasal 4

(1) Perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh Badan Usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar. (2) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah provinsi setempat. (3) Harga jual eceran Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (6a) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan harga jual eceran Jenis BBM Umum yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN harga jual eceran Jenis BBM Umum. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan dan pedoman evaluasi Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA