PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

PERMEN Nomor 33 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERENCANAAN WILAYAH PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASANGAN LTSHE

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan usulan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rincian lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE; dan b. jumlah dan nama calon Penerima LTSHE, dengan mempertimbangkan kriteria lokasi. (3) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu lokasi calon Penerima LTSHE berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya. (4) Dalam hal pada lokasi calon Penerima LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat desa yang masih gelap gulita, lokasi tersebut diprioritaskan untuk pemasangan LTSHE. (5) Usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung paling sedikit meliputi: a. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari masing-masing calon Penerima LTSHE yang diwakilkan oleh kepala desa/camat; dan b. pakta integritas sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi. (3) Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. (4) Selain melalui usulan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE khusus untuk Tahun Anggaran 2017 ditentukan oleh Menteri setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan alokasi anggaran kebutuhan tahunan pendistribusian dan pemasangan LTSHE. (2) Penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE yang mencantumkan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan b. jumlah calon Penerima LTSHE di tiap lokasi pendistribusian dan pemasangan LTSHE. (3) Dalam hal terjadi perubahan lokasi calon Penerima LTSHE pada masa Kontrak, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi Penyediaan LTSHE kepada calon Penerima LTSHE dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyediaan tempat untuk melakukan sosialisasi; b. penentuan waktu sosialisasi; dan/atau c. pengumpulan calon Penerima LTSHE.

BAB III

PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMASANGAN, SERAH TERIMA, DAN PEMELIHARAAN LTSHE

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengadaan LTSHE dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal berdasarkan penetapan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Pengadaan LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk MENETAPKAN Badan Usaha sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE.

Pasal 8

Badan Usaha sebagai calon pelaksana Penyediaan LTSHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memenuhi persyaratan: a. memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri; b. mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri; c. menyediakan layanan purna jual paling kurang 3 (tiga) tahun; dan d. menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

Pasal 9

(1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan produksi, pendistribusian, dan pemasangan LTSHE. (2) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE wajib memberikan penyuluhan cara pengoperasian dan perawatan LTSHE sebagai bagian dari kewajiban yang tercantum dalam Kontrak. (3) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE wajib menyediakan layanan purna jual produk selama 3 (tiga) tahun setelah serah terima pertama (provisional hand over) dan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE. (4) Lingkup layanan purna jual dan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Kontrak.

Pasal 10

Pemberian LTSHE secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Penerima LTSHE.

Pasal 11

Penerima LTSHE wajib memelihara dan merawat LTSHE, serta dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 12

(1) LTSHE harus mampu beroperasi dalam waktu paling kurang 3 (tiga) tahun. (2) Komponen dan spesifikasi teknis LTSHE paling sedikit meliputi: a. modul surya dengan rincian sebagai berikut: 1. jenis sel modul; 2. kapasitas modul; 3. jumlah modul; 4. efisiensi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) modul surya; dan 5. tiang modul; b. baterai yang terintegrasi dengan lampu dengan rincian sebagai berikut: 1. jenis baterai; 2. kapasitas pengisian baterai; dan 3. umur baterai; c. lampu LED dengan rincian sebagai berikut: 1. jumlah cahaya; 2. efikasi lumen; 3. pengaturan intensitas cahaya dan lama menyala; 4. warna cahaya; 5. jumlah lampu; 6. umur lampu; dan 7. pengendali on/off lampu; d. kotak terminal koneksi (hub) dengan rincian jumlah titik koneksi; e. kabel DC dengan rincian sebagai berikut: 1. panjang kabel; dan 2. jenis kabel; f. konektor Universal Serial Bus (USB). (3) Komponen LTSHE wajib memenuhi Standar Nasional INDONESIA. (4) Dalam hal Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, komponen LTSHE dapat menggunakan standar teknis yang berlaku di INDONESIA yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji produk dari lembaga uji yang terakreditasi.

Pasal 13

(1) Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri melakukan serah terima LTSHE melalui mekanisme hibah kepada setiap Penerima LTSHE yang dituangkan dalam berita acara serah terima LTSHE dan naskah hibah. (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan: a. nama Penerima LTSHE; b. Nomor Identitas Kependudukan Penerima LTSHE; c. Nomor Kartu Keluarga Peneri ma LTSHE; d. alamat lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penerima LTSHE; e. foto LTSHE yang telah terpasang dan Penerima LTSHE; f. koordinat pemasangan LTSHE yang mengacu pada sistem referensi yang diterbitkan oleh badan atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial; g. nilai LTSHE; h. tujuan dan peruntukan LTSHE; i. hak dan kewajiban para pihak; j. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada Penerima LTSHE; dan k. penyelesaian perselisihan. (3) Berita acara serah terima LTSHE dan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Penerima LTSHE dan diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/camat setempat atau pejabat yang setara. (4) Tata cara serah terima LTSHE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16