PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 32 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. 2. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. 3. Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum termanfaatkan. 4. Pembakaran Gas Suar (Flaring) adalah pembakaran dari Gas Suar pada cerobong tetap (stationary stack) baik vertikal maupun horizontal. 5. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 6. Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan niaga Gas Bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 7. Pembeli Gas Suar adalah badan usaha pemanfaat Gas Suar yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan atau niaga gas bumi dan lembaga pemerintah pemanfaat Gas Suar. 8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 12. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN GAS SUAR

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan melalui mekanisme penawaran potensi Gas Suar. (2) Penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKK Migas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam rangka penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKK Migas terlebih dahulu MENETAPKAN data potensi Gas Suar yang akan ditawarkan kepada calon pemanfaat Gas Suar. (2) Data potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data potensi Gas Suar yang berasal dari Kontraktor.

Pasal 6

(1) Berdasarkan data potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), SKK Migas melakukan penawaran potensi Gas Suar. (2) Dalam rangka penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas membentuk Tim Penawaran Potensi Gas Suar yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi, keuangan, dan hukum, atau bidang lain sesuai kebutuhan. (3) Penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penawaran Potensi Gas Suar melalui pengumuman melalui situs (website) resmi Kementerian, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 7

(1) Calon Pembeli Gas Suar wajib menyampaikan permohonan kepada SKK Migas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. harga penawaran; b. komitmen investasi; c. jangka waktu onstream; d. jaminan pelaksanaan sebesar 1% (satu persen) dari nilai investasi; e. bukti pembayaran pajak tahunan; dan f. surat permohonan yang dilengkapi profil calon Pembeli Gas Suar. (2) Tim Penawaran Potensi Gas Suar melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan oleh calon Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penawaran Potensi Gas Suar mengusulkan calon pemenang sebagai Pembeli Gas Suar kepada SKK Migas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan penilaian komitmen investasi. (4) SKK Migas menyampaikan usulan Pembeli Gas Suar kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi Tim Penawaran Potensi Gas Suar terhadap calon Pembeli Gas Suar. (5) Berdasarkan usulan SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri MENETAPKAN Pembeli Gas Suar.

Pasal 8

(1) Penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Pembeli Gas Suar, SKK Migas mengusulkan Pembeli Gas Suar kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi Tim Penawaran Potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Pembeli Gas Suar, SKK Migas menunjuk langsung calon pembeli untuk diusulkan sebagai Pembeli Gas Suar kepada Menteri. (2) Dalam hal setelah dilakukan penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat calon Pembeli Gas Suar yang berminat atau tidak terdapat penawaran yang memenuhi harga sesuai formula yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta Nasional yang memiliki kemampuan.

Pasal 9

(1) Pembeli Gas Suar diberikan alokasi Gas Suar oleh Menteri. (2) Titik serah Gas Suar ditentukan di titik yang berada pada pipa penyalur gas dimana tidak ada lagi fasilitas pemrosesan gas dan sebelum masuk ke cerobong tetap (stationary stack).

Pasal 10

(1) Pembeli Gas Suar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan wajib memulai proses kegiatan pemanfaatan Gas Suar. (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembeli Gas Suar wajib memanfaatkan Gas Suar yang telah ditetapkan (onstream). (3) Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak melakukan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKK Migas dapat mengusulkan pencabutan penetapan Pembeli Gas Suar dan alokasi Gas Suar kepada Menteri. (4) Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak dapat merealisasikan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 11

Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat mengajukan permohonan pembelian Gas Suar secara langsung kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas.

BAB Kedua

Penetapan Pembeli Gas Suar

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat mengajukan permohonan pembelian Gas Suar secara langsung kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18