PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 30 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. 3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik INDONESIA. 5. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional termasuk gas metana batubara. 6. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 7. Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Kontraktor, adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 8. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. 9. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 10. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 11. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disingkat SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. 14. Persetujuan Menteri adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri yang berisi persetujuan atas usulan terminasi yang disampaikan oleh SKK Migas sebagai dasar pemrosesan administrasi lebih lanjut dalam rangka penetapan terminasi Wilayah Kerja. 15. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online, yang selanjutnya disingkat SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem billing, dan Sistem Pelaporan PNBP.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. (2) Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang sudah ditetapkan Kontraktornya. (2) Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada: a. kontraktor yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama; c. anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya; atau d. PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor yang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 5

(1) Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan atas nilai sisa komitmen pasti eksplorasi yang belum dilaksanakan oleh Kontraktor pada saat kontrak kerja sama diterminasi. (2) Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap Kontraktor yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi. (3) Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada: a. kontraktor yang telah mengusulkan pengembalian seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Buminya dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya; b. kontraktor yang direkomendasikan oleh SKK Migas dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya; atau c. kontraktor yang jangka waktu kontrak kerja samanya berakhir secara otomatis dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 6

Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat tidak dikenakan kepada Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya diterminasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terjadinya sengketa perbatasan dengan negara lain pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani; b. terjadinya keadaan kahar (force majeure) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau c. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang bersangkutan.

(1) Berdasarkan Persetujuan Menteri mengenai pengakhiran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), SKK Migas menerbitkan surat tagihan kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi kepada Kontraktor. (2) Besaran kewajiban finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung oleh SKK Migas berdasarkan sisa nilai komitmen pasti Eksplorasi yang belum dilaksanakan Kontraktor. (3) Kontraktor wajib membayar kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat tagihan kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) diterbitkan. (4) Pembayaran kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sisa jaminan pelaksanaan dan/atau pembayaran tunai. (5) Dalam hal Kontraktor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi, SKK Migas menerbitkan surat tagihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat tagihan kedua dengan turut memperhitungkan dendanya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama diterbitkan, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi; dan/atau b. surat tagihan ketiga dengan turut memperhitungkan dendanya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua diterbitkan, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi. (6) SKK Migas menyampaikan surat usulan penyerahan penagihan kepada Direktur Jenderal untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kontraktor belum melunasi kewajiban finansial terutang dengan memperhitungkan dendanya ke Kas Negara. (7) Direktur Jenderal menyampaikan surat usulan penyerahan penagihan kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan penyerahan penagihan dari SKK Migas. (8) Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penyerahan penagihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan penyerahan penagihan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Instansi yang berwenang mengurus piutang negara. (9) Dalam hal pembayaran kewajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jatuh tempo, Kontraktor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (10) Dalam hal terlambat membayar kekurangan kewajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17