PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 2. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya. 3. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. 4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. 6. Auditi adalah Unit Organisasi, unit kerja, satuan kerja, orang atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal. 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 10. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. 11. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 13. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin Unit Organisasi. 14. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian. 15. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian. 16. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada Kementerian dan/atau masing-masing Unit Organisasi untuk membantu Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

Koreksi

(1) Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasinya. (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Unit Organisasi mendayagunakan Satgas SPIP di lingkungan Unit Organisasinya. (4) Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal dan Unit Organisasi membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 3

(1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kegiatan assurance; dan b. kegiatan pengawasan lainnya. (2) Kegiatan assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengawasan yang memberikan penjaminan kualitas yang terdiri atas: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; dan d. pemantauan/monitoring. (3) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas yang terdiri atas: a. konsultansi; b. sosialisasi; dan c. asistensi.

Pasal 4

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi Pengawasan Intern, selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Inspektorat Jenderal mempunyai tugas: a. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; b. pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; c. pelaksanaan pengendalian gratifikasi; d. pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut whistleblowing system; e. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan; f. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara; g. pelaksanaaan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian; dan h. pelaksanaan pengawasan terhadap instansi, lembaga dan/atau entitas di luar lingkup Pengawasan Intern berdasarkan penugasan Menteri.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk: a. mengakses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Auditi dan pegawai lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH atas persetujuan Menteri; dan d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan c. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, Unit Organisasi memiliki tanggung jawab untuk: a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang meliputi: 1. peta risiko dan rencana penanganan risiko pada Unit Organisasi masing-masing; 2. rencana aksi dan laporan hasil pemantauan Sistem Pengendalian Intern; dan 3. rencana aksi dan realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; b. menyampaikan dan/atau memberikan akses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada Unit Organisasi yang bersangkutan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Inspektorat Jenderal; dan d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 9

Pimpinan Unit Organisasi dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan: a. Pengawasan Intern sesuai dengan tugas Inspektorat Jenderal di luar pengawasan yang sudah direncanakan; b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan oleh BPKP; dan/atau c. layanan konsultansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada masing-masing Unit Organisasi.

BAB 1

Umum

Pasal 11

Koreksi

Tahapan dalam Pengawasan Intern meliputi: a. perencanaan Pengawasan Intern; b. pelaksanaan Pengawasan Intern; c. penyampaian hasil Pengawasan Intern; d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan e. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern

Pasal 12

Koreksi

(1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan analisis risiko untuk MENETAPKAN prioritas kegiatan Pengawasan Intern. (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Strategis Pengawasan Intern; dan b. Rencana Pengawasan Tahunan.

Pasal 13

(1) Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian dan memperhatikan Rencana Strategis Unit Organisasi. (2) Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tujuan; b. strategi; c. program; dan d. kegiatan pengawasan. (3) Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi, Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 14

(1) Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Rencana Strategis Pengawasan Intern dan Audit Universe. (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. kebijakan Menteri; b. program dan/atau isu strategis; c. profil risiko pada Unit Organisasi; d. permasalahan yang berkembang di masyarakat; e. hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; dan/atau f. hal lain yang berkaitan dengan risiko pada Unit Organisasi. (3) Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (4) Inspektorat Jenderal menyampaikan Rencana Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 15

(1) Audit Universe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan semua potensi area yang dapat dilakukan Pengawasan Intern. (2) Audit Universe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penilaian risiko dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Audit Universe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.

BAB 2

Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mengacu pada program kerja dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang disusun oleh Tim Pengawasan. (2) Program kerja dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tahapan pelaksanaan; b. komunikasi; dan c. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Auditi. (3) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan memperhatikan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut: a. pertemuan awal; b. identifikasi dan pengumpulan informasi; c. evaluasi dan analisis terhadap informasi; d. pendokumentasian; e. supervisi berjenjang; dan f. pertemuan akhir.

Pasal 17

(1) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, Tim Pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. (3) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan menyampaikan surat perintah dan menjelaskan kepada Auditi mengenai: a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan b. tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan.

Pasal 18

(1) Identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Tim Pengawasan dengan meminta secara tertulis informasi kepada Auditi. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditi kepada Tim Pengawasan pada kesempatan pertama.

Pasal 19

(1) Evaluasi dan analisis terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan oleh Tim Pengawasan terhadap informasi yang relevan, kompeten, cukup dan material untuk mendukung simpulan yang selanjutnya akan menjadi hasil Pengawasan Intern. (2) Tim Pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern. (3) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern. (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

Pasal 20

(1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawasan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern. (2) Kertas kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendokumentasian atas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 21

Supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e dilakukan dalam Tim Pengawasan untuk menjamin mutu hasil Pengawasan Intern dan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 22

(1) Dalam pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf f, Tim Pengawasan menyampaikan notisi audit/hasil sementara Pengawasan Intern untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi. (2) Tanggapan tertulis atas notisi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Auditi dan disampaikan kembali kepada Tim Pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Auditi menerima notisi audit. (3) Setelah menerima tanggapan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengawasan meminta komitmen hasil Pengawasan Intern dari Auditi dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern. (4) Dalam hal Tim Pengawasan tidak memperoleh komitmen Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Inspektur Jenderal dan pimpinan Auditi.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah Inspektur Jenderal. (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Inspektur Jenderal dengan memperhatikan usulan dari penanggung jawab Tim Pengawasan dan alasan penyebabnya. (3) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penanggung jawab Tim Pengawasan menyampaikan laporan kepada Inspektur Jenderal disertai alasan penyebabnya.

Pasal 24

(1) Tim Pengawasan menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah berakhir. (2) Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 25

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22, Tim Pengawasan dilarang: a. mengambil alih tanggung jawab Unit Organisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi; b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko pada Unit Organisasi; dan c. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat perintah.

BAB 3

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

(1) Inspektur Jenderal menyampaikan hasil pelaksanaan Pengawasan Intern kepada Pimpinan Unit Organisasi dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern. (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada pimpinan Auditi untuk dilakukan tindak lanjut.

BAB 4

Penyampaian Hasil Pengawasan Intern

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

(1) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tercantum dalam laporan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern; b. pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern; c. atasan dari pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan; d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi; atau e. atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditi kepada Pimpinan Unit Organisasi dalam jangka waktu yang ditentukan. (4) Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Jenderal dengan disertai bukti pendukung sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. (5) Penanggung jawab Tim Pengawasan bertanggung jawab mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 28

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung indikasi unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 29

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi: a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, temuan dimaksud disampaikan kepada Menteri sebelum diserahkan kepada APH untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang Negara yang tidak tertagih, temuan dimaksud dilaporkan kepada Menteri dan disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. terjadi reorganisasi Kementerian baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya Unit Organisasi sehingga terdapat perubahan nomenklatur atau bentuk Unit Organisasi dari yang semula disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Unit Organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

BAB 5

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung indikasi unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern. (2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Tim Pengawasan yang melaksanakan Pengawasan Intern. (3) Jika tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi. (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern. (5) Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Auditi.

Pasal 31

(1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. (2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi; b. tindak lanjut telah dilaksanakan belum sesuai dengan rekomendasi; c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. (3) Status tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan Inspektorat Jenderal kepada Auditi. (4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat Jenderal dengan Auditi.

Pasal 32

(1) Inspektur Jenderal MENETAPKAN status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal. (2) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status tindak lanjut rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Jenderal. (3) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti meliputi: a. hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat; b. temuan pemeriksaan tidak memadai; c. temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan d. alasan lain yang sah. (4) Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Pasal 33

(1) Inspektur Jenderal menyusun rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32. (2) Rekapitulasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB 6

Pemantauan dan Penentuan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam rangka independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri membentuk Komite Audit yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan susunan komposisi mayoritas dari pihak independen. (3) Susunan keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 5 (lima) orang yang meliputi: a. Staf Ahli Menteri yang ditunjuk oleh Menteri; b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara atau akuntansi sektor publik; c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum administrasi negara; d. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang pengawasan intern; dan e. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang energi dan sumber daya mineral. (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan. (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit, dapat dibentuk Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas: a. membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal; dan b. memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal dalam hal: 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal; 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian; dan 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menteri. (3) Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada Unit Organisasi setelah mendapatkan izin dari Menteri. (4) Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Unit Organisasi terkait pelaksanaan Pengawasan Intern dengan pendampingan Inspektorat Jenderal. (5) Komite Audit menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 40

(1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Pengambilan keputusan hasil rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak. (3) Kinerja Komite Audit dinilai oleh Menteri secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KOORDINASI DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 41

Koreksi

(1) Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Satgas SPIP; b. APIP lain; c. BPKP; d. BPK; dan e. APH.

Pasal 42

Koreksi

Koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi: a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Satgas SPIP oleh Inspektorat Jenderal untuk menyusun rencana Pengawasan Intern; b. pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk penyusunan rencana kerja Satgas SPIP; dan c. pendampingan Satgas SPIP terhadap Auditi dalam lingkungan Unit Organisasinya dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 43

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi: a. pelaksanaan telaah sejawat; b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi; c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 44

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi: a. pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP; b. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian dalam pengawasan BPKP; c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP; d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; e. konsultansi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan; dan f. penyusunan jadwal kegiatan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan untuk pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis.

Pasal 45

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi: a. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian dalam pemeriksaan BPK; b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; c. penyusunan jadwal kegiatan antara Inspektorat Jenderal dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan untuk pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis; dan d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 46

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, meliputi: a. penanganan penyimpangan di lingkungan Kementerian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 47

Dalam hal Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi dengan pihak terkait selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk: a. pertukaran data dan informasi; b. pendidikan; c. penelitian; d. sosialisasi; e. evaluasi akuntabilitas; f. penilaian reformasi birokrasi; dan/atau g. pengembangan infrastruktur, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 5

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 6

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Ketiga

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB V

Pasal 38