PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2013

PERMEN Nomor 3 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Energi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan. 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 1 MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dengan teknologi fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS Terpusat adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai melalui jaringan tenaga listrik. 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar dengan teknologi fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS Tersebar adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan langsung ke instalasi rumah pemakai. 5. Biogas adalah gas yang merupakan produk akhir pencernaan anaerobik biomassa oleh mikro organisme di dalam digester dengan komponen utama metana 40-70% dan karbondioksida. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang energi yang selanjutnya disebut SKPD yang menangani bidang energi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan menangani bidang energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BAB III

ARAH KEGIATAN, SASARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) DAK Bidang Energi Perdesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang meliputi: a. pembangunan PLTMH baru; b. rehabilitasi PLTMH yang rusak; c. perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid; d. pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar; e. pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga. (2) Kegiatan pembangunan PLTMH baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan prioritas. (3) Kegiatan pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila daerah di kabupaten tidak mempunyai potensi energi air skala kecil yang layak secara teknis dapat dikembangkan sebagai PLTMH. (4) Anggaran yang diberikan untuk tiap kabupaten penerima DAK Bidang Energi Perdesaan dipergunakan untuk pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga dengan ketentuan paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. 15% (lima belas persen) untuk Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. (5) Terhadap daerah yang tidak termasuk pada ayat (4) besaran penggunaan anggaran disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. (6) Pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, kriteria dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diprioritaskan pada desa yang belum terjangkau listrik dari PT PLN (Persero).

Pasal 6

(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Energi Perdesaan dari Menteri Keuangan, bupati/walikota penerima DAK Bidang Energi Perdesaan membuat rencana kegiatan yang akan didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (2) Rencana kegiatan dan perubahannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16