PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DANPENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS

PERMEN Nomor 28 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 333) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 16 Pasal 1 diubah, serta angka 6, angka 14 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 18A

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan penunjukan langsung: 1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri; 3) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) telah beroperasi atau melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan; 5) memiliki kemampuan pendanaan; 6) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; 7) memiliki pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 8) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu. b. persyaratan seleksi: 1) memiliki Izin Usaha Niaga LPG; 2) memiliki kemampuan pendanaan; 3) memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu; 4) memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG; 5) memiliki jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG; dan 6) memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu. (2) Penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dengan ketentuan: a. kepemilikan saham langsung oleh Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen); dan b. memiliki Izin Usaha Niaga LPG. (3) Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), angka 3), angka 6), angka 7) dan angka 8) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan dengan kepemilikan saham langsung Badan Usaha lebih dari 50% (lima puluh persen).

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DANPENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 24A

Pasal 25

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 36

Pasal II