Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya …

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 98) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi kepada Menteri. 2. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan: a. untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak karya; atau b. untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. 3. Pada saat IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a diberikan, wilayah kontrak karya menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pada saat IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b diberikan, kontrak karya mineral logam serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang kontrak karya mineral logam tetap berlaku. 6. Setelah jangka waktu IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berakhir dan terdapat penyelesaian dalam penyesuain pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, kontrak karya mineral logam serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang kontrak karya mineral logam tidak berlaku bersamaan dengan diterbitkannya IUPK Operasi Produksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak terdapat penyelesaian dalam penyesuain pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi berakhir dan pengusahaan pertambangan dilakukan berdasarkan kontrak karya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Pasal I

Pasal 19

Pasal II

Pasal I

Pasal 19

Pasal II