PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERMEN Nomor 28 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. 2. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 3. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. 4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. 5. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 6. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 7. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 8. Konstruksi Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 10. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 11. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 12. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 14. Lingkungan Pertambangan adalah lindungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). 16. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. 17. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. 18. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan. 19. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan. 20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 21. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum INDONESIA atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan. 22. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum INDONESIA yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik INDONESIA atau di luar wilayah Republik INDONESIA. 23. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 24. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 25. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

BENTUK, JENIS DAN BIDANG

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk : a. badan usaha, yang terdiri atas : 1) Badan Usaha Milik Negara; 2) Badan Usaha Milik Daerah; 3) Badan Usaha Swasta Yang Berbentuk Perseroan Terbatas. b. koperasi; atau c. perseorangan yang terdiri atas : 1) orang perseorangan; 2) perusahaan komanditer; 3) perusahaan firma. (2) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam : a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal; b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional; c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain. (3) Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi : a. Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas; c. koperasi; d. perusahaan komanditer; e. perusahaan firma; f. orang perseorangan, yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tersebut. (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas; c. orang perseorangan.

Pasal 4

(1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas : a. Usaha Jasa Pertambangan; dan b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang : 1. penyelidikan umum; 2. eksplorasi; 3. studi kelayakan; 4. konstruksi pertambangan; 5. pengangkutan; 6. lingkungan pertambangan; 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau 8. keselamatan dan kesehatan kerja. b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang : 1. penambangan; atau 2. pengolahan dan pemurnian. (3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sub bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (4) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III

PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain. (4) Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis. (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya. (6) Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut : a. jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 7

(1) Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran. (2) Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Pasal 8

(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK. (3) Persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila : a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; atau b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan kriteria : 1. memiliki investasi yang cukup; 2. memiliki modal kerja yang cukup; dan 3. memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau IUPK. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK : a. melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis; b. menjamin tidak adanya transfer pricing atau transfer profit dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian. (2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan : a. pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup; dan b. pengangkutan mineral atau batubara. (3) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (stripping) batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.

Pasal 11

(1) Penggunaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat. (2) Dalam hal lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Koreksi

(1) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas : a. konsultan; b. perencana; c. pelaksana; dan d. penguji peralatan, pada bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Klasifikasi usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 14

(1) Kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas : a. besar; dan b. kecil. (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : a. kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih paling besar sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 15

(1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan ayat (4) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah INDONESIA. (3) IUJP diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. (4) IUJP diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) SKT diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti di seluruh wilayah INDONESIA. (3) SKT diberikan oleh gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. (4) SKT diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang. (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir. (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan : a. baru; b. perpanjangan; atau c. perubahan. (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan : a. klasifikasi; dan/atau b. kualifikasi.

Pasal 18

Permohonan IUJP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, dan Lampiran II D Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran III D Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Dalam hal permohonan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT. (2) Proses pemberian persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 21

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ternyata diperlukan klarifikasi lebih lanjut, khusus untuk permohonan usaha jasa pertambangan dengan klasifikasi Pelaksana dan Penguji peralatan dapat dilakukan verikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

IUJP atau SKT berakhir apabila : a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan; b. diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir; c. dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 23

Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib : a. menggunakan produk dalam negeri; b. menggunakan sub kontraktor lokal; c. menggunakan tenaga kerja lokal; d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK; f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya; h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 24

(1) Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa laporan pelaksanaan kegiatan : a. triwulan; dan b. tahunan. (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. investasi; b. nilai kontrak; c. realisasi kontrak; d. pemberi kontrak; e. tenaga kerja; f. peralatan (masterlist); g. penerimaan negara; h. penerimaan daerah; i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor; dan j. pengembangan masyarakat (Community Development). (3) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan IUJP disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan SKT disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV C Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti wajib mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertangggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.

Pasal 26

(1) Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh Menteri wajib melaporkan IUJP atau SKTnya kepada gubernur atau bupati/walikota tempat kegiatan usahanya. (2) Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh gubernur wajib melaporkan IUJP atau SKTnya kepada bupati/walikota tempat kegiatan usahanya.

BAB Kedua

Perizinan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Kewajiban

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Koreksi

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT; atau b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan 3 (tiga) kali berturut-turut; c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26; d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan; atau c. pencabutan IUJP atau SKT.

Pasal 32

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUJP atau SKT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (kali) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 33

(1) Dalam hal pemegang IUJP atau SKT sampai berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) belum melaksanakan kekewajibannya, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila pemegang IUJP atau SKT dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 34

Sanksi administratif berupa pencabutan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUJP atau SKT yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 35

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinilai tidak benar, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUJP atau SKT.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 BIDANG DAN SUB BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Bidang Sub Bidang 1. Penyelidikan Umum 2. Eksplorasi 2.1. Manajemen Eksplorasi 2.2. Penentuan Posisi 2.3. Pemetaan 2.4. Geologi dan Geofisika 2.5. Geokimia 2.6. Survei Bawah Permukaan 2.7. Geoteknik 2.8. Pemboran dan Percontoan Eksplorasi 3. Studi Kelayakan 3.1. AMDAL 3.2. Penyusunan Studi Kelayakan 4. Konstruksi Pertambangan 4.1. Tambang Bawah Tanah 4.2. Tambang Terbuka 4.3. Tambang Bawah Air 4.4. Komisioning Tambang 4.5. Penyemenan Tambang Bawah Tanah 4.6. Ventilasi Tambang 4.7. Pengolahan dan Pemurnian 4.8. Jalan Tambang 4.9. Gudang Bahan Peledak 5. Penambangan 5.1. Pengupasan, Pemuatan dan Pemindahan Batuan Penutup 5.2. Pemberaian/Pembongkaran 5.3. Penggalian Mineral atau Batubara 5.4. Pemuatan dan Pemindahan Mineral atau Batubara 6. Pengolahan dan Pemurnian 6.1. Pencampuran Batubara 6.2. Pengolahan Batubara 6.3. Pengolahan Mineral 6.4. Pemurnian Mineral 7. Pengangkutan 7.1. Menggunakan Truk 7.2. Menggunakan Lori 7.3. Menggunakan Belt Conveyor 7.4. Menggunakan Tongkang 7.5. Menggunakan Pipa 8. Lingkungan Pertambangan 8.1. Pengelolaan Air Tambang 8.2. Audit Lingkungan Pertambangan 8.3. Pengendalian Erosi Bidang Sub bidang 9. Pascatambang dan Reklamasi 9.1. Reklamasi 9.2. Penutupan Tambang 9.3. Penyiapan dan Penataan Lahan 9.4. Pembibitan 9.5. Hydroseeding 9.6. Penanaman 9.7. Perawatan 10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 10.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik 10.2. Audit K3 Pertambangan 10.3. Pelatihan K3 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN II A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) (KOP SURAT PERUSAHAAN) Nomor : ... Sifat : ... Lampiran : ... Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara *) ... Kepada Yth, 1. Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi; atau 2. Gubernur; atau 3. Bupati/ Walikota. di ... Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara. Adapun jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon adalah : ... Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, Bermaterai Nama terang dan tanda tangan pemohon (DIREKSI) *) untuk permohonan baru maupun perpanjangan LAMPIRAN II B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU IUJP A. PROFIL PERUSAHAAN 1. Nama : ...................................................................................... 2. Alamat/Domisili : ...................................................................................... 3. NomorTelepon/Faks/Website/E-mail : ...................................................................................... 4. Status Permodalan : *) a. Nasional b. Asing 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **) ................................................................................... 6. Akta Pendirian Perusahaan : **) ................................................................................... 7. Akta Perubahan Terakhir : **) ................................................................................... 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **) ................................................................................... 9. Surat Keterangan Domisili : **) ................................................................................... 10. Perusahaan Pertambangan dan/atau Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup : ...................................................................................... 11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan : No. Nama Jabatan Kewarganegaraan 1. 2. 3. dst. 12. Ketenagakerjaan : No. Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/Kota Lokal (orang) Nasional (orang) Asing (orang) Total (orang) 1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Lapangan (site) a. ... b. ... c. ... dst. Jumlah Keterangan : *) diisi dengan tanda (√) **) fotokopi dokumen dilampirkan B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON (Mengacu ketentuan dalam Pasal 4) C. DAFTAR TENAGA AHLI No. Nama Latar Belakang Pendidikan Keahlian (sertifikat) KTP/ IMTA *) Ijazah *) CV *) SP *) Asal Negara 1. 2. 3. dst. D. PERALATAN (terlampir) Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi : 1. Jenis; 2. Jumlah; 3. Kondisi; 4. Status kepemilikan; 5. Lokasi keberadaan alat. E. KEUANGAN/FINANSIAL 1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp) a. Aset bergerak : .............................................................................. b. Aset tidak bergerak : .............................................................................. Jumlah : .............................................................................. 2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK : No. Nama Perusahaan Pekerjaan Nilai Kontrak (US$/Rp) 1. 2. 3. dst. 3. Kemitraan : No. Nama Perusahaan Perizinan Pekerjaan Nilai Kontrak (US$/Rp) 1. 2. 3. dst. 4. Saham : No. Pemegang Saham Jumlah Saham (lembar) (Rp) (%) 1. 2. 3. dst. Jumlah 100 5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir) F. DATA PENDUKUNG (terlampir) 1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama); 2. Surat Keterangan Bank; 3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon. No. Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan Perusahaan Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP) Waktu (Tahun) 1. 2. 3. dst. Catatan : 1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua); 2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut. LAMPIRAN II C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJP Perpanjangan IUJP ke *) 1 2 3 4 5 … A. PROFIL PERUSAHAAN 1. Nama : ...................................................................................... 2. Alamat/Domisili : ...................................................................................... 3. Nomor Telepon/Faks/Website/E-mail : ...................................................................................... 4. Status Permodalan : *) a. Nasional b. Asing 5. Akta Perubahan Terakhir : **) ................................................................................... 6. Surat Keterangan Domisili : **) ................................................................................... 7. Perusahaan Pertambangan dan/atau Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup : ...................................................................................... 8. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan : No. Nama Jabatan Kewarganegaraan 1. 2. 3. dst. 9. Ketenagakerjaan : No. Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/Kota Lokal (orang) Nasional (orang) Asing (orang) Total (orang) 1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Lapangan (site) a. ... b. ... c. ... dst. Jumlah Keterangan : *) diisi dengan tanda (√) **) fotokopi dokumen dilampirkan B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON (Mengacu ketentuan dalam Pasal 4) C. DAFTAR TENAGA AHLI No. Nama Latar Belakang Pendidikan Keahlian (sertifikat) KTP/ IMTA *) Ijazah *) CV *) SP *) Asal Negara 1. 2. 3. dst. D. PERALATAN (terlampir) Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi : 1. Jenis; 2. Jumlah; 3. Kondisi; 4. Status kepemilikan; 5. Lokasi keberadaan alat. E. KEUANGAN/FINANSIAL 1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp) a. Aset bergerak : .............................................................................. b. Aset tidak bergerak : .............................................................................. Jumlah : .............................................................................. 2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK : No. Nama Perusahaan Pekerjaan Nilai Kontrak (US$/Rp) 1. 2. 3. dst. 3. Kemitraan : No. Nama Perusahaan Perizinan Pekerjaan Nilai Kontrak (US$/Rp) 1. 2. 3. dst. 4. Saham : No. Pemegang Saham Jumlah Saham (lembar) (Rp) (%) 1. 2. 3. dst. Jumlah 100 5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir) F. DATA PENDUKUNG (terlampir) 1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama); 2. Bukti penyampaian laporan kegiatan; 3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terakhir. Catatan : 1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua); 2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut. LAMPIRAN II D PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN No : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................................... Jabatan : .......................................................................................................... Bertindak untuk dan atas nama : .......................................................................................................... Alamat : .......................................................................................................... Telepon/Fax : .......................................................................................................... Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa : 1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor ... tanggal ... adalah benar. 2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. 4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk : a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin); b. melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK; c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ; d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait; e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yang diberikan. 5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (masterlist), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/Community Development. 6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini. Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tanggal, ... Nama Perusahaan Tanda tangan Direksi dan Stempel di atas materai Nama lengkap dan jabatan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN III A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) (KOP SURAT PERUSAHAAN) Nomor : ... Sifat : ... Lampiran : ... Perihal : Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara *) ... Kepada Yth. 1.Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi; atau 2.Gubernur; atau 3.Bupati/ Walikota. di ... Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka kegiatan usaha jasa pertambangan non inti di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara. Adapun usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah : ... Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, Nama terang dan tanda tangan Pemohon dan bermaterai (DIREKSI) *) untuk permohonan baru maupun perpanjangan LAMPIRAN III B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU SKT A. PROFIL PERUSAHAAN 1. Nama : ...................................................................................... 2. Alamat/Domisili : ...................................................................................... 3. Nomor Telepon/Faks/Website/E-mail : ...................................................................................... 4. Status Permodalan : *) a. Nasional b. Asing 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **) ................................................................................... 6. Akta Pendirian Perusahaan : **) ................................................................................... 7. Akta Perubahan Terakhir : **).................................................................................... 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : **) ................................................................................... 9. Surat Keterangan Domisili : **) ................................................................................... 10. Perusahaan pertambangan dan/atau jasa yang masih dalam satu grup : ...................................................................................... 11. Daftar pimpinan perusahaan : No. Nama Jabatan Kewarganegaraan 1. 2. 3. dst. 12. Ketenagakerjaan : No. Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/Kota Lokal (orang) Nasional (orang) Asing (orang) Total (orang) 1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Lapangan (site) a. ... b. ... c. ... dst. Jumlah Keterangan : *) diisi dengan tanda (√) **) fotokopi dokumen dilampirkan B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT (dilampirkan) C. KEUANGAN/FINANSIAL 1. Investasi untuk usaha jasa pertambangan non inti (Rp) : ........................................................... 2. Nilai kontrak pekerjaan usaha jasa pertambangan non inti dengan pemegang IUP atau IUPK : No. Nama Perusahaan Pekerjaan Nilai Kontrak (US$/Rp) 1. 2. 3. dst. 3. Kemitraan : No. Nama Perusahaan Perizinan Pekerjaan Nilai Kontrak (US$/Rp) 1. 2. 3. dst. 4. Saham : No. Pemegang Saham Jumlah Saham (lembar) (Rp) (%) 1. 2. 3. dst. Jumlah 100 Catatan : 1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua); 2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut. LAMPIRAN III C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SKT Perpanjangan SKT yang ke *) 1 2 3 4 5 … A. PROFIL PERUSAHAAN 1. Nama : ...................................................................................... 2. Alamat/Domisili : ...................................................................................... 3. Nomor Telepon/Faks/Website/E-mail : ...................................................................................... 4. Status Permodalan : *) a. Nasional b. Asing 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **) ................................................................................... 6. Akta Perubahan Terakhir : **) ................................................................................... 7. Surat Keterangan Domisili : **) ................................................................................... 8. Daftar pimpinan perusahaan : No. Nama Jabatan Kewarganegaraan 1. 2. 3. dst. 9. Ketenagakerjaan : No. Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/Kota Lokal (orang) Nasional (orang) Asing (orang) Total (orang) 1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Lapangan (site) a. ... b. ... c. ... dst. Jumlah Keterangan : *) diisi dengan tanda (√) **) fotokopi dokumen dilampirkan B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT (dilampirkan) C. DATA PENDUKUNG (terlampir) 1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama); 2. Bukti penyampaian laporan kegiatan; 3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir; Catatan : 1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua); 2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut. LAMPIRAN III D PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN No : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................................... Jabatan : .......................................................................................................... Bertindak untuk dan atas nama : .......................................................................................................... Alamat : .......................................................................................................... Telepon/Fax : .......................................................................................................... Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa : 1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan SKT Nomor ... tanggal ... adalah benar. 2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Apabila menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. 4. Tidak menggunakan SKT ini untuk : a. melakukan kerja sama dengan pertambangan illegal (Pertambangan Tanpa Izin); b. bertindak sebagai pemegang IUP atau IUPK; c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ; d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait; e. kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan. 5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (masterlist), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/Community Development (CD). 6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini. Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tanggal, ... Nama Perusahaan Tanda tangan Direksi dan Stempel di atas materai Nama lengkap dan jabatan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN IV A PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Bab I Pendahuluan 1.1 Lingkup laporan 1.2 Lokasi Kerja 1.3 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan Bab II Kegiatan (untuk setiap kontrak) 2.1. Teknis 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2.2.1. Program 2.2.2. Biaya 2.3. Lindungan Lingkungan 2.3.1. Program 2.3.2. Biaya 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD) 2.5. Ketenagakerjaan 2.6. Peralatan Bab III Kesimpulan Lampiran 1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C 2. Data pendukung Catatan : 1. Bab II menjelaskan secara singkat kegiatan yang telah dilakukan; 2. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober- Desember); 3. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan; 4. Setiap pemegang IUJP cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak; 5. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi. LAMPIRAN IV B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Bab I Pendahuluan 1.1 Lingkup laporan 1.2. Lokasi Kerja 1.3. Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan Bab II Realisasi Kegiatan 2.1. Teknis 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2.2.1. Program 2.2.2. Biaya 2.3. Lindungan Lingkungan 2.3.1. Program 2.3.2. Biaya 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD) 2.5. Ketenagakerjaan 2.6. Peralatan Bab III Rencana Kegiatan 3.1 Teknis 3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.2.1. Program 3.2.2. Biaya 3.3. Lindungan Lingkungan 3.3.1. Program 3.3.2. Biaya 3.4. Pengembangan Masyarakat (CD) 3.5. Ketenagakerjaan 3.6. Peralatan Bab IV. Kesimpulan Lampiran 1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C 2. Data pendukung LAMPIRAN IV C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 28 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009 FORMAT LAPORAN TRIWULAN DAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI Laporan berisi keterangan mengenai Investasi, Kontrak (Nilai dan Realisasi), Penerimaan Negara dan Daerah, Pembelanjaan (Lokal, Nasional, dan Impor), Tenaga Kerja (Lokal, Nasional, dan Asing), dan Biaya Pengembangan Masyarakat (CD), yang disusun sesuai format berikut : Tabel Laporan Kegiatan Triwulan/Tahunan Pemegang SKT Nama Perusahaan : ... Nomor SKT : ... Jenis dan Bidang Usaha Jasa Lainnya : ... Catatan : 1. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan I s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember); 2. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap triwulan; 3. Laporan Tahunan adalah kegiatan tahun kalender (rekapitulasi Triwulan I s.d IV); 4. Pembelanjaan Lokal dan Impor agar dilampirkan jenis barang/jasanya; 5. Setiap pemegang SKT cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan/kontrak; 6. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PURNOMO YUSGIANTORO Kontrak (Rp) Penerimaan (Rp) Pembelanjaan (Rp) Tenaga Kerja No Perusahaan pemberi kerja (KK/PKP2B/ IUP/IUPK) Subkontraktor Kegiatan Masa Kontrak Investasi (Rp) Nilai Realisasi Negara Daerah Lokal Nasional Impor Lokal Nasional Asing Biaya CD (Rp) 1. 2. 3. dst. Jumlah Kontrak (Rp) Penerimaan (Rp) Pembelanjaan (Rp) Tenaga Kerja No Perusahaan pemberi kerja (KK/PKP2B/ IUP/IUPK) Subkontraktor Kegiatan Masa Kontrak Investasi (Rp) Nilai Realisasi Negara Daerah Lokal Nasional Impor Lokal Nasional Asing Biaya CD (Rp) 1. 2. 3. dst. Jumlah

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

Pasal 38