PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

PERMEN Nomor 27 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Dewan Penyantun; c. Senat; d. Satuan Penjaminan Mutu; e. Satuan Pengawas Internal; f. Subbagian Umum dan Rumah Tangga; g. Program Studi; h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; i. Unit Penunjang; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktur merupakan tenaga Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi, laboratorium dan bengkel, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik. (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penjaminan mutu, dan teknologi informasi serta mengoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan. (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, kerja sama, bahasa dan perpustakaan.

Pasal 9

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik. (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 10

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 11

(1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu. (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 12

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. (2) Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, laporan, evaluasi kinerja, penyiapan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, hukum, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Pasal 15

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh Ketua yang merupakan tenaga Dosen dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi. (2) Untuk melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 17

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 18

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penunjang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 19

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. Unit Laboratorium dan Bengkel; b. Unit Bahasa dan Perpustakaan; dan c. Unit Teknologi Informasi. (2) Unit Laboratorium dan Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium dan bengkel. (3) Unit Bahasa dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebahasaan dan perpustakaan. (4) Unit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan teknologi informasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penunjang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Direktur. (3) Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 23

Koreksi

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedelapan

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesembilan

Pasal 17

BAB Kesepuluh

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesebelas

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38