PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PERMEN Nomor 27 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TINGKAT MUTU PELAYANAN

Pasal 2

Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut: a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV); b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV); c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v); d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz; e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen; f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen; g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja; h. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja; i. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja; j. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja; k. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam; l. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Pasal 3

(1) PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat-tempat yang mudah diketahui Konsumen untuk setiap awal triwulan. (2) PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Pasal 4

(1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama: a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan; b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo. (2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi. (3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan. (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: a. kondisi geografis; dan b. kondisi jaringan eksisting.

Pasal 5

(1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero). (2) PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.

Pasal 6

(1) PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator: a. lama gangguan; b. jumlah gangguan; c. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah; d. kesalahan pembacaan kWh meter; e. waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah. (2) Pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar: a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment); atau b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment). (3) Untuk Konsumen pada Tarif Tenaga Listrik Prabayar, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan pengurangan tagihan pada Konsumen untuk Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya Tersambung yang sama. (4) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya. (5) PT PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan. (6) Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).

Pasal 7

(1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila: a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT PLN (Persero); c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Pasal 8

(1) PT PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila terjadi sebab kahar. (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebab-sebab di luar kemampuan kendali PT PLN (Persero) meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

BAB III

BIAYA PENYAMBUNGAN DAN JAMINAN LANGGANAN TENAGA LISTRIK

Pasal 9

Koreksi

(1) Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya dikenakan Biaya Penyambungan. (2) Dalam penyambungan tenaga listrik, Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya dapat memilih sambungan listrik berdasarkan Tarif Tenaga Listrik Reguler atau Tarif Tenaga Listrik Prabayar.

Pasal 10

Koreksi

(1) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk penyambungan baru atau penambahan daya tenaga listrik yang disambung dengan jaringan standar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Direksi PT PLN (Persero) dapat MENETAPKAN Biaya Penyambungan lebih rendah dari Biaya Penyambungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam hal Konsumen menginginkan tingkat mutu tenaga listrik, keandalan, dan/atau estetika tertentu atau adanya ketentuan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan jaringan khusus, penambahan biaya tersebut menjadi beban Konsumen dengan tetap dikenakan Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan biaya dan persyaratan pembayaran Biaya Penyambungan ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 11

(1) Direksi PT PLN (Persero) wajib mengumumkan besarnya Biaya Penyambungan untuk tiap-tiap kelompok sambungan di setiap unit pelayanan. (2) Direksi PT PLN (Persero) wajib melaporkan realisasi pelaksanaan penyambungan tenaga listrik kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap triwulan.

Pasal 12

(1) Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler dikenakan Jaminan Langganan Tenaga Listrik. (2) Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar atau senilai biaya rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan sesuai golongan tarif yang dibayarkan/diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyambungan baru atau perubahan daya. (3) Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk bank garansi untuk: a. konsumen tegangan rendah, yaitu: 1. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan 2. golongan tarif untuk keperluan industri sedang dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA. b. konsumen tegangan menengah; dan c. konsumen tegangan tinggi. (4) Pengelolaan Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan Konsumen dan PT PLN (Persero). (5) Direksi PT PLN (Persero) dapat MENETAPKAN Jaminan Langganan Tenaga Listrik yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (6) Konsumen yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau berpindah ke Tarif Tenaga Listrik Prabayar, Jaminan Langganan Tenaga Listrik dikembalikan kepada Konsumen setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PT PLN (Persero) yang belum dilunasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jaminan Langganan Tenaga Listrik ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero).

BAB IV

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DAN TAGIHAN SUSULAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero). (2) Jika Konsumen membayar tagihan rekening listrik melampaui masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. (2) Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas: a. pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi; b. pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya; c. pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan d. pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Konsumen.

Pasal 15

(1) Konsumen dan bukan Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung. (2) Tagihan Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut: a. Pelanggaran Golongan I (P I): 1. Untuk Konsumen yang dikenakan biaya beban TS1 = 6 x (2 x Daya Tersambung (kVA)) x Biaya Beban (Rp/kVA); 2. Untuk Konsumen yang dikenakan rekening minimum TS1 = 6 x (2 x Rekening Minimum (Rupiah) Konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik); b. Pelanggaran Golongan II (P II): TS2 = 9 x 720 jam x Daya Tersambung (kVA) x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik; c. Pelanggaran Golongan III (P III): TS3 = TS1 + TS2; d. Pelanggaran Golongan IV (P IV): 1. Untuk Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA: TS4 = {9 x (2 x Daya Kedapatan (kVA) x Biaya Beban (Rp/kVA))} + {(9 x 720 jam x Daya Kedapatan (kVA) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)}; 2. Untuk Daya Kedapatan lebih besar dari 900 VA: TS4 = {9 x (2 x 40 jam nyala x Daya Kedapatan (kVA) x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)} + {(9 x 720 jam x Daya Kedapatan (kVA) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)}.

Pasal 16

Direksi PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) beserta data pendukung kepada Direktur Jenderal setiap bulan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tagihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kedua

Tagihan Susulan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Direksi PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) beserta data pendukung kepada Direktur Jenderal setiap bulan.

Pasal 17

BAB V

BIAYA SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Pasal 18

Koreksi

(1) Setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi sebelum dilakukan penyambungan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Biaya SLO dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas atas biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik. (4) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan kapasitas 197 kVA dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan bersamaan dengan pembayaran Biaya Penyambungan baru; b. dilakukan bersamaan dengan pembayaran biaya penambahan daya; atau c. dilakukan setelah mendapat pemberitahuan dari PT PLN (Persero) untuk sertifikasi ulang terhadap Sertifikat Laik Operasi yang telah habis masa berlakunya. (2) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PT PLN (Persero) melalui layanan 1 (satu) pintu. (3) Dalam hal belum diberlakukan layanan 1 (satu) pintu oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Biaya SLO dapat dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. (4) Direksi PT PLN (Persero) mengatur lebih lanjut ketentuan layanan 1 (satu) pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penerusan Biaya SLO untuk dibayarkan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.

Pasal 20

(1) Terhadap biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dengan kapasitas lebih dari 197 kVA dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. (2) Terhadap biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik yang telah mendapat Akreditasi Menteri atau Lembaga Inspeksi Teknik yang mendapat penunjukan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1790) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 417), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BIAYA PENYAMBUNGAN No. Kelompok Sambungan Besaran Biaya Dalam (Rp) 1. Sambungan 1 (satu) fasa atau 3 (tiga) fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah, yang terdiri atas: a. daya tersambung sampai dengan 450 VA 421.000 b. daya tersambung 900 VA 843.000 c. daya tersambung 1.300 VA 1.218.000 d. daya tersambung 2.200 VA 2.062.000 e. tambah daya menjadi sampai dengan 2.200 VA 937/VA f. daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d. 100 kVA 969/VA g. daya tersambung atau tambah daya rumah tangga golongan R-3 969/VA h. daya tersambung atau tambah daya di atas 100 kVA s.d. 200 kVA 775/VA 2. Sambungan 3 (tiga) fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran Tegangan Menengah 631/VA 3. Sambungan 3 (tiga) fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran Tegangan Tinggi 535/VA No. Kelompok Sambungan Besaran Biaya Dalam (Rp) 4. Sambungan 1 (satu) fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah di bangunan pelanggan a. Khusus tarif S-1/TR s.d. 220 VA 60.000/ sambungan b. Untuk penambahan daya dari golongan tarif S- 1/TR (tanpa meter) menjadi 450 VA bebas biaya penyambungan Catatan: Direksi PT PLN (Persero) dapat MENETAPKAN faktor K (faktor pengali) paling tinggi 1,5 (satu koma lima) sesuai dengan kondisi daerah. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK No. Batas Daya Biaya Keterlambatan (Rp/Bulan) 1. 450 VA 3.000 2. 900 VA 3.000 3. 1.300 VA 5.000 4. 2.200 VA 10.000 5. 3.500 VA s.d. 5.500 VA 50.000 6. 6.600 VA s.d. 14.000 VA 3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum 75.000,00) 7. di atas 14.000 VA 3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum 100.000,00) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BIAYA SERTIFIKAT LAIK OPERASI A. INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH 1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah Sampai Dengan Kapasitas 197 kVA No. Kapasitas Daya Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) 1. Daya tersambung s.d. 450 VA 40.000 2. Daya tersambung 900 VA 60.000 3. Daya tersambung 1.300 VA 95.000 4. Daya tersambung 2.200 VA 110.000 5. Daya tersambung 3.500 VA s.d. 7.700 VA 30/VA 6. Daya tersambung 10.600 VA s.d. 23.000 VA 25/VA 7. Daya tersambung 33.000 VA s.d. 66.000 VA 20/VA 8. Daya tersambung 82.500 VA s.d. 197.000 VA 15/VA 2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah di Atas Kapasitas 197 kVA No Kapasitas Daya Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) 1. Daya tersambung di atas 197 kVA s.d. 1 MVA 13/VA 2. Daya tersambung di atas 1 MVA s.d. 2 MVA 11/VA 3. Daya tersambung di atas 2 MVA s.d. 3 MVA 9/VA 4. Daya tersambung di atas 3 MVA s.d. 5 MVA 7/VA 5. Daya tersambung di atas 5 MVA s.d. 12 MVA 5/VA No Kapasitas Daya Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) 6. Daya tersambung di atas 12 MVA s.d. 46 MVA 4/VA 7. Daya tersambung di atas 46 MVA 3/VA B. INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH 1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo No. Kapasitas Trafo Besaran Biaya Tertinggi per Unit Dalam (Rp) A. Biaya Tetap 1. Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA 3.000.000 2. Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. < 630 kVA 4.000.000 3. Kapasitas Trafo 630 kVA s.d. < 1.250 kVA 5.500.000 4. Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d. < 1.600 kVA 6.000.000 5. Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d. < 2.500 kVA 6.500.000 6. Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA 7.000.000 B. Biaya Tidak Tetap Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji. 2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan No. Kubikel dan Jaringan Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) A. Biaya Tetap 1. Kubikel 1 (satu) unit 2.000.000 2. Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) 4.000.000 3. Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) No. Kubikel dan Jaringan Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) 4. Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) 5. Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) B. Biaya Tidak Tetap Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22