Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 26 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG
I.
PENETAPAN VOLUME LPG TERTENTU, HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN LPG TERTENTU
1. Besaran volume LPG Tertentu yang akan didistribusikan oleh Pemerintah melalui penugasan Badan Usaha didasarkan pada penghitungan anggaran untuk penyediaan dan pendistribusian volume LPG Tertentu yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Harga patokan LPG Tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
3. Harga jual eceran LPG Tertentu adalah harga jual eceran termasuk PPN pada titik serah Penyalur LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.
II.
PENETAPAN WILAYAH DISTRIBUSI LPG TERTENTU
1. Menteri MENETAPKAN Wilayah Distribusi LPG Tertentu untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan penunjukan langsung untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu dengan mempertimbangkan wilayah administratif provinsi.
III. PERSYARATAN BADAN USAHA
Badan Usaha yang mendapat penugasan melalui penunjukan langsung untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. memiliki Izin Usaha Pengolahan dan Izin Usaha Niaga LPG;
2. telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan;
3. memiliki kemampuan pendanaan;
4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit;
5. memiliki dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, yang meliputi fasilitas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG tertentu;
6. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
7. memiliki jaminan pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG;
8. memiliki cadangan operasional LPG Tertentu minimum untuk selama 11 hari terdiri dari cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.
IV. TATA CARA PENUNJUKAN LANGSUNG
1. Direktur Jenderal menyiapkan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu, Wilayah Distribusi LPG Tertentu dan/atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pokok penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha.
2. Penyiapan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu, Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang APBN.
3. Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha.
4. Menteri MENETAPKAN Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan/atau ketentuan-ketentuan pokok penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
5. Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu dan harga patokan LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri, selanjutnya digunakan sebagai dasar penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Direktur Jenderal.
6. Direktur Jenderal dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan undangan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka III.
7. Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok paling sedikit :
a. hak dan kewajiban badan Usaha;
b. jangka waktu penugasan;
c. volume LPG Tertentu;
d. harga patokan dan harga jual eceran LPG Tertentu;
e. lokasi penugasan/ Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
f. tata cara pembayaran;
g. pengalihan hak dan kewajiban;
h. keadaan kahar (force majeure);
i. sanksi.
8. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka IV butir 7, Badan Usaha melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSGIANTORO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 26 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU MELALUI LELANG
I.
PENETAPAN VOLUME, HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN LPG TERTENTU
1. Besaran volume LPG Tertentu yang akan didistribusikan oleh Pemerintah melalui penugasan Badan Usaha didasarkan pada penghitungan anggaran untuk penyediaan dan pendistribusian volume LPG Tertentu yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Harga patokan LPG Tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
3. Harga jual eceran LPG Tertentu adalah harga jual eceran termasuk PPN pada titik serah Penyalur LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.
II.
PENETAPAN WILAYAH DISTRIBUSI LPG TERTENTU
1. Menteri MENETAPKAN Wilayah Distribusi LPG Tertentu untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan Wilayah Distribusi LPG Tertentu dengan mempertimbangkan wilayah administratif provinsi.
III. PERSYARATAN BADAN USAHA
1. Badan Usaha yang mengikuti lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
b. memiliki kemampuan pendanaan;
c. memiliki dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan tabung LPG Tertentu;
d. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
e. memiliki jaminan pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG;
f. memiliki cadangan operasional LPG Tertentu minimum untuk selama 11 hari terdiri dari cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan apabila terdapat lebih dari satu Badan Usaha yang memenuhi persyaratan pada angka III butir 1.
IV. TATA CARA PELAKSANAAN LELANG
1. Direktur Jenderal menyiapkan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu, Wilayah Distribusi LPG Tertentu dan/atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (terms and conditions) kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha.
2. Penyiapan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang APBN.
3. Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha.
4. Menteri MENETAPKAN Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, dan/atau harga patokan LPG Tertentu .
5. Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (terms and conditions) kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
6. Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, dan harga patokan LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (terms and conditions) kontrak sebagaimana dimaksud pada angka IV butir 5 ditawarkan kepada Badan Usaha melalui mekanisme lelang.
7. Dalam rangka penawaran melalui mekanisme lelang, Direktur Jenderal membentuk Tim Lelang dengan anggota paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
8. Tim Lelang menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (Bid Document) untuk setiap Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan setelah mendapat pengesahan Direktur Jenderal.
9. Dokumen Lelang (Bid Document) sebagaimana dimaksud pada angka IV butir 8 paling sedikit memuat :
a. tata cara lelang;
b. informasi mengenai Wilayah Distribusi LPG Tertentu, besaran volume LPG Tertentu, harga patokan LPG Tertentu dan/atau penyediaan tabung LPG 3 kg;
c. jangka waktu penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
d. konsep kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
10. Dokumen Lelang yang telah mendapatkan pengesahan Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Lelang, ditawarkan oleh Tim Lelang kepada Badan Usaha sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim Lelang.
11. Tim Lelang mengumumkan penawaran melalui mekanisme lelang mengenai penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu paling sedikit melalui 1 (satu) media cetak nasional, media elektronik dan media papan pengumuman setempat.
V.
TATA CARA PENGAJUAN OLEH BADAN USAHA
1. Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka III wajib mengambil Dokumen Lelang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim Lelang.
2. Badan Usaha yang telah mengambil Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat oleh Tim Lelang sebagai calon peserta lelang.
3. Badan Usaha yang telah mengambil Dokumen Lelang wajib menyerahkan Dokumen Partisipasi kepada Tim Lelang, yang terdiri dari :
a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha yang bersangkutan;
b. rencana kerja dan anggaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan untuk 1 (satu) tahun APBN;
c. surat pernyataan kesanggupan mengenai pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan berdasarkan kaidah keteknikan yang baik;
d. kemampuan pendanaan Badan Usaha yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari bank pemerintah yang menerangkan bahwa Badan Usaha calon peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan;
e. surat pernyataan bahwa Badan Usaha calon peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal;
f. surat penyataan bahwa Badan Usaha calon peserta lelang tunduk pada hasil lelang yang diumumkan oleh Tim Lelang, ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal;
g. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
4. Penyerahan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka V butir 3 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam sampul tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Badan Usaha calon peserta lelang kepada Tim Lelang pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang.
5. Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Tim Lelang dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal mengenai perpanjangan jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka V butir 4.
6. Badan Usaha calon peserta lelang yang telah menyerahkan Dokumen Partisipasi diberikan tanda terima dari Tim Lelang sebagai bukti penerimaan yang sah dicatat sebagai peserta lelang.
7. Badan Usaha calon peserta lelang yang tidak menyerahkan Dokumen Partisipasi atau menyerahkan Dokumen Partisipasi tetapi tidak mengikuti ketentuan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Lelang, dinyatakan gugur sebagai peserta lelang.
8. Dokumen Partisipasi yang telah diserahkan oleh Badan Usaha calon peserta lelang menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
VI. TATA CARA PENILAIAN LELANG
1. Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi pada pelaksanaan lelang penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilakukan oleh Tim Lelang yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) orang anggota Tim Lelang.
2. Dalam hal Dokumen Partisipasi setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan administratif tidak lengkap sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Lelang, peserta lelang dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.
3. Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Lelang yang hadir.
4. Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi dilakukan oleh Tim Lelang dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota Tim Lelang.
5. Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 4 didasarkan atas kriteria penilaian teknis sesuai Dokumen Lelang, penilaian keuangan dan penilaian kinerja Badan Usaha peserta lelang.
6. Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 5 merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasional dan dapat dilaksanakan.
7. Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 5 dilakukan terhadap surat keterangan dari bank pemerintah yang menerangkan bahwa Badan Usaha peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan.
8. Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 7 merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat.
9. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 5 dilakukan terhadap :
a. pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG dan/atau Bahan Bakar Minyak;
b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka VI butir 9 adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.
VII. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
1. Berdasarkan hasil pembukaan dan pemeriksaan serta penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi, Tim Lelang menyampaikan urutan peringkat calon pemenang lelang kepada Direktur Jenderal.
2. Berdasarkan urutan peringkat calon pemenang lelang, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Badan Usaha pemenang lelang sebagai pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri.
3. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka VII butir 3, Direktur Jenderal mengumumkan Badan Usaha pemenang lelang sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
VIII. PELAKSANAAN PENUGASAN
1. Badan Usaha pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam angka VII butir 3 melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka VIII butir 1 paling sedikit memuat :
a. volume LPG Tertentu;
b. harga patokan dan harga jual eceran LPG Tertentu;
c. lokasi penugasan/Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
d. jangka waktu penugasan;
e. hak dan kewajiban Badan Usaha;
f. tata cara pembayaran;
g. pengalihan hak dan kewajiban;
h. keadaan kahar (force majeure);
i. sanksi.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSGIANTORO
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 26 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2009
PEDOMAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU
I.
DEFINISI
1. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran adalah tanda terima penyaluran LPG Tertentu dari Penyalur LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu sebagai bukti adanya penyaluran sejumlah LPG Tertentu oleh Penyalur LPG Tertentu melalui sub Penyalur LPG Tertentu.
2. Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu adalah buku catatan volume LPG Tertentu yang diterima dari Badan Usaha dan disalurkan kepada sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Usaha Mikro yang pencatatannya dilakukan oleh Penyalur LPG Tertentu.
3. Buku Catatan (Logbook) sub Penyalur LPG Tertentu adalah buku catatan volume LPG Tertentu yang ditetapkan untuk setiap Pengguna LPG Tertentu dan setiap pembelian LPG Tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh sub Penyalur LPG Tertentu.
II. TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU
1. Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro Pengguna LPG Tertentu yang memenuhi kriteria :
a. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Penduduk Musiman dan kartu keluarga (KK) pada wilayah yang di data;
b. mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.
2. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditentukan.
3. Penyalur LPG Tertentu dalam menyalurkan LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu dan dilaporkan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Penyalur LPG Tertentu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh Penyalur LPG Tertentu dan sub Penyalur LPG Tertentu.
5. Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu kepada sub Penyalur LPG Tertentu pada Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu.
6. Sub Penyalur LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan (Logbook) sub Penyalur LPG Tertentu.
7. Setiap Penyalur LPG Tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub Penyalur LPG Tertentu dan alokasi LPG Tertentu yang didistribusikan pada Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu.
8. Setiap Buku Catatan (Logbook) LPG Tertentu dan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran dari Penyalur LPG Tertentu ke sub Penyalur LPG Tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setiap satu bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
III. BENTUK DAN PEMEGANG KARTU KENDALl
1. Bentuk, ukuran, dan jenis Kartu Kendali ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
2. Kartu Kendali memuat antara lain nama dan alamat pemegang Kartu Kendali, nama dan alamat sub Penyalur LPG Tertentu, nama dan alamat Penyalur LPG Tertentu serta volume maksimal LPG Tertentu yang digunakan setiap bulan.
3. Pemegang Kartu Kendali adalah kepala rumah tangga dan pemilik Usaha Mikro yang menggunakan LPG Tertentu.
4. Setiap pemegang Kartu Kendali dicatat identitas dan volume masing-masing LPG Tertentu yang digunakan serta transaksi pembelian pada Buku Catatan (Logbook) sub Penyalur LPG Tertentu.
IV. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KARTU KENDALI
Direktur Jenderal mendistribusikan Kartu Kendali kepada Pengguna LPG Tertentu melalui Pemerintah Kabupaten/Kota atas dasar hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.
V. PENGGUNAAN KARTU KENDALI
1. Pengguna LPG Tertentu yang membeli LPG Tertentu wajib menunjukkan Kartu Kendali yang sah kepada sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Penyalur LPG Tertentu setempat dimana Pengguna LPG Tertentu tersebut terdaftar.
2. Pengguna LPG Tertentu yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali, tidak dilayani pemenuhan kebutuhan LPG Tertentu oleh sub Penyalur LPG Tertentu dan/atau Penyalur LPG Tertentu.
3. Pengguna LPG Tertentu hanya dapat terdaftar di salah satu sub Penyalur LPG Tertentu atau Penyalur LPG Tertentu.
VI. PENGAWASAN
1. Direktorat Jenderal dalam melakukan pengawasan atas penerapan Kartu Kendali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penerapan Kartu Kendali dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan LPG Tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan LPG Tertentu, kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik INDONESIA dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal bekerjasama dengan Kepolisian Republik INDONESIA.
VII. PELAPORAN
1. Sub Penyalur LPG Tertentu melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG Tertentu dan Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.
2. Bukti Penyaluran berupa Buku Catatan (Logbook) sub Penyalur LPG Tertentu atau Penyalur LPG Tertentu yang diketahui oleh Kelurahan/Desa setempat.
3. Penyalur LPG Tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume penyaluran LPG Tertentu kepada Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap bulan.
4. Penyalur LPG Tertentu melaporkan perubahan sub Penyalur LPG Tertentu kepada Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan.
5. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai rencana dan realisasi volume penyaluran LPG Tertentu yang dirinci menurut Penyalur, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional setiap bulan.
6. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaporkan perubahan Penyalur LPG Tertentu kepada Direktorat Jenderal, apabila terjadi perubahan.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSGIANTORO