PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 23 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan. 2. Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK adalah tim yang menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 3. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 4. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah. 5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 8. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan layanan publik tertentu. 9. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 10. Inspektur Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Koreksi

Setiap pemberian layanan publik tertentu di KESDM harus dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

Koreksi

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui: a. sistem informasi pada KESDM yang telah terhubung dengan sistem online single submission dan/atau sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau b. aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menangani urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh: a. petugas pada Unit Organisasi yang melakukan layanan publik tertentu; atau b. pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Dalam hal KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke: a. kantor pelayanan pajak sesuai domisili Wajib Pajak; atau b. kantor pelayanan pajak yang terdekat dengan Wajib Pajak.

Pasal 7

(1) Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid. (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan b. telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid. (4) Pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu secara mandiri melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan Layanan Publik Tertentu untuk diproses lebih lanjut. (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Layanan Publik Tertentu yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut. (3) Permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Layanan Publik Tertentu memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13