PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi

PERMEN Nomor 23 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. 2. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. 3. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi. 4. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu. 5. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi. 6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Setoran Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian Pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.

BAB III

PENGENAAN DAN PERHITUNGAN BONUS PRODUKSI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial. (2) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib memberikan Bonus Produksi dengan ketentuan: a. yang telah berproduksi sebelum UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan b. yang belum berproduksi pada saat UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial. (3) Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pemerintah Daerah Penghasil. (4) Daftar pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi merupakan badan usaha milik negara penerima penugasan pengusahaan panas bumi yang penugasannya berlaku sebagai Izin Panas Bumi dan telah berproduksi sebelum penugasan yang berlaku sebagai Izin Panas Bumi diberikan, Bonus Produksi dikenakan sejak unit pertama berproduksi secara komersial. (2) Daftar Pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Bonus Produksi dikenakan sebesar: a. 1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi; atau b. 0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari penjualan listrik. (2) Pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan jumlah uap panas bumi setara listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual uap panas bumi. (3) Pendapatan kotor dari penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan jumlah produksi tenaga listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual tenaga listrik.

Pasal 6

Perhitungan Bonus Produksi bagi pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara tahunan dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

Perhitungan Bonus Produksi bagi pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara triwulanan menyesuaikan dengan periode Setoran Bagian Pemerintah Pusat.

BAB IV

REKONSILIASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi untuk menghitung persentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan bobot penilaian. (2) Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; c. pemerintah Daerah Penghasil; d. pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi; e. badan usaha pembeli uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP; dan/atau f. pihak lain apabila diperlukan. (3) Parameter dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. luas Wilayah Kerja dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); b. infrastruktur produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); c. infrastruktur penunjang dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan d. realisasi produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen). (4) Penentuan besaran parameter untuk menghitung persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit menggunakan: a. data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tahun sebelumnya; dan b. data produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

Pasal 9

(1) Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan luas yang tercantum pada lampiran Izin Panas Bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi. (2) Infrastruktur produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas sumur produksi, sumur injeksi, jaringan pipa, dan pembangkit tenaga listrik. (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas bangunan dan jalan. (4) Realisasi produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berdasarkan realisasi produksi sejak tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya hingga tanggal 30 Juni tahun berjalan dan prognosa sejak tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun berjalan. (5) Perhitungan persentase Daerah Penghasil menggunakan format sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Hasil perhitungan persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi persentase Daerah Penghasil. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penetapan persentase Daerah Penghasil. (3) Penetapan presentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penghitungan dana bagi hasil panas bumi.

Pasal 11

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik tahun sebelumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan Desember tahun sebelumnya dengan dilengkapi: a. salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik; dan/atau b. salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik. (2) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan atas produksi uap panas bumi dan/atau listrik triwulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan terakhir triwulan sebelumnya, dengan dilengkapi: a. salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik; dan/atau b. salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik. (3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP, pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dengan dokumen pendukung yang mempengaruhi perhitungan pendapatan kotor penjualan uap panas bumi yang telah dikonversi menjadi listrik dan/atau penjualan listrik dari PLTP.

Pasal 12

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi realisasi penjualan atas produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pemegang Izin Panas Bumi, rekonsiliasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima; dan b. untuk pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, rekonsiliasi dilaksanakan secara triwulanan paling lambat minggu kedua bulan kedua triwulan berikutnya setelah penyampaian realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterima. (2) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; c. pemerintah Daerah Penghasil; d. pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi; e. badan usaha pembeli uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP; dan/atau f. pihak lain apabila diperlukan. (3) Hasil rekonsilisasi realisasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

BAB VI

PENYETORAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib melakukan penyetoran Bonus Produksi. (2) Penyetoran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung kepada Rekening Kas Umum Daerah milik pemerintah Daerah Penghasil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (3) Penyetoran Bonus Produksi kepada Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Terhadap pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah berproduksi sebelum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib membayar Bonus Produksi sejak tanggal 1 Januari 2015 dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) Terhadap pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib membayar Bonus Produksi paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (3) Apabila pembayaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

Pasal 16

(1) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah berproduksi wajib menyetorkan terlebih dahulu Bonus Produksi kepada pemerintah Daerah Penghasil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Bonus Produksi yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian dari Setoran Bagian Pemerintah Pusat. (3) Mekanisme penggantian atas penyetoran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) belum menyetorkan Bonus Produksi, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan peringatan tertulis pertama. (2) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri melalui Direktur Jenderal akan menerbitkan peringatan tertulis kedua. (3) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri melalui Direktur Jenderal akan menerbitkan peringatan tertulis ketiga. (4) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri menghentikan sementara seluruh kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan. (5) Penghentian sementara kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut apabila pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sudah melakukan penyetoran dan melaporkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (6) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri mencabut Izin Panas Bumi.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20