PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembubaran Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 23 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Membubarkan Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut UPK KESDM, sebagaimana dibentuk melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Dengan pembubaran UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka: a. fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini dipergunakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan c. pegawai yang selama ini bekerja pada UPK KESDM dikembalikan kepada unit organisasi asal masing- masing.

Pasal 3

Kepala UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib: a. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan b. mengoordinasikan pengembalian Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT BINSAR PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA