PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri

PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kilang Minyak Skala Kecil adalah kilang minyak bumi dan/atau kondensat beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dengan kapasitas maksimal 20.000 (dua puluh ribu) BOPD (Barrel Oil Per Day). 2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 3. Kondensat adalah cairan hasil dari kondensasi dari fase gas bumi pada tekanan dan temperatur atmosfer berupa fraksi pentana ke atas (>C5+). 4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau Kondensat. 5. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan Minyak Bumi dan/atau Kondensat untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak sebagai produk utama. 6. Klaster adalah area terdapat sumber minyak dari satu atau beberapa wilayah kerja yang berdekatan dalam rangka memenuhi volume pasokan Kilang Minyak Skala Kecil. 7. Lapangan Minyak Bumi Marjinal yang selanjutnya disebut Lapangan Minyak Marjinal adalah suatu lapangan minyak yang berdasarkan term and conditions Production Sharing Contract yang berlaku belum ekonomis untuk dikembangkan dalam suatu wilayah kerja dengan status telah berproduksi. 8. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. 12. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB 2

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Klaster oleh Pemerintah

Pasal 8

Koreksi

(1) Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Pemerintah dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero). (2) Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Badan Usaha dilakukan melalui seleksi Badan Usaha oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan seleksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk Tim Seleksi Badan Usaha. (2) Tim Seleksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas wakil dari: a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; b. SKK Migas; c. Badan Pengatur; dan d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”. (3) Tim Seleksi Badan Usaha mempunyai tugas: a. menyusun dan menyiapkan dokumen seleksi yang memuat sekurang-kurangnya: 1. profil produksi dan potensi cadangan minyak; 2. crude assay; dan 3. formula harga minyak mentah INDONESIA; b. melaksanakan seleksi; c. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Badan Usaha; d. menyampaikan dan mengusulkan Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil kepada Direktur Jenderal; dan e. menyampaikan usulan formula harga minyak mentah untuk Kilang Minyak Skala Kecil kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Badan Usaha dalam pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Badan Usaha yang berminat melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster wajib mengajukan permohonan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan hanya wajib menyampaikan Izin Usaha Pengolahan sebagai syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster berdasarkan usulan Tim Seleksi Badan Usaha. (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha yang mengajukan permohonan minat, Tim Seleksi Badan Usaha mengusulkan Badan Usaha kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster sepanjang memenuhi penilaian. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Usaha Sementara Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persetujuan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan.

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat Badan Usaha yang berminat melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster atau sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian Tim Seleksi Badan Usaha tidak terdapat Badan Usaha yang memenuhi penilaian dalam proses seleksi, Menteri dapat menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster.

BAB 3

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Klaster oleh Badan Usaha

Pasal 9

Koreksi

Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster oleh Badan Usaha dilakukan melalui seleksi Badan Usaha oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan seleksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal membentuk Tim Seleksi Badan Usaha. (2) Tim Seleksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas wakil dari: a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; b. SKK Migas; c. Badan Pengatur; dan d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”. (3) Tim Seleksi Badan Usaha mempunyai tugas: a. menyusun dan menyiapkan dokumen seleksi yang memuat sekurang-kurangnya: 1. profil produksi dan potensi cadangan minyak; 2. crude assay; dan 3. formula harga minyak mentah INDONESIA; b. melaksanakan seleksi; c. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Badan Usaha; d. menyampaikan dan mengusulkan Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil kepada Direktur Jenderal; dan e. menyampaikan usulan formula harga minyak mentah untuk Kilang Minyak Skala Kecil kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Badan Usaha dalam pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Badan Usaha yang berminat melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster wajib mengajukan permohonan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan hanya wajib menyampaikan Izin Usaha Pengolahan sebagai syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster berdasarkan usulan Tim Seleksi Badan Usaha. (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha yang mengajukan permohonan minat, Tim Seleksi Badan Usaha mengusulkan Badan Usaha kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha pelaksana pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster sepanjang memenuhi penilaian. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Usaha Sementara Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persetujuan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan.

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat Badan Usaha yang berminat melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster atau sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian Tim Seleksi Badan Usaha tidak terdapat Badan Usaha yang memenuhi penilaian dalam proses seleksi, Menteri dapat menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di dalam Klaster.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26