PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 21 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. 2. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. 3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tunjangan Kinerja. 4. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian. 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat KESDM, adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral. 6. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Setjen DEN, adalah Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan energi nasional. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 8. Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Kepada Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh; b. Pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN; c. Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; d. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar; e. Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara; f. Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan g. Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan.

Pasal 3

(1) Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang merangkap jabatan fungsional tertentu yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerjanya diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (3) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 4

(1) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan jenjang jabatan sesuai peta jabatan masing-masing unit kerja. (2) Pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional tertentu yang lebih tinggi daripada jabatan fungsional tertentu yang terdapat pada peta jabatan pada unit kerjanya, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan jenjang jabatan tertinggi yang terdapat dalam peta jabatan. (3) Pegawai yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional umum yang didudukinya setelah dibebaskan dari jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 5

Pegawai yang mengalami mutasi jabatan yang mengakibatkan perubahan pada kelas jabatannya, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 6

(1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai sebagai berikut: a. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan; b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil); c. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN; d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara; e. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; g. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan h. Pegawai yang dipekerjakan di Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. (2) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri atau penonaktifan ditetapkan. (3) Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah.

BAB III

KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Pegawai wajib mentaati ketentuan masuk kerja dan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan kode akses dalam hal: a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan dan tidak berfungsi; b. Pegawai yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi; c. sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau d. terjadi keadaan kahar (force majeure). (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, antara lain berupa bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, dan/atau kecelakaan.

Pasal 8

(1) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai pada pukul 05.00 dan diakhiri pukul 04.59 hari berikutnya. (2) Jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari kerja adalah selama 7,5 (tujuh koma lima) jam dengan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; b. hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; c. jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri. (3) Toleransi waktu pengisian daftar hadir diberikan sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat dengan ketentuan harus mengganti sebanyak toleransi waktu yang diguna-kan untuk memenuhi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Keterlambatan masuk kerja dihitung setelah pukul 08.00 waktu setempat. (5) Pegawai dapat diberi tugas oleh Pimpinan satuan kerja terkait melebihi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan sebagai kelebihan Jam Kerja.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan/atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaan tugasnya diatur dengan sistem piket, dapat diberlakukan penetapan Jam Kerja tersendiri setara dengan jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) minggu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. (2) Penetapan Jam Kerja tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja terkait.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

Koreksi

(1) Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila: a. tidak masuk kerja; b. tidak berada di tempat tugas; c. terlambat masuk kerja; d. pulang sebelum waktunya; e. tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan; dan/atau f. tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ketidakhadiran kepada Atasan Langsung disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja. (3) Permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan surat keterangan ketidakhadiran, baik secara tertulis dan/atau elektronik, sesuai dengan Format Surat Keterangan Ketidakhadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, permohonan ketidakhadiran diajukan kepada Atasan dari Atasan Langsung yang bersangkutan. (5) Pegawai yang tidak mengajukan permohonan ketidak-hadiran atau terlambat mengajukan permohonan ketidakhadiran dinyatakan tidak mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1) Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung secara kumulatif mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan ketidakhadiran dari Atasan Langsung sesuai dengan Format Surat Keterangan Atasan Langsung sebagai-mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya. d. tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan dihitung berdasarkan jumlah toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan tidak masuk kerja 1 (satu) hari. (2) Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai dasar pemotongan Tunjangan Kinerja dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai dan tidak mencapai sasaran kerja pegawai akan dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 13

Koreksi

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan kepada Pegawai yang: a. melakukan pelanggaran Jam Kerja; b. melaksanakan cuti karena alasan penting lebih dari6 (enam) hari; c. melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap; d. melaksanakan cuti besar; e. dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a; f. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit; atau g. melaksanakan perpanjangan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin.

Pasal 14

Pasal 15

Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting lebih dari 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hari kerja ketujuh.

Pasal 16

Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hari kedua puluh satu. b. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit untuk jangka waktu lebih dari 35 (tiga puluh lima) hari kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hari ketiga puluh enam. c. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit karena sedang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk jangka waktu lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hari kedua puluh enam. d. Pegawai wanita yang melaksanakan cuti sakit karena mengalami gugur kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bidan, tetapi tidak menjalani rawat inap untuk jangka waktu lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hari keempat puluh enam.

Pasal 17

Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap bulan selama melaksanakan cuti besar.

Pasal 18

Pasal 19

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan tetap masuk kerja, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan berikutnya sejak putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan menguatkan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pasal 21

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tiap bulan selama dibebaskan sementara dari jabatan fungsional terhitung sejak keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu ditetapkan. (2) Dalam hal terdapat kelebihan Tunjangan Kinerja yang diterima sejak keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu wajib mengembalikan kelebihan Tunjangan Kinerja yang diterimanya. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kembali terhitung sejak keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu ditetapkan. (4) Dalam hal terdapat kekurangan Tunjangan Kinerja yang diterima sejak keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional tertentu berhak menerima kekurangan Tunjangan Kinerja yang diterimanya.

Pasal 22

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melaksanakan perpanjangan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tiap bulan selama melaksanakan perpanjangan tugas belajar sejak surat keputusan perpanjangan tugas belajar diberlakukan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kembali terhitung mulai bulan berikutnya setelah ada laporan kelulusan dari Pegawai secara hirarkhi kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian disertai bukti kelulusan.

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. b. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiap tidak berada di tempat tugas selama akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam. c. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari terlambat masuk kerja sebagai berikut: terlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase Pemotongan TL 1 1 menit s.d. 30 menit 0,1% TL 2 31 menit s.d. 60 menit 0,2% TL 3 61 menit s.d. 90 menit 0,5% TL 4 91 menit s.d. 120 menit 0,8% TL 5 121 menit s.d. 180 menit 1% TL 6 lebih dari 180 menit 1,25% d. Pegawai yang pulang sebelum waktunya atau tidak mengganti toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari pulang sebelum waktunya sebagai berikut: Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Lama Meninggalkan Tempat Pekerjaan Sebelum Waktunya Persentase Pemotonga n PSW 1 1 menit s.d. 30 menit 0,1% PSW 2 31 menit s.d. 60 menit 0,2% PSW 3 61 menit s.d. 90 menit 0,5% PSW 4 91 menit s.d. 120 menit 0,8% PSW 5 121 menit s.d. 180 menit 1% PSW 6 lebih dari 180 menit 1,25% e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja: 1. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan; 2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis; dan 3. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja: 1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja: 1. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. sebesar 50% (lima puluh lima persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. sebesar 100% (seratus persen) apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b angka 3, serta huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dikenakan: a. terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dalam hal Pegawai tidak mengajukan upaya keberatan; atau b. terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan dalam hal Pegawai mengajukan upaya keberatan. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dikenakan mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28