PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin adalah modul surya yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalinnya dapat dalam bentuk monokristalin atau polikristalin. 3. Produsen Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri dalam negeri yang memproduksi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin. 4. Importir Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Importir adalah badan usaha yang melakukan impor Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk dipasarkan di dalam negeri dan merupakan perwakilan resmi dari produsen di luar negeri. 5. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. 6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh komite akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. 7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada pemohon. 8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dan melakukan kegiatan sertifikasi produk serta menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI. 9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

Koreksi

(1) SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diberlakukan sebagai standar wajib, yang terdiri atas: a. SNI IEC 61215-1:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1: Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT); b. SNI IEC 61215-2:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT); dan c. SNI IEC 61215-1-1:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terestrial– Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian Modul Fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1-1:2016, IDT). (2) Produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dengan kriteria modul fotovoltaik yang dirakit dari sel fotovoltaik (photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels), wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) ex. 8541.40.22, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui pembubuhan Tanda SNI.

Pasal 4

(1) Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi produk: a. sampel uji penerbitan SPPT-SNI; dan/atau b. sampel uji untuk penelitian dan pengembangan. (2) Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk sampel uji penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dibuktikan dengan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI. (3) Untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebelum dilaksanakan pengujian dan/atau penelitian dan pengembangan terhadap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin. (5) Tata cara untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 5

Koreksi

(1) Produsen dan Importir wajib menerapkan SNI dengan membubuhkan Tanda SNI di setiap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin. (2) Untuk dapat melakukan pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan Importir wajib memiliki SPPT-SNI. (3) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen dan Importir mengajukan Sertifikasi kepada LSPro yang telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.

Pasal 6

Tata cara dan proses Sertifikasi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat memiliki laboratorium uji sendiri atau bekerjasama dengan laboratorium uji pihak lain. (2) Laboratorium uji sendiri atau laboratorium uji bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.

Pasal 8

(1) Dalam hal LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Direktur Jenderal dapat menunjuk LSPro dan/atau laboratorium uji yang belum dilakukan Akreditasi. (2) Penunjukkan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (4) Penunjukkan LSPro dan/atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LSPro dan/atau laboratorium uji yang telah dilakukan Akreditasi untuk ruang lingkup yang sejenis. (5) Pimpinan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kegiatan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (6) Tata cara penunjukkan LSPro atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16