Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. 3. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut. 4. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan. 5. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Memberlakukan SNI sebagaimana terdapat dalam kolom (2) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan. (2) Sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) sebagaimana terdapat dalam kolom (4) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1) Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk: a. produk Peralatan Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI; dan b. produk Pemanfaat Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan. (2) Tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri melalui Skema Penilaian Kesesuaian. (3) Skema Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara dan proses penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan bagi produk untuk: a. penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam kolom (5) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI. (2) Produk untuk sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan adanya: a. surat penugasan atau penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dari Direktur Jenderal; dan b. berita acara pengambilan sampel uji dan label sampel uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk.

Pasal 6

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik. (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagian atau seluruh sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik. (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

Pasal 7

Ketentuan tata niaga, peredaran barang, dan importasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang wajib SNI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat persetujuan penggunaan tanda SNI yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, dinyatakan tetap berlaku sebagai bukti persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda keselamatan sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Sertifikasi Produk dan badan usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan terkait tata cara sertifikasi produk melalui Skema Penilaian Kesesuaian dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib; 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 04-6292.1-2003 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib; 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 009 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional INDONESIA 04-6507.1-2002/Amd1-2006 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak Balik sebagai Standar Wajib; 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 010 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 04-6203.1-2006 mengenai Sakelar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib; 5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 011 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 012 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib; 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA mengenai Luminer sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA mengenai Luminer sebagai Standar Wajib; 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 0225:2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional INDONESIA 0225:2011/Amd:2013 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai Standar Wajib; dan 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11