PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI

PERMEN Nomor 2 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 2

(1) Penugasan Survei Pendahuluan diberikan dalam rangka pelaksanaan program percepatan pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Terbuka yang belum dapat ditetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi. (2) Kriteria untuk MENETAPKAN Wilayah Terbuka menjadi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. wilayah tersebut mempunyai potensi panas bumi yang besar dan/atau kebutuhan listrik di daerah tersebut tinggi; b. wilayah potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau c. wilayah tertinggal (frontier/remote area) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan.

Pasal 3

(1) Menteri MENETAPKAN Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan. (3) Gubernur, bupati/walikota atau Badan Usaha dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah tertentu untuk dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan. (4) Dalam hal gubernur, bupati/walikota atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermaksud mengusulkan suatu wilayah tertentu untuk dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal mengusulkan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk ditetapkan menjadi Wilayah Survei Pendahuluan oleh Menteri setelah melakukan koordinasi dengan Badan Geologi.

Pasal 4

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha untuk melakukan Survei Pendahuluan. (2) Badan Usaha yang dapat melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dilakukan melalui Penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha. (2) Pelaksanaan Penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan cara : a. pengumuman Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya; atau b. promosi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional. (3) Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam SIWK.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Badan Usaha yang berminat melakukan Survei Pendahuluan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan. (2) Badan Usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja wajib mengajukan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Geologi, gubernur dan bupati/walikota. (3) Badan Usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, persyaratan administratif, teknis, dan keuangan. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. identitas pemohon/akte pendirian perusahaan; b. profil perusahaan; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. rencana teknis kegiatan selama Survei Pendahuluan; b. kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang Panas Bumi; dan/atau c. mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi. (6) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. rencana kerja dan anggaran biaya; b. bukti kepemilikan dana yang akan digunakan untuk Survei Pendahuluan selama jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan dalam bentuk garansi bank (bank guarantee), deposito atau dana hutang siap pakai (standby loan). (7) Setiap Badan Usaha hanya dapat melakukan Penugasan Survei Pendahuluan di 1 (satu) Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan.

Pasal 7

(1) Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan Penugasan Survei Pendahuluan. (2) Pemrosesan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan (first come first served).

BAB VI

PELAKSANAAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Badan Usaha yang mendapat Penugasan Survei Pendahuluan wajib melaksanakan kegiatan survei berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pelaksanaan Survei Pendahuluan oleh Badan Usaha dilaksanakan pada Wilayah Terbuka dan atas biaya dan resiko sendiri. (3) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. nama Badan Usaha; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. penanggung jawab; d. alamat; e. jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan; f. Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan; dan g. hak dan kewajiban Badan Usaha. (4) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Badan Usaha yang telah mendapat Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melaksanakan kegiatan survei sesuai Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Dalam hal Badan Usaha penerima Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengubah Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Penugasan Survei Pendahuluan wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (3) Dalam hal Badan Usaha penerima Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengubah Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Badan Geologi.

Pasal 14

(1) Badan Usaha yang melakukan Penugasan Survei Pendahuluan wajib : a. menyimpan dan mengamankan data hasil Penugasan Survei Pendahuluan sampai dengan berakhirnya penugasan; dan b. merahasiakan data yang diperoleh dan menyerahkan seluruh data kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal setelah berakhirnya penugasan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dievaluasi oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan penyerahan hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Badan Usaha dan Direktorat Jenderal. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata cara penetapan wilayah kerja. (3) Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Direktur Jenderal menyerahkan hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam bentuk data fisik dan digital kepada Badan Geologi dan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 17

(1) Dalam hal ada 2 (dua) atau lebih Penugasan Survei Pendahuluan oleh Badan Usaha yang berbeda dan ternyata merupakan 1 (satu) sistem panas bumi, kedua Badan Usaha tersebut agar menyelesaikan secara mufakat sesuai dengan etika bisnis dan difasilitasi oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut dan keputusan tersebut bersifat final.

Pasal 18

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 02 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Januari 2009 KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI DI DAERAH …………. LOKASI - PROVINSI : ………… - KABUPATEN : ………… - POTENSI ENERGI : PANAS BUMI - KODE WILAYAH : ………… - LUAS WILAYAH : ………… HEKTARE GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT)) GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)) NO. TITIK ° ’ ” ° ’ ” LU / LS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 02 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Januari 2009 BAGAN ALIR PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN Keterangan : 1. Badan usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Survei Pendahuluan wajib mengajukan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan melengkapi persyaratan administratif, teknis dan keuangan. 2. Direktur Jenderal memberikan penilaian dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri. 3. Menteri memberikan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha. 4. Apabila hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan penolakan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO DIREKTUR JENDERAL c.q. 2 1 4 BADAN USAHA 1. Peta; 2. Syarat-syarat. 3 MENTERI

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25