PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERMEN Nomor 19 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1187)diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya; b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya; c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya; d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya; e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya; f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan; g. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya. (2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian; b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan; c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus; d. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus; e. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan; f. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. (4) pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi: a. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya; b. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya; c. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan; d. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan e. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya, (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk: a. pengakhiran perizinan karena pengembalian; b. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau c. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan.

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal II