PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 889) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Golongan Tarif Tenaga Listrik bagi: a. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) VA-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1; b. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1; c. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 2.200 (dua ribu dua ratus) VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1; d. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus) VA sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) VA (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2; e. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA ke atas (R-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3; f. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2; g. golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (B-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3; h. golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3; i. golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kVA ke atas (I-4/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4; j. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (P-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2; k. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (P- 2/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3; l. golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4; dan m. golongan tarif untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment). (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu: a. nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs); b. Indonesian Crude Price (ICP); c. inflasi; dan/atau d. harga patokan batubara. (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) untuk: a. golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018; dan b. golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017. (3a) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) untuk faktor harga patokan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2019. (4) Faktor untuk penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan keempat, bulan ketiga, dan bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment). (5) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan mengacu pada formula yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri. (7) Permohonan persetujuan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) diberlakukan. 2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 7A

Pasal II