Koreksi Pasal 26

Bagi BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, permohonan pengajuan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara harus memenuhi persyaratan terdiri atas: a. administratif, meliputi: 1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal; 2. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara serta industri pengolahan sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA komoditas yang dimohon; 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat yang disertai dengan lampiran pendukung berupa: a) pokok wajib pajak Badan Usaha; dan b) kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat. b. teknis, meliputi: 1. menyampaikan dokumen rencana peningkatan nilai tambah/hilirisasi paling sedikit memuat: a) uraian kegiatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi yang mendukung ketersediaan bahan baku industri; b) rencana pembangunan dan/atau pengembangan ekosistem peningkatan nilai tambah/hilirisasi; c) jumlah tenaga kerja yang akan diserap di dalam negeri; d) rencana pengembangan teknologi; e) jumlah permodalan dan nilai investasi yang direncanakan; dan f) skema kerja sama yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. 2. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang Pertambangan dan/atau geologi; dan 3. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan Eksplorasi. c. pernyataan komitmen, meliputi: 1. membayar kompensasi data informasi; 2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain; 3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan 4. melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.