PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 15 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. 2. Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang selanjutnya disebut Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama. 3. Dana Kegiatan Pasca Operasi adalah akumulasi dana yang dicadangkan dan/atau disetorkan oleh kontraktor untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi. 4. Biaya Kegiatan Pasca Operasi adalah Dana Kegiatan Pasca Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi. 5. Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk Kegiatan Usaha Hulu pada suatu wilayah kerja. 6. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. 8. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. 11. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut).

BAB II

KEGIATAN PASCA OPERASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Kontraktor wajib menyampaikan rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada Kepala SKK Migas. (2) Pada saat kegiatan eksplorasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran. (3) Pada saat kegiatan eksploitasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan. (4) Rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; dan b. perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.

Pasal 4

Kontraktor dapat mengusulkan perubahan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

SKK Migas wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal mengenai persetujuan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi pada saat kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau perubahan rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Kontraktor wajib menyampaikan usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi kepada Direktur Jenderal melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan dokumen rencana Kegiatan Pasca Operasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (2) Untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk kelancaran serta percepatan proses evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi, Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, SKK Migas dan/atau instansi terkait. (3) Dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterima usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi dari Kontraktor secara lengkap dan benar, Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

(1) Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib segera melakukan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi setelah selesai pembongkaran. (2) Kontraktor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi setelah selesai kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen serta pemulihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 8

Terhadap peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang dilakukan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan proses penghapusannya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib: a. melakukan sosialisasi rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada masyarakat dan instansi terkait; b. memasang rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran; c. memastikan semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi telah terputus; d. memastikan semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun; dan e. memastikan instalasi bebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib menggunakan Standar Nasional INDONESIA dan/atau standar internasional yang berlaku sesuai dengan rencana Kegiatan Pasca Operasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB III

DANA KEGIATAN PASCA OPERASI

Pasal 11

Koreksi

(1) Kontraktor wajib mencadangkan Dana Kegiatan Pasca Operasi sesuai dengan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi yang merupakan bagian dari rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pencadangan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. menempatkan secara bertahap Dana Kegiatan Pasca Operasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran; dan b. wajib disetorkan pertama kali pada tahun dimulainya setiap produksi yang dinyatakan komersial. (3) Dana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicadangkan dan disetor dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor pada bank umum Pemerintah INDONESIA di INDONESIA. (4) Dalam hal terdapat pendapatan bunga dari pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi, diperhitungkan sebagai akumulasi besaran Dana Kegiatan Pasca Operasi yang wajib dicadangkan oleh Kontraktor.

Pasal 12

(1) Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery) diperhitungkan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan. (2) Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dibebankan kepada Kontraktor dan diperhitungkan sebagai unsur pengurang penghasilan Kontraktor dalam perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 13

Kontraktor wajib melakukan penyesuaian pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi apabila terdapat perubahan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mengakibatkan perubahan atas perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.

Pasal 14

(1) Kegiatan Pasca Operasi dilaksanakan dengan menggunakan Dana Kegiatan Pasca Operasi yang sudah dicadangkan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Penggunaan Dana Kegiatan Pasca Operasi oleh Kontraktor dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

Dalam hal total realisasi Biaya Kegiatan Pasca Operasi lebih kecil atau lebih besar dari jumlah Dana Kegiatan Operasi yang sudah dicadangkan, selisih antara total realisasi Biaya Kegiatan Pasca Operasi dengan jumlah Dana Kegiatan Operasi yang sudah dicadangkan menjadi pengurang atau penambah biaya operasi dari masing-masing wilayah kerja atau lapangan yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Kepala SKK Migas.

Pasal 16

Dalam hal Kontrak Kerja Sama berakhir dan terdapat sisa Dana Kegiatan Pasca Operasi setelah selesai Kegiatan Pasca Operasi maka: a. untuk Kontrak Kerja Sama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery), sisa Dana Kegiatan Pasca Operasi menjadi milik Negara dan wajib disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak; atau b. untuk Kontrak Kerja Sama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, sisa Dana Kegiatan Pasca Operasi dikembalikan kepada Kontraktor.

Pasal 17

(1) Kontraktor wajib melakukan Kegiatan Pasca Operasi sampai dengan berakhir jangka waktu Kontrak Kerja Sama. (2) Dalam hal Kontrak Kerja Sama berakhir dan Menteri MENETAPKAN pihak lain sebagai Kontraktor baru sebagai pengelola Wilayah Kerja, kewajiban untuk melakukan Kegiatan Pasca Operasi dan pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dilaksanakan oleh Kontraktor baru. (3) Terhadap Dana Kegiatan Pasca Operasi yang telah dicadangkan oleh Kontraktor sebelumnya pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan oleh Kontraktor baru yang mengelola Wilayah Kerja tersebut.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23