PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

PERMEN Nomor 15 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 2. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. 3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus. 4. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. 5. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB II

PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI HASIL PERUBAHAN BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DARI KK MINERAL LOGAM

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemegang KK mineral logam yang akan melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan c. rencana kerja dan anggaran biaya.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Pasal 7

Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi.

Pasal 9

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK mineral logam. (2) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing- masing selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir harus mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan c. surat keterangan domisili. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 12

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Pasal 13

(1) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Pemberian atau penolakan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.

Pasal 14

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan: a. IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan; atau b. IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama;

Pasal 15

(1) IUPK Operasi Produksi perpanjangan diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20