PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERMEN Nomor 14 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf e dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1943) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan: a. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau distribusi; b. penyaluran Gas Bumi melalui pipa distribusi untuk menunjang kegiatan usaha niaga Gas Bumi (dedicated hilir); c. pencairan Gas Bumi; d. kompresi Gas Bumi; e. regasifikasi; f. penyimpanan Liquefied Natural Gas/Compressed Natural Gas; dan/atau g. pengangkutan Liquefied Natural Gas/Compressed Natural Gas. (2) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Badan Pengatur. (3) Badan Pengatur mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara perhitungan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan: a. IRR ditetapkan paling besar 11% (sebelas persen) dalam mata uang dolar Amerika Serikat; b. dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi melakukan pengembangan infrastruktur pada wilayah yang pasar Gas Bumi dan infrastrukturnya belum berkembang (pioneering), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat mengusulkan IRR paling besar 12% (dua belas persen) dalam mata uang dolar Amerika Serikat; c. dalam hal terdapat kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan evaluasi dan MENETAPKAN perubahan besaran IRR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; d. volume Gas Bumi yang digunakan dalam perhitungan keekonomian awal sebesar alokasi Gas Bumi yang dimiliki atau 60% (enam puluh persen) dari kapasitas desain pipa yang dibangun, mana yang lebih besar; dan e. umur keekonomian proyek dihitung selama minimal 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir yang pertama. (5) Metode perhitungan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf g dilaporkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (7) Dalam hal biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditimbulkan dari kegiatan usaha penyimpanan, kegiatan usaha pengangkutan, dan kegiatan usaha pengolahan, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi melaporkan besaran biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (8) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, dan wajar, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan Badan Usaha dan konsumen.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal I

Pasal 5

Pasal I

Pasal 5

Pasal II