PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi

PERMEN Nomor 14 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. 2. Usaha Jasa Konservasi Energi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengukuran dan verifikasi di bidang Konservasi Energi. 3. Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan energi secara efisien dan tepat guna tanpa mengurangi kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas. 4. Proyek Efisiensi Energi adalah implementasi dari satu atau beberapa kegiatan Efisiensi Energi pada sistem, fasilitas, dan proses pada pengguna sumber energi dan pengguna energi. 5. Konsep Proyek Efisiensi Energi adalah hasil evaluasi audit energi awal (preliminary energy audit) yang mencakup perkiraan penghematan biaya tahunan yang dapat mengembalikan modal dari setiap kegiatan penghematan energi. 6. Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi energi untuk menghasilkan output yang sama, dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi energi yang sama. 7. Baseline adalah kondisi awal kinerja energi, biaya energi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan/atau biaya lain yang diukur dan disepakati sebelum Proyek Efisiensi Energi diimplementasikan sebagai dasar untuk menentukan besaran penghematan. 8. Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) Kinerja Penghematan Energi adalah proses pengukuran dan verifikasi Penghematan Energi yang dilakukan dengan membandingkan jumlah penggunaan energi sebelum dan selama masa Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract). 9. Perusahaan Jasa Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha berbadan hukum INDONESIA yang melakukan Usaha Jasa Konservasi Energi pada Proyek Efisiensi Energi berdasarkan Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract). 10. Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, atau badan hukum publik yang menggunakan jasa Perusahaan. 11. Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving Performance Contract) yang selanjutnya disebut ESPC adalah perjanjian antara Pengguna Jasa dan Perusahaan dimana pembayaran dalam perjanjian tersebut dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja Penghematan Energi. 12. Ahli Konservasi Energi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk mengidentifikasi potensi Konservasi Energi dan memberikan rekomendasi implementasi Konservasi Energi yang telah memiliki sertifikat auditor energi sesuai dengan SKKNI dan berpengalaman dalam Proyek Efisiensi Energi. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

Koreksi

(1) Usaha Jasa Konservasi Energi terdiri atas: a. perencanaan atau perumusan Konsep Proyek Efisiensi Energi; b. audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit); c. pembiayaan Proyek Efisiensi Energi; d. pekerjaan instalasi dan/atau pembangunan Proyek Efisiensi Energi; e. pemonitoran atau pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan/atau f. Pengukuran dan Verifikasi (Measurement and Verification) kinerja Penghematan Energi. (2) Usaha Jasa Konservasi Energi yang berupa audit energi berstandar investasi (investment grade energy audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan verifikasi Efisiensi Energi dalam Konsep Proyek Efisiensi Energi dan finalisasi estimasi biaya total masing-masing kegiatan Efisiensi Energi melalui pemeriksaan, pengukuran, dan analisa konsumsi dan biaya energi, serta nilai investasi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis untuk menentukan Baseline dan perhitungan akhir yang diperlukan dalam mengimplementasikan Proyek Efisiensi Energi.

Pasal 3

Usaha Jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan berdasarkan pola bisnis sebagai berikut: a. Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving); atau b. Penghematan Energi yang dibagi (shared saving).

Pasal 4

Pola bisnis Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed saving) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Perusahaan dengan memberikan garansi terhadap jumlah pencapaian Penghematan Energi sesuai dengan ESPC.

Pasal 5

(1) Pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared saving) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Perusahaan dengan membagi hasil pencapaian Penghematan Energi untuk Perusahaan dan Pengguna Jasa sesuai dengan ESPC. (2) Terhadap pendanaan dan kinerja dari Perusahaan yang melaksanakan pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared saving) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati di dalam ESPC.

Pasal 6

Perusahaan dalam melaksanakan Usaha Jasa Konservasi Energi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar.

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara online. (2) Permohonanan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. akta pendirian dan SIUP Perusahaan; b. memiliki 1 (satu) orang atau lebih Ahli Konservasi Energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi; c. daftar kelengkapan peralatan penunjang; dan d. kemampuan keuangan yang telah diverifikasi oleh lembaga audit keuangan atau yang dilaporkan ke lembaga keuangan negara. (3) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Perusahaan. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal mengeluarkan dan menyampaikan surat keterangan terdaftar kepada Perusahaan. (6) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan disertai alasan penolakan.

Pasal 8

(1) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. (2) Apabila jangka waktu surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan dapat mengajukan surat keterangan terdaftar kembali.

Pasal 9

Dalam hal Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dan terdapat ketidakbenaran dokumen yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar; dan b. tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10

Dalam rangka memberikan informasi keberadaan Perusahaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar, Menteri melalui Direktur Jenderal mempublikasikan daftar Perusahaan di halaman situs Direktorat Jenderal dan/atau harian surat kabar nasional secara berkala.

Pasal 11

Dalam rangka mengembangkan Usaha Jasa Konservasi Energi yang andal, transparan, dan berdaya saing, Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan Proyek Efisiensi Energi harus mengutamakan bekerja sama dengan Perusahaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar.

BAB Ketiga

Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 6

Koreksi

Perusahaan dalam melaksanakan Usaha Jasa Konservasi Energi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI KOP SURAT BADAN USAHA Laporan Pelaksanaan Usaha Jasa Konservasi Energi Tahun ______ A. Perusahaan Jasa Konservasi Energi 1. Nama Perusahaan : 2. No. Surat Keterangan Terdaftar : 3. Tenaga Ahli a. Tenaga Ahli 1 Nama : No. Sertifikat Auditor Energi : b. Tenaga Ahli 2 Nama : No. Sertifikat Auditor Energi : dst. B. Proyek Efisiensi Energi No. Nama Proyek Nama Pengguna Jasa Lokasi Proyek dan Alamat Nilai Proyek (IDR) Durasi Awal dan Akhir Kontrak (dd-mm-yyyy) 1 2 3 dst. C. Ringkasan Hasil Penghematan Proyek Efisiensi Energi Nama Proyek : 1. -------------------------------------------------- Langkah Penghematan Energi Deskripsi Biaya Investa si Realisasi Penghematan Energi per Tahun Realisasi Penghematan Biaya Energi per Tahun IDR kWh/ GJ/ M3 Gas/ Ton Batubara / Liter BBM IDR 1. 2. 3. ds t. Total Nama Proyek : 2. -------------------------------------------------- Langkah Penghematan Energi Deskripsi Biaya Investa si Realisasi Penghematan Energi per Tahun Realisasi Penghematan Biaya Energi per Tahun IDR kWh/ GJ/ M3 Gas/ Ton Batubara / Liter BBM IDR 1. 2. 3. ds t. Total Nama Proyek : dst. -------------------------------------------------- Tempat, dd-mm-yyyy Direktur / Kuasa ( Nama ) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDIRMAN SAID

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18