PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 13 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan. 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. 4. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. 5. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. 6. Saluran Udara Tegangan Ekstratinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. 7. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 (dua ratus lima puluh) kilovolt arus searah dan 500 (lima ratus) kilovolt arus searah dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub). 8. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya, serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. 9. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang ke bidang vertikal Ruang Bebas, meliputi jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor, jarak horizontal akibat ayunan konduktor, dan jarak bebas impuls petir. 10. Medan Elektromagnetik adalah medan yang ditentukan oleh kumpulan 4 (empat) besaran vektor yang saling berkait bersama-sama dengan rapat arus listrik dan muatan listrik per volume. 11. Medan Listrik adalah unsur pokok dari medan elektromagnet yang dicirikan oleh kuat medan listrik dan rapat fluks listrik. 12. Medan Magnet adalah unsur pokok dari medan elektromagnet yang dicirikan oleh kuat medan magnet dan rapat fluks magnet. 13. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 14. Lembaga Penilai adalah kantor jasa penilai publik yang profesional dan independen yang melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi tanah, bangunan, dan/atau tanaman. 15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 19. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB III

BATASAN RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM

Pasal 3

Koreksi

(1) Batasan Ruang Bebas dan jarak bebas minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; dan b. menentukan objek Kompensasi. (2) Batasan Ruang Bebas dan jarak bebas minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang wajib dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk melakukan pemanfaatan ruang termasuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman. (3) Jenis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt tiang baja; b. SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt tiang beton; c. SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt menara; d. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt tiang baja; e. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt tiang beton; f. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit ganda; g. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit empat; h. SUTET 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt menara sirkuit ganda; i. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit tunggal; j. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit ganda; k. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit 4 (empat) vertikal; l. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit empat horizontal; m. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt compact tower sirkuit ganda; n. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt compact tower sirkuit 4 (empat) vertikal; o. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt tiang baja sirkuit ganda; dan p. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt tiang baja sirkuit empat. (4) Dalam hal terdapat jenis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUPTLU wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan sesuai dengan standar nasional INDONESIA. (5) Penentuan objek Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas dan di sepanjang koridor Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang. (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam Ruang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (7) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan tidak melakukan kegiatan: a. menanam tanaman yang memasuki Ruang Bebas; b. membangun bangunan meliputi: 1. bangunan yang memasuki Ruang Bebas; 2. bangunan pada tanah tapak menara/tiang; dan/atau 3. bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar; c. melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; d. mengambil, mengganggu, merusak, dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; e. memanjat penyangga, menembak, melempar, menjolok, dan menyentuh konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; f. bermain layang-layang, balon udara, drone dan/atau sejenisnya di sekitar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; g. membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah Ruang Bebas; h. menimbun atau menguruk tanah di bawah Ruang Bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan tanah; dan i. menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang. (8) Penggunaan drone sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dikecualikan untuk kegiatan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dilakukan oleh pemegang IUPTLU. (9) Penggalian tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i dapat dilakukan sepanjang memenuhi jarak aman kegiatan penambangan atau galian di sekitar menara/tiang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (10) Jarak aman kegiatan penambangan atau galian di sekitar menara/tiang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Pemegang IUPTLU dan pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah Ruang Bebas yang tidak melaksanakan ketentuan Ruang Bebas yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan.

BAB V

KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemegang IUPTLU wajib memberikan Kompensasi kepada pemegang hak atas: a. tanah; b. bangunan; dan/atau c. tanaman, yang berada di bawah Ruang Bebas dan berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (2) Pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PT PLN (Persero); b. pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha; dan c. pemegang IUPTLU pembangkitan tenaga listrik yang membangun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagai bagian dari fasilitas khusus yang tercantum dalam dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan dengan kriteria sebagai berikut: a. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru; b. pekerjaan penggantian seluruh konduktor pada pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang telah ada; dan/atau b. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada dan menyebabkan penambahan luas/lebar Ruang Bebas dan koridor Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang. (4) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui kantor kabupaten/kota, kantor kecamatan, atau kantor desa/kelurahan setempat. (5) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan semua jenis tanaman yang memasuki dan berpotensi memasuki Ruang Bebas.

Pasal 6

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya diberikan 1 (satu) kali. (2) Dalam hal tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang telah diberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpindah tangan kepada pemegang hak yang baru, pemegang hak yang baru tidak berhak mendapatkan Kompensasi.

Pasal 7

(1) Kompensasi untuk pekerjaan penggantian seluruh konduktor pada pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan untuk Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dibangun sebelum terbit ketentuan mengenai Kompensasi dan diberlakukan sebagai pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a. (2) Kompensasi untuk pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada dan menyebabkan penambahan luas/lebar Ruang Bebas dan koridor Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan untuk: a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dibangun sebelum terbit ketentuan mengenai Kompensasi, diberlakukan sebagai pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dibangun setelah terbit ketentuan mengenai Kompensasi, sebesar selisih Ruang Bebas pada kegiatan yang mengakibatkan penambahan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang.

Pasal 8

(1) Pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebelum melakukan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik harus melakukan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik. (2) Pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kejelasan status kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman berdasarkan bukti yang sah; dan b. kepastian dapat digunakannya tanah dan Ruang Bebas pada lokasi yang akan dibangun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (3) Pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (4) Pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. inventarisasi; dan b. identifikasi, kepemilikan dan penggunaan tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (5) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dokumentasi berupa: a. identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman; b. jenis tanah dan/atau tanaman; c. luas tanah dan/atau bangunan; d. jumlah tanaman; e. letak tanah, bangunan, dan/atau tanaman; f. peta objek tanah, bangunan, dan/atau tanaman; g. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman; dan h. mekanisme penggunaan tanah dalam hal melewati lahan berstatus barang milik negara/kekayaan negara/barang milik daerah/barang milik badan usaha milik negara/barang milik badan usaha milik daerah atau kawasan hutan. (6) Pemegang IUPTLU melakukan verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 9

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diumumkan di kantor kecamatan dan/atau kantor desa/kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang IUPTLU. (3) Dalam hal berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keberatan, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman dapat mengajukan keberatan kepada pemegang IUPTLU melalui kantor desa/kelurahan atau kantor kecamatan setempat. (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman diterbitkan. (5) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU harus menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keberatan diterima. (6) Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik yang diketahui oleh aparat kecamatan atau aparat desa/kelurahan dan diumumkan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa setempat. (7) Format Berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Pemegang IUPTLU menyampaikan permohonan penunjukan calon Lembaga Penilai kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha jasa penilaian Kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Permohonan penunjukan calon Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dokumen: a. berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7); dan b. data teknis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan dilakukan penilaian meliputi: 1. peta dan koordinat titik menara/tiang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; 2. tower schedule Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; dan 3. desain menara/tiang baja/beton Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan surat kuasa pelaksanaan kegiatan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman dari direksi PT PLN (Persero) kepada direksi Badan Usaha. (5) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penunjukan calon Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN penunjukan Lembaga Penilai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (7) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 11

(1) Lembaga Penilai melakukan penilaian tanah, bangunan, dan/atau tanaman berdasarkan berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6). (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilai melakukan perhitungan besaran Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (3) Tata cara perhitungan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan formula yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil perhitungan besaran Kompensasi oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemegang IUPTLU menyampaikan rekomendasi besaran Kompensasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Rekomendasi besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan paling sedikit: a. penunjukan Lembaga Penilai dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) yang masih berlaku; b. surat pernyataan kebenaran hasil penilaian Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang ditandatangani di atas meterai oleh Lembaga Penilai sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. dokumentasi penilaian oleh Lembaga Penilai; dan d. hasil penilaian besaran Kompensasi yang memuat: 1. nama penerima Kompensasi; 2. luas tanah dan/atau bangunan milik penerima Kompensasi; 3. jenis dan jumlah tanaman milik penerima Kompensasi; dan 4. besaran Kompensasi yang akan diberikan kepada penerima besaran Kompensasi. (3) Menteri melalui Direktur Jenderal menyetujui atau menolak rekomendasi besaran Kompensasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal rekomendasi besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN besaran Kompensasi. (5) Dalam hal rekomendasi besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (6) Penetapan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 13

(1) Pemegang IUPTLU melakukan pembayaran Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman berdasarkan penetapan besaran Kompensasi dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4). (2) Pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang terdiri atas unsur: a. pimpinan desa/kelurahan; atau b. aparat setempat, disertai tanda terima pembayaran Kompensasi. (3) Pemegang IUPTLU melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan besaran Kompensasi dalam hal: a. calon penerima Kompensasi tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya atau menolak Kompensasi; b. objek Kompensasi masih menjadi objek perkara di pengadilan; c. objek Kompensasi masih dipersengketakan pemiliknya; d. objek Kompensasi diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau e. objek Kompensasi menjadi jaminan di bank. (4) Ketentuan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Setelah dilakukan penitipan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan negeri.

Pasal 14

(1) Keputusan Penunjukan Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penunjukan berakhir dengan disertai laporan pelaksanaan dan kendala yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya proses penilaian Kompensasi.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22

Pasal 23