PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PERMEN Nomor 13 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1525) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap wajib memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. 2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki SLO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LIT akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) LIT akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero). 3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Sistem PLTS Atap yang sedang dalam proses pengajuan izin operasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, penerbitan izin operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan b. Sistem PLTS Atap yang sedang dalam proses pembangunan dan pemasangan, pemberian SLO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA