PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999. 2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik. 4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. 5. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 6. Terperiksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 7. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa. 8. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik. 9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, Pegawai Negeri Sipil atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil. 10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

Koreksi

Dalam pelaksanaan tugas setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada : a. Kode Etik terhadap kehidupan bernegara; b. Kode Etik terhadap organisasi; c. Kode Etik terhadap masyarakat; d. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan e. Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Koreksi

Kode Etik terhadap kehidupan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Pemerintah; b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Kode Etik terhadap organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. bersikap jujur, tegas dan loyal dalam melaksanakan tugas dan wewenang; b. konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja; c. bekerja kreatif dan inovatif secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna; d. tidak memanfaatkan data dan atau informasi kedinasan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau pihak lain; e. menjaga kerahasiaaan informasi dan data yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dengan cara : 1. mengamankan data atau berkas; 2. mengamankan kode sandi (password) komputer dan tidak membocorkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain yang tidak berhak; 3. memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; 4. tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja. f. bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan dokumen dan inventaris kantor dengan sebaik-baiknya; g. tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain tanpa seizin pejabat yang berwenang; h. tidak memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain; i. tidak menerima dan/atau memberi fasilitas baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya seperti hiburan, jamuan, perjalanan wisata, bantuan dana dan jasa lainnya; j. tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain dalam urusan kantor untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok; k. melaporkan kepada atasannya jika ada situasi konflik kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas; l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; m. tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; dan n. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik.

Pasal 6

Kode Etik terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. menghormati agama/kepercayaan, suku, budaya, dan adat istiadat yang berlaku; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan baik dan tidak diskriminatif; c. tidak merendahkan/meremehkan martabat orang lain; d. tidak melakukan pelecehan seksual; dan e. tidak membawa senjata tajam.

Pasal 7

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi : a. berpenampilan, berbusana rapi dan sopan; b. tidak memakai dan/atau mengedarkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya baik di lingkungan kantor maupun luar kantor; c. menerima umpan balik secara obyektif; dan d. berperilaku hemat energi dan air.

Pasal 8

Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a. bersedia menerima dan memberi kritik yang konstruktif; b. menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing; dan c. mengendalikan diri dalam berinteraksi.

BAB VI

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

Koreksi

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan I B Peraturan Menteri ini. (2) Pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau menerima laporan dan/atau pengaduan wajib meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. (3) Pejabat yang berwenang dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran, secara hirarki wajib meneruskan laporan dan/atau pengaduan kepada pimpinan unit eselon I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C Peraturan Menteri ini. (4) Pejabat dan/ atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral. (5) Sanksi moral yang dijatuhkan kepada pejabat dan/atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan setelah mendengar keterangannya, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (6) Pejabat yang berwenang, membentuk Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan dugaan pelanggaran kode etik, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pemanggilan kepada Terperiksa dilakukan oleh Majelis Kode Etik paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Menteri ini. (2) Apabila pada tanggal yang seharusnya Terperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama. (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terperiksa tidak hadir juga, maka Majelis Kode Etik memberikan rekomendasi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C Peraturan Menteri ini. (2) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Terperiksa. (3) Dalam hal Terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi. (4) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang Majelis Kode Etik terakhir sudah harus menjatuhkan putusan. (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (7) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib membuat keputusan. (8) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan. (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah. (10) Apabila dipandang perlu, Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan saksi atau saksi ahli.

Pasal 15

(1) Berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan sanksi. (2) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang berupa rekomendasi Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal pelanggaran Kode Etik terdapat dugaan pelanggaran disiplin, Majelis Kode Etik merekomendasikan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin.

Pasal 16

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBENTUK MAJELIS KODE ETIK DAN MENJATUHKAN SANKSI MORAL

Pasal 17

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN pembentukan Majelis Kode Etik dan menjatuhkan sanksi moral untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan: a. struktural Eselon I; b. fungsional tertentu jenjang Utama. (2) Pimpinan Unit Eselon I MENETAPKAN pembentukan Majelis Kode Etik dan menjatuhkan sanksi moral untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan; a. struktural Eselon II, III dan IV; b. fungsional tertentu jenjang Pelaksana Pertama sampai dengan Madya; c. fungsional umum golongan I/a sampai dengan IV/d. (3) Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis Kode Etik dan menjatuhkan sanksi moral di lingkungannya masing-masing kepada serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi kepegawaian. (4) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya serendah- rendahannya Pejabat Struktural Eselon III untuk membentuk Majelis Kode Etik dan menjatuhkan sanksi moral.

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik. (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. (3) Sekretaris dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (4) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Terperiksa. (5) Khusus pejabat Eselon I atau pejabat fungsional jenjang Utama, apabila melanggar Kode Etik maka anggota Majelis Kode Etik harus memiliki pangkat serendah-rendahnya sama dengan Terperiksa.

Pasal 19

Majelis Kode Etik mempunyai tugas dan berwenang untuk: a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan; b. menghadirkan saksi dan saksi ahli untuk didengar keterangannya; c. melakukan persidangan; d. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa, saksi dan saksi ahli mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa; e. menandatangani absensi dan berita acara pemeriksaan; f. membuat rekomendasi pemberian sanksi administrasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 20

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban: a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas pekara pelanggaran Kode Etik; b. menentukan jadwal persidangan; c. menentukan saksi dan/atau saksi ahli yang perlu didengar keterangannya; d. memimpin jalannya sidang; e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; f. mengatur anggota Majelis Kode Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi, dan saksi ahli; g. mengangkat sumpah saksi dan saksi ahli sesuai agama dan kepercayaannya; h. mempertimbangkan saran, pendapat dari anggota Majelis Kode Etik untuk merumuskan putusan sidang; i. menandatangani berita acara pemeriksaan; j. menandatangani rekomendasi Majelis Kode Etik atas hasil sidang; k. membacakan putusan hasil sidang. (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban: a. menyiapkan administrasi keperluan sidang; b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terperiksa, saksi dan saksi ahli yang diperlukan; c. menyusun berita acara pemeriksaan; d. menyiapkan konsep dan menandatangani rekomendasi Majelis Kode Etik atas hasil sidang; e. menandatangani berita acara pemeriksaan; f. mengamankan dan mendokumentasikan hasil sidang. (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban: a. mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi dan saksi ahli untuk kepentingan pemeriksaan; b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; d. menandatangani berita acara pemeriksaan dan rekomendasi Majelis Kode Etik atas hasil sidang.

Pasal 21

(1) Anggota Majelis Kode Etik yang berbeda pendapat dengan putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang. (2) Perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

Atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan sanksi moral.

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang yang memuat jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II E Peraturan Menteri ini. (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup dan dihadiri oleh Terperiksa serta disaksikan oleh Pejabat terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral. (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh Pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil atau forum lain yang dipandang sesuai untuk itu. (4) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat Pejabat tersebut serendah-rendahannya Pejabat Struktural Eselon III. (5) Sanksi moral berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian Keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut. (7) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. (8) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan. (9) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral diwajibkan membuat permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya keputusan sanksi moral. (10) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24