Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga A…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran atau terjunan air. 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994. 4. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero). 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: a. persetujuan penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Koreksi

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.

Pasal 5

(1) PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercial operation date (COD). (2) PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari: a. PLTA dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt); atau b. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna. (2) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha. (3) Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 7

Koreksi

(1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh www.djpp.kemenkumham.go.id megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. profil badan usaha; b. dokumen perizinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero); d. perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA; e. jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD); f. pernyataan ketersediaan lahan; g. pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik; h. pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero); dan i. pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterima secara lengkap. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. (2) Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero). (4) Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik ditolak, Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 9

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTA setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada Dirjen EBTKE sampai dengan commercial operation date (COD) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 10

(1) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. (2) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan penandatanganan PJBL secara lengkap kepada PT PLN (Persero). (2) PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah badan usaha melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan dan menyampaikan salinan PJBL dimaksud kepada Dirjen EBTKE. (3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan badan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah badan usaha melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka: a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE; b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan c. dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.

Pasal 13

PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTA dengan kapasitas pembangkitan sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan mempublikasikan model dimaksud melalui website PT PLN (Persero) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL, badan usaha wajib mencapai pemenuhan www.djpp.kemenkumham.go.id pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA dan menyampaikan buktinya kepada Dirjen EBTKE. (2) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, badan usaha tidak menyediakan keseluruhan dana dan menyampaikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE; b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan c. dana sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.

Pasal 15

(1) Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 16

(1) Badan Usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA setelah terbitnya IUPTL. (2) Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan bukti telah tersedianya pemenuhan pembiayaan (financial close), salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.

Pasal 17

(1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL, badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTA. (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUPTL, badan usaha belum memulai tahapan pembangunan fisik PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) harus memberikan sanksi berupa penurunan harga yang diterapkan pada harga pembelian tenaga listrik untuk 8 (delapan) tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 1% (satu persen); b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 2% (dua persen); c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 3% (tiga persen). (3) Keterlambatan dimulainya tahapan pembangunan yang diakibatkan faktor yang diluar kendali badan usaha (force majeure) dapat dipertimbangkan untuk tidak dikenakan sanksi. (4) Kondisi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam dokumen PJBL. (5) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak diterbitkannya IUPTL badan usaha gagal memulai tahapan pembangunan fisik PLTA, maka: a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE; b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan c. seluruh dana deposito yang telah diserahkan sertifikatnya dan belum digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA menjadi milik negara.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha yang telah mendapat surat penetapan sebagai pengembang PLTA dari PT PLN (Persero) dan harganya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku. (2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk badan usaha yang pembangkit listriknya telah memasuki tahap komisioning dapat disesuaikan, dengan ketentuan: a. badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik oleh Dirjen EBTKE; www.djpp.kemenkumham.go.id b. untuk dapat ditetapkan sebagai pengelola tenaga air sebagaimana dimaksud pada huruf a, badan usaha wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan salinan seluruh dokumen terkait pengembangan PLTA yang dimiliki badan usaha. (3) Penyesuaian harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha, dengan ketentuan: a. harga rata-rata tertimbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini digunakan sebagai harga patokan tertinggi dalam proses negosiasi; b. harga pembelian tenaga listrik hasil kesepakatan bersifat tetap dan langsung dituangkan dalam PJBL dan masa berlakunya sampai berakhirnya masa PJBL. (4) Proses penyesuaian harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sesuai dengan mekanisme dan prosedur penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTA pada PT PLN (Persero). (5) Harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mendapat persetujuan Menteri. (6) Dalam hal proses penyesuaian harga tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PT PLN (Persero) harus melaporkan alasan tidak tercapainya kesepakatan kepada Dirjen EBTKE. (7) Setelah penandatanganan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan: a. terhadap badan usaha yang belum memulai pembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mencapai tahap pemenuhan pembiayaan (financial close) dan memulai kegiatan pembangunan fisik PLTA paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PJBL; b. terhadap badan usaha yang belum dapat menyelesaikan pembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mulai melanjutkan pembangunan fisik PLTA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PJBL; c. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b badan usaha gagal memenuhi kewajibannya, maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit www.djpp.kemenkumham.go.id listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PLTA dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt) dan/atau PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna baik yang dalam proses pembangunan, dan/atau dalam proses penyelesaian PJBL, ataupun yang dalam proses perpanjangan PJBL, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW No. Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit) Lokasi/Wilayah Harga Pembelian (Rp./Kwh) Faktor F Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-8 Tahun ke-9 s.d. Tahun ke-20 1. Tegangan Menengah (s.d. 10 MW) Jawa, Bali, dan Madura 1.075,0 x F 750,0 x F 1,00 2. Sumatera 1.075,0 x F 750,0 x F 1,10 3. Kalimantan dan Sulawesi 1.075,0 x F 750,0 x F 1,20 4. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1.075,0 x F 750,0 x F 1,25 5. Maluku dan Maluku Utara 1.075,0 x F 750,0 x F 1,30 6. Papua dan Papua Barat 1.075,0 x F 750,0 x F 1,60 7. Tegangan Rendah (s.d. 250 kW) Jawa, Bali, dan Madura 1.270,0 x F 770,0 x F 1,00 8. Sumatera 1.270,0 x F 770,0 x F 1,10 9. Kalimantan dan Sulawesi 1.270,0 x F 770,0 x F 1,20 10. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1.270,0 x F 770,0 x F 1,25 www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Maluku dan Maluku Utara 1.270,0 x F 770,0 x F 1,30 12. Papua dan Papua Barat 1.270,0 x F 770,0 x F 1,60 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) A. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGELOLA TENAGA AIR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK KOP SURAT BADAN USAHA Nomor : ... ... ..., 20... Lampiran : ... Hal : Permohonan Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Listrik Yang terhormat, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Jl. Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dengan kelengkapan dokumen dan informasi sebagai berikut: 1. Profil Badan Usaha a. nama badan usaha : ......................................... b. alamat badan usaha : ......................................... c. nomor telepon/faksimili : ......................................... d. akte pendirian dan perubahannya : ......................................... e. Nomor Pokok Wajib Pajak : ......................................... f. pengesahan badan hukum : ......................................... g. susunan pengurus badan usaha : ......................................... 2. Dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (sebagaimana terlampir) 3. Hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secara teknis sudah diverifikasi oleh PT PLN (Persero); 4. Perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA; www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operation date (COD) (berupa tabel/grafik); 6. Pernyataan ketersediaan lahan, termasuk lokasi potensi tenaga air; (sebagaimana terlampir) 7. Pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik; (sebagaimana terlampir) 8. Pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah dipublikasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); (sebagaimana terlampir) dan 9. Pernyataan bersedia secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut di atas (sebagaimana terlampir). Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Dirjen, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Jabatan materai, tanda tangan, dan stempel (Nama Lengkap) www.djpp.kemenkumham.go.id B. SURAT PERNYATAAN KOP SURAT BADAN USAHA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................................. Nomor KTP : ............................................(fotokopi KTP terlampir) Alamat rumah : .................................................................................. Nomor telp. Rumah/HP : .................................................................................. Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama : Nama Badan Usaha : .................................................................................. Alamat Badan Usaha : .................................................................................. Nomor telp. dan fax : .................................................................................. Dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kami menyatakan bahwa: 1. telah tersedia lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) seluas ____m2 yang berlokasi di Desa ____________, Kecamatan ____________, Kabupaten/Kota _____________, Provinsi _____________, dengan titik koordinat: • Bendungan : ____________________ • Saluran pembawa : ____________________ • Rumah pembangkit : ____________________ • Gardu pembangkit : ____________________, dan merupakan lahan yang tidak dalam kasus sengketa, serta telah mendapat izin pemanfaatan dari instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana terlampir; 2. sanggup menyerahkan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTA dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik; 3. memahami dan sanggup menjalankan isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah dipublikasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); dan www.djpp.kemenkumham.go.id 4. bersedia secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut di atas. Demikian ... Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ... , ... 20... Hormat kami, Jabatan materai, tanda tangan, dan stempel (Nama Lengkap) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) HARGA RATA-RATA TERTIMBANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW No. Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit) Lokasi/Wilayah Harga Rata-rata Tertimbang Faktor F 1. Tegangan Menengah (s.d. 10 MW) Jawa, Bali, dan Madura 880,0 x F 1,00 2. Sumatera 880,0 x F 1,10 3. Kalimantan dan Sulawesi 880,0 x F 1,20 4. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 880,0 x F 1,25 5. Maluku dan Maluku Utara 880,0 x F 1,30 6. Papua dan Papua Barat 880,0 x F 1,60 7. Tegangan Rendah (s.d. 250 kW) Jawa, Bali, dan Madura 970,0 x F 1,00 8. Sumatera 970,0 x F 1,10 9. Kalimantan dan Sulawesi 970,0 x F 1,20 10. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 970,0 x F 1,25 11. Maluku dan Maluku Utara 970,0 x F 1,30 12. Papua dan Papua Barat 970,0 x F 1,60 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21