Koreksi Pasal 15

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan AML. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penggunaan AML kepada calon penerima AML dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan/atau pihak lain yang terkait. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh badan usaha atau badan layanan umum untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML.