PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

PERMEN Nomor 11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Ketenagalistrikan adalah usaha di bidang ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan pengadaan tenaga listrik dan layanan jasa dan/atau pekerjaan ketenagalistrikan. 2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri. 6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 7. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. 8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. 9. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha. 10. Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri atas sekumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi. 11. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. 12. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan/atau jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 14. Perusahaan Engineering Procurement Construction yang yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC adalah badan usaha pemegang IUJPTL yang melaksanakan proses tahapan desain atau perancangan sistem yang akan dibangun dan pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun konstruksi perancangan tersebut di bidang ketenagalistrikan. 15. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. 16. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 19. Pemilik Jaringan adalah Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memiliki fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya. 20. Pemanfaat Jaringan adalah pihak yang memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/ atau informatika. 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22. Dinas Teknis adalah dinas pada Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 25. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.

BAB II

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

Koreksi

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan b. usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 3

Koreksi

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memproduksi tenaga listrik. (3) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke Konsumen atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. (4) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke Konsumen. (5) Usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen.

Pasal 5

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 6

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kegiatan: a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut sifat penggunaannya meliputi: a. penggunaan utama untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; b. penggunaan cadangan untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dalam menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; c. penggunaan darurat untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang IUPTLU setempat; dan d. penggunaan sementara untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk pembangkit yang dapat dipindahkan (mobil dan portabel).

Pasal 7

(1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b. usaha industri penunjang tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha: a. konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; k. sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (3) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l paling sedikit berupa: a. pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan; b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan; c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. (4) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya. (2) Perizinan Berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. IUPTLU; b. penetapan Wilayah Usaha; c. pengesahan RUPTL; dan d. izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.

Pasal 11

(1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang menjalankan setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Sebelum mendapatkan IUPTLU, Badan Usaha yang menjalankan usaha: a. distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik; atau b. penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, wajib mendapatkan penetapan Wilayah Usaha dan pengesahan RUPTL. (3) Untuk mendapatkan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 12

(1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan: a. jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik; b. perjanjian sewa jaringan tenaga listrik; atau c. RUPTL. (3) Permohonan perpanjangan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang IUPTLU paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum IUPTLU berakhir. (4) Evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan pemegang IUPTLU dalam penyampaian laporan pelaksanaan IUPTLU.

Pasal 13

(1) IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan: a. kapasitas instalasi tenaga listrik; b. jenis usaha; c. nama Badan Usaha; dan/atau d. Wilayah Usaha. (2) IUPTLU berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; b. dikembalikan oleh pemegang IUPTLU; atau c. dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB 2

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pasal 11

Koreksi

(1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang menjalankan setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Sebelum mendapatkan IUPTLU, Badan Usaha yang menjalankan usaha: a. distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik; atau b. penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, wajib mendapatkan penetapan Wilayah Usaha dan pengesahan RUPTL. (3) Untuk mendapatkan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 12

(1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan: a. jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik; b. perjanjian sewa jaringan tenaga listrik; atau c. RUPTL. (3) Permohonan perpanjangan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang IUPTLU paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum IUPTLU berakhir. (4) Evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan pemegang IUPTLU dalam penyampaian laporan pelaksanaan IUPTLU.

Pasal 13

(1) IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan: a. kapasitas instalasi tenaga listrik; b. jenis usaha; c. nama Badan Usaha; dan/atau d. Wilayah Usaha. (2) IUPTLU berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; b. dikembalikan oleh pemegang IUPTLU; atau c. dicabut oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria: a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik; b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan; c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usahanya kepada Menteri; d. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; dan/atau e. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.

Pasal 15

(1) Untuk mendapatkan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

(1) Berdasarkan permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Penilaian Kesesuaian kriteria penetapan Wilayah Usaha dengan dokumen persyaratan permohonan. (2) Untuk memastikan pemenuhan kriteria Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan. (3) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis. (4) Berdasarkan hasil Penilaian Kesesuaian penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Wilayah Usaha. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN Wilayah Usaha.

Pasal 17

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) hanya diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.

Pasal 18

(1) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan dalam hal: a. perluasan cakupan Wilayah Usaha karena terdapat pemegang Wilayah Usaha lain yang tidak mampu menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya; atau b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha karena pemegang Wilayah Usaha tidak mampu menyediakan tenaga listrik pada sebagian wilayah usahanya. (2) Dalam hal dilakukan perluasan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Wilayah Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan perluasan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: a. kemampuan pendanaan; b. perubahan batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan c. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik dalam bahasa INDONESIA di Wilayah Usaha yang diusulkan perubahannya. (4) Dalam hal dilakukan pengurangan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengurangan cakupan Wilayah Usaha. (5) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi perubahan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Menteri melalui Direktur Jenderal mempertimbangkan hasil evaluasi tim teknis dalam menyetujui atau menolak perubahan cakupan Wilayah Usaha. (7) Dalam hal perubahan cakupan Wilayah Usaha disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN kembali Wilayah Usaha.

Pasal 19

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut penetapan Wilayah Usaha, dalam hal: a. Badan Usaha tidak memperoleh penetapan IUPTLU dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan penetapan Wilayah Usaha; b. IUPTLU berakhir dan tidak diperpanjang; c. IUPTLU dicabut; atau d. Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban di wilayah usahanya. (2) Berdasarkan pencabutan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal mengalihkan Wilayah Usaha kepada: a. Badan Usaha milik negara sebagai pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha; atau b. Badan Usaha pemegang IUPTLU lain yang memiliki Wilayah Usaha terdekat.

BAB 3

Penetapan Wilayah Usaha

Pasal 14

Koreksi

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria: a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik; b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan; c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usahanya kepada Menteri; d. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; dan/atau e. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya.

Pasal 15

(1) Untuk mendapatkan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

(1) Berdasarkan permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Penilaian Kesesuaian kriteria penetapan Wilayah Usaha dengan dokumen persyaratan permohonan. (2) Untuk memastikan pemenuhan kriteria Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan. (3) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis. (4) Berdasarkan hasil Penilaian Kesesuaian penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Wilayah Usaha. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN Wilayah Usaha.

Pasal 17

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) hanya diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.

Pasal 18

(1) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan dalam hal: a. perluasan cakupan Wilayah Usaha karena terdapat pemegang Wilayah Usaha lain yang tidak mampu menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya; atau b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha karena pemegang Wilayah Usaha tidak mampu menyediakan tenaga listrik pada sebagian wilayah usahanya. (2) Dalam hal dilakukan perluasan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Wilayah Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan perluasan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa: a. kemampuan pendanaan; b. perubahan batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan c. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik dalam bahasa INDONESIA di Wilayah Usaha yang diusulkan perubahannya. (4) Dalam hal dilakukan pengurangan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengurangan cakupan Wilayah Usaha. (5) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi perubahan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Menteri melalui Direktur Jenderal mempertimbangkan hasil evaluasi tim teknis dalam menyetujui atau menolak perubahan cakupan Wilayah Usaha. (7) Dalam hal perubahan cakupan Wilayah Usaha disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN kembali Wilayah Usaha.

Pasal 19

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut penetapan Wilayah Usaha, dalam hal: a. Badan Usaha tidak memperoleh penetapan IUPTLU dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan penetapan Wilayah Usaha; b. IUPTLU berakhir dan tidak diperpanjang; c. IUPTLU dicabut; atau d. Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban di wilayah usahanya. (2) Berdasarkan pencabutan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal mengalihkan Wilayah Usaha kepada: a. Badan Usaha milik negara sebagai pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha; atau b. Badan Usaha pemegang IUPTLU lain yang memiliki Wilayah Usaha terdekat.

Pasal 20

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c digunakan oleh pemegang Wilayah Usaha sebagai dasar: a. pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan b. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU lainnya.

Pasal 21

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dimiliki oleh pemegang Wilayah Usaha.

Pasal 22

(1) RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun berdasarkan RUKN. (2) RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang terdapat dalam RUKN. (3) Target bauran energi dalam RUPTL harus sesuai dengan target bauran energi nasional dalam RUKN. (4) Pencapaian target bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan: a. memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan di wilayah usahanya; b. kerja sama antarpemegang Wilayah Usaha; atau c. pembelian sertifikat energi baru dan terbarukan. (5) Porsi energi baru dan terbarukan dalam target bauran energi RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan target minimal dan porsi batubara dan bahan bakar minyak merupakan target maksimal.

Pasal 23

RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. jumlah pelanggan; dan b. jenis pelanggan.

Pasal 24

(1) RUPTL untuk usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 25

Pemegang Wilayah Usaha mengajukan permohonan pengesahan RUPTL yang dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika dan format penyusunan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Pemegang Wilayah Usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun. (2) Evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik. (3) Hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap bulan September.

Pasal 29

(1) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan: a. setelah proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar; dan b. paling lambat bulan Oktober sebelum tahun perencanaan. (4) Dalam hal terdapat perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemegang Wilayah Usaha wajib mengubah RUPTL.

Pasal 30

(1) Dalam hal dilakukan perubahan RUPTL, hasil dan alasan perubahan dicantumkan dalam dokumen usulan perubahan RUPTL. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. pertumbuhan penduduk; b. pertumbuhan ekonomi; c. inflasi; d. jumlah pelanggan dan jenis pelanggan; dan e. asumsi dan/atau target lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil analisis kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan pasokan tenaga listrik. (4) Perencanaan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: a. berdasarkan optimasi Sistem Tenaga Listrik dengan menggunakan perangkat lunak yang khusus digunakan dalam perencanaan Sistem Tenaga Listrik; dan b. sejalan dengan kebijakan Pemerintah. (5) Selain menggunakan asumsi dan/atau target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan RUPTL didasarkan pada data historis. (6) Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan: a. data dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk RUPTL usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik; atau b. data dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk RUPTL Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. (7) Dalam hal pemegang Wilayah Usaha belum memiliki data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan: a. data historis yang dimiliki sejak pemegang Wilayah Usaha melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau b. analisis kebutuhan tenaga listrik sesuai dengan asumsi dan/atau target jumlah pelanggan dan jenis pelanggan.

BAB 4

Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 20

Koreksi

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c digunakan oleh pemegang Wilayah Usaha sebagai dasar: a. pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan b. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU lainnya.

Pasal 21

Koreksi

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dimiliki oleh pemegang Wilayah Usaha.

Pasal 22

(1) RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun berdasarkan RUKN. (2) RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang terdapat dalam RUKN. (3) Target bauran energi dalam RUPTL harus sesuai dengan target bauran energi nasional dalam RUKN. (4) Pencapaian target bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan: a. memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan di wilayah usahanya; b. kerja sama antarpemegang Wilayah Usaha; atau c. pembelian sertifikat energi baru dan terbarukan. (5) Porsi energi baru dan terbarukan dalam target bauran energi RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan target minimal dan porsi batubara dan bahan bakar minyak merupakan target maksimal.

Pasal 23

RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. jumlah pelanggan; dan b. jenis pelanggan.

Pasal 24

(1) RUPTL untuk usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 25

Pemegang Wilayah Usaha mengajukan permohonan pengesahan RUPTL yang dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika dan format penyusunan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Pemegang Wilayah Usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun. (2) Evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik. (3) Hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap bulan September.

Pasal 29

(1) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan: a. setelah proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar; dan b. paling lambat bulan Oktober sebelum tahun perencanaan. (4) Dalam hal terdapat perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemegang Wilayah Usaha wajib mengubah RUPTL.

Pasal 30

(1) Dalam hal dilakukan perubahan RUPTL, hasil dan alasan perubahan dicantumkan dalam dokumen usulan perubahan RUPTL. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. pertumbuhan penduduk; b. pertumbuhan ekonomi; c. inflasi; d. jumlah pelanggan dan jenis pelanggan; dan e. asumsi dan/atau target lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil analisis kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan pasokan tenaga listrik. (4) Perencanaan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: a. berdasarkan optimasi Sistem Tenaga Listrik dengan menggunakan perangkat lunak yang khusus digunakan dalam perencanaan Sistem Tenaga Listrik; dan b. sejalan dengan kebijakan Pemerintah. (5) Selain menggunakan asumsi dan/atau target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan RUPTL didasarkan pada data historis. (6) Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan: a. data dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk RUPTL usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik; atau b. data dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk RUPTL Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. (7) Dalam hal pemegang Wilayah Usaha belum memiliki data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan: a. data historis yang dimiliki sejak pemegang Wilayah Usaha melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau b. analisis kebutuhan tenaga listrik sesuai dengan asumsi dan/atau target jumlah pelanggan dan jenis pelanggan.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB Keempat