Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN K…

Pasal I

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 100) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: a. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 980); b. Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 354); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2A

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam yang memproduksi bijih nikel, wajib mengacu pada HPM Logam dalam melakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi. (2) Kewajiban untuk mengacu pada HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dalam menjual bijih nikel yang diproduksi kepada Afiliasinya. (3) Pihak lain yang melakukan pemurnian bijih nikel yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pembelian bijih nikel dengan mengacu pada HPM Logam. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) HPM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan: a. harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; dan b. acuan harga penjualan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel. (2) HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara. (3) Dalam hal terdapat perbedaan periode kutipan Harga Mineral Logam Acuan pada perhitungan HPM Logam dengan periode kutipan transaksi, penalti atas mineral pengotor (impurities), atau bonus atas mineral tertentu, untuk penjualan bijih nikel dilakukan dengan ketentuan: a. apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM Logam pada periode kutipan sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor (impurities), penjualan dapat dilakukan dibawah HPM Logam dengan selisih paling tinggi 3% (tiga persen); atau b. apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM Logam pada periode kutipan sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu, penjualan wajib mengikuti harga transaksi diatas HPM Logam. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Penetapan HPM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan formula HPM Logam. (2) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. nilai/kadar Mineral Logam; b. konstanta; c. HMA; d. corrective factor; e. biaya treatment cost dan refining charges; dan/atau f. payable metal. (5) Nilai/kadar Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan sesuai dengan certificate of analysis. (6) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (7) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan mengacu pada publikasi harga Mineral Logam yang dikeluarkan oleh: a. London Metal Exchange; b. London Bullion Market Association; c. Asian Metal; d. INDONESIA Commodity & Derivatives Exchange; e. Jakarta Futures Exchange; dan/atau f. publikasi lain yang digunakan dalam melakukan penjualan Mineral Logam baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Penetapan HPB untuk Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan formula HPB Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal. (2) Formula HPB Steam (Thermal) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. nilai kalor Batubara (calorific value); b. HBA Steam (Thermal) Coal; c. kandungan air (moisture content); d. kandungan belerang (sulphur content); dan e. kandungan abu (ash content). (3) Formula HPB Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. HBA Coking (Metallurgical) Coal; b. Coke Strength after Reaction; c. kadar zat terbang (volatile matter); d. kandungan air (moisture content); e. kandungan belerang (sulphur content); dan f. kandungan abu (ash content). (4) Nilai kalor Batubara (calorific value), kadar zat terbang (volatile matter), kandungan air (moisture content), kandungan belerang (sulphur content), dan kandungan abu (ash content) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f ditentukan sesuai dengan certificate of analysis. (5) Formula HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (6) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (7) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain oleh: a. Indonesian Coal Index/Argus Coalindo; b. New Castle Export Index; c. Globalcoal New Castle Index; d. Platts Index; e. Energy Publishing Coking Coal Index; dan/atau f. IHS Markit Index. (8) Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan formula HBA. (9) Formula HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri. (10) Formula HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara atau IUPK Operasi Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluan tertentu berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri (2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fine coal; b. reject coal; atau c. Batubara dengan impurities tertentu. (3) Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Batubara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mulut tambang; b. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses Penambangan Batubara; c. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Batubara yang dilakukan di mulut tambang; atau d. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang. 7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara sebelum menjual Mineral Logam atau Batubara wajib melaksanakan ketentuan tentang verifikasi kuantitas dan kualitas Mineral Logam atau Batubara. (2) Verifikasi kuantitas dan kualitas Mineral Logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9B

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam harus menunjuk pihak ketiga sebagai wasit (umpire) yang disepakati bersama dalam kontrak penjualan dengan pihak pembeli di dalam negeri. (2) Dalam hal terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas Mineral Logam antara Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, penentuan kualitas Mineral Logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9C

Koreksi

Tata cara penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) dan Pasal 9B ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara, yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 2A, Pasal 9A, Pasal 10, atau Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal Pihak lain tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3), Menteri dapat menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri untuk mengenakan sanksi adminsitratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan Izin.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 9C

Pasal 12

Pasal II