PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. 5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTLU. 6. Harga Jual Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. 7. Sewa Jaringan Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. 8. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. 9. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen. 10. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada Konsumen dalam suatu Wilayah Usaha. 11. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antarpemegang IUPTLU, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUPTLS, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUJPTL, dan/atau antara pemegang IUPTLU dan badan usaha penyediaan tenaga listrik negara lain. 12. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang ketenagalistrikan. 13. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya. (2) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain. (3) Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari: a. pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik; b. pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha; c. pemegang IUPTLS; d. pemegang IUJPTL; dan/atau e. Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain. (4) Pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan RUPTL yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. (3) Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a. melakukan verifikasi lapangan; dan/atau b. meminta dokumen pendukung lainnya. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan usulan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan. (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa harga patokan yang terdiri atas: a. harga patokan tertinggi; atau b. harga patokan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menandatangani PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik dengan Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus melaporkan rencana pembelian tenaga listrik atau rencana Sewa Jaringan Tenaga Listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penandatanganan PJBL atau perjanjian Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan verifikasi lapangan; dan/atau b. meminta dokumen pendukung lainnya. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penugasan pembelian tenaga listrik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan. (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. (5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengajukan kembali permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga berlaku sebagai persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik.

Pasal 12

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menandatangani PJBL dengan Badan Usaha penjual tenaga listrik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat persetujuan penugasan pembelian tenaga listrik dari Menteri.

BAB Kedua

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik diajukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik atau Badan Usaha yang menyewakan jaringan tenaga listrik; b. surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI); dan c. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik; b. informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik; c. berita acara harga perkiraan sendiri; dan d. berita acara kesepakatan harga. (4) Informasi terkait kelayakan teknis Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. kapasitas pembangkit atau kapasitas Sewa Jaringan Tenaga Listrik; b. lokasi dan titik interkoneksi; c. faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau faktor kapasitas (capacity factor); d. suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit atau spesifikasi teknis jaringan tenaga listrik yang disewakan; dan e. rencana commercial operation date. (5) Informasi terkait kelayakan finansial Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan: 1. biaya investasi; 2. biaya operasi dan pemeliharaan tetap; 3. biaya bahan bakar; 4. biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap; dan/atau 5. biaya jaringan atau fasilitas khusus; b. lama kontrak; c. model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga flat, harga staging, atau harga dasar; d. perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik; e. pola dan mekanisme kerja sama; f. mekanisme pembayaran; dan g. model finansial dan parameter finansial Harga Jual Tenaga Listrik. (6) Informasi terkait kelayakan finansial Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. besaran Sewa Jaringan Tenaga Listrik; b. lama kontrak; c. pola dan mekanisme kerja sama; dan d. model finansial dan parameter finansial Sewa Jaringan Tenaga Listrik. (7) Ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Penugasan Pembelian Tenaga Listrik

Pasal 9

Koreksi

(1) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengusulkan penugasan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan pembelian tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik; b. surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI); dan c. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. informasi terkait kelayakan teknis; b. informasi terkait kelayakan finansial; c. berita acara harga perkiraan sendiri; d. berita acara kesepakatan harga; dan e. surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (5) Informasi terkait kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. kapasitas pembangkit; b. lokasi dan titik interkoneksi; c. faktor ketersediaan (availability factor) dan/atau faktor kapasitas (capacity factor); d. suplai dan karakteristik bahan bakar pembangkit; dan e. rencana commercial operation date. (6) Informasi terkait kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. rincian besaran Harga Jual Tenaga Listrik yang terdiri atas komponen harga yang merepresentasikan: 1. biaya investasi; 2. biaya operasi dan pemeliharaan tetap; 3. biaya bahan bakar; 4. biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap; dan/atau 5. biaya jaringan atau fasilitas khusus; b. lama kontrak; c. model Harga Jual Tenaga Listrik, antara lain harga flat, harga staging, atau harga dasar; d. perhitungan eskalasi Harga Jual Tenaga Listrik; e. pola dan mekanisme kerja sama; f. mekanisme pembayaran; dan g. model finansial dan parameter finansial Harga Jual Tenaga Listrik. (7) Ketentuan mengenai format surat permohonan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pasal 11

Penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga berlaku sebagai persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik.

Pasal 12

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK DAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha harus melakukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan sebelum mengajukan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik. (2) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha mengajukan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri setelah melakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi dengan persyaratan berupa: a. RUPTL; b. BPP Tenaga Listrik; dan c. susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik. (2) RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. (3) BPP Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik meliputi: 1. pembelian tenaga listrik; 2. biaya pemeliharaan; 3. biaya kepegawaian; 4. biaya administrasi; 5. penyusutan atas aktiva tetap operasional; 6. beban bunga atau keuangan; dan/atau 7. biaya lainnya terkait dengan penyediaan tenaga listrik; dan b. usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi meliputi: 1. usaha pembangkitan tenaga listrik meliputi: a) pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit; b) biaya bahan bakar termasuk biaya pelumas, antara lain: 1) bahan bakar minyak; 2) gas alam; 3) panas bumi; 4) batubara; 5) bioenergi; 6) pemanfaatan air; 7) bahan bakar lainnya; dan/atau 8) minyak pelumas; c) biaya pemeliharaan; d) biaya kepegawaian; e) biaya administrasi; f) penyusutan atas aktiva tetap operasional; g) beban bunga atau keuangan; dan/atau h) biaya lainnya terkait pembangkitan tenaga listrik; 2. usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha transmisi tenaga listrik meliputi: a) biaya pemeliharaan; b) biaya kepegawaian; c) biaya administrasi; d) penyusutan atas aktiva tetap operasional; e) beban bunga atau keuangan; dan/atau f) biaya lainnya terkait distribusi dan/atau transmisi tenaga listrik; dan 3. usaha penjualan tenaga listrik meliputi: a) biaya pemeliharaan; b) biaya kepegawaian; c) biaya administrasi; d) penyusutan atas aktiva tetap operasional; e) beban bunga atau keuangan; dan/atau f) biaya lainnya terkait penjualan tenaga listrik. (4) Susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan peruntukan berdasarkan kondisi Wilayah Usaha.

Pasal 24

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. besaran BPP Tenaga Listrik; b. komposisi bauran energi; c. tingkat efisiensi penyediaan tenaga listrik, antara lain konsumsi bahan bakar spesifik (specific fuel consumption) dan susut jaringan tenaga listrik; d. susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik; dan e. keuntungan usaha yang wajar. (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. meminta klarifikasi kepada pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha; b. meminta dokumen pendukung lainnya; dan/atau c. melaksanakan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan. (5) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 25

(1) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Menteri mengusulkan persetujuan Tarif Tenaga Listrik kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan. (2) Usulan persetujuan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa formulasi yang berlaku untuk satu atau beberapa pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Dalam hal belum terdapat persetujuan Tarif Tenaga Listrik dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN Tarif Tenaga Listrik yang mengacu pada Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha yang telah ada. (4) Tarif Tenaga Listrik yang telah ada dan menjadi dasar penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus: a. memiliki struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik yang sejenis dengan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha; b. telah disetujui oleh DPR; dan c. telah mendapatkan penetapan dari Menteri. (5) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan ditetapkannya Tarif Tenaga Listrik yang baru oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. (6) Dalam hal DPR menyetujui Tarif Tenaga Listrik yang diusulkan, Menteri MENETAPKAN Tarif Tenaga Listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak mendapatkan persetujuan dari DPR. (7) Dalam hal DPR tidak menyetujui Tarif Tenaga Listrik yang diusulkan, Menteri mengembalikan permohonan beserta alasannya dan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik. (8) Selama proses pengajuan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku.

Pasal 26

(1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Tarif Tenaga Listrik dalam hal terdapat perubahan: a. BPP Tenaga Listrik; b. susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik; dan/atau c. hal lain yang memengaruhi Tarif Tenaga Listrik. (2) Perubahan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. (3) Ketentuan mengenai penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Tarif Tenaga Listrik. (4) Dalam hal belum terdapat persetujuan perubahan Tarif Tenaga Listrik dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tarif Tenaga Listrik mengacu pada Tarif Tenaga Listrik sebelumnya yang telah ditetapkan. (5) Dalam hal DPR menyetujui perubahan Tarif Tenaga Listrik yang diusulkan, Menteri MENETAPKAN perubahan Tarif Tenaga Listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak mendapatkan persetujuan dari DPR.

Pasal 27

(1) Untuk mendapatkan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (2) Permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau perubahan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha; b. penetapan Wilayah Usaha; dan c. salinan IUPTLU. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perhitungan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik; b. hasil survei harga produk; dan/atau c. hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik. (4) Hasil survei harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hasil survei harga produk yang diperlukan dalam penyambungan baru atau perubahan daya langganan di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU. (5) Hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hasil evaluasi atas biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang diusulkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU.

Pasal 29

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam melakukan evaluasi permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan. (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28. (5) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.

Pasal 30

(1) Menteri dapat melakukan peninjauan ulang Tarif Tenaga Listrik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). (2) Dalam hal hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perubahan Tarif Tenaga Listrik, perubahan Tarif Tenaga Listrik dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31

(1) Menteri dapat melakukan peninjauan ulang biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5). (2) Dalam hal hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perubahan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik, perubahan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 13

Koreksi

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya.

Pasal 14

Koreksi

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 15

(1) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan DPR. (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pemegang IUPTLU. (3) Selain memperhatikan keseimbangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Tarif Tenaga Listrik harus memperhatikan: a. kepentingan dan kemampuan masyarakat; b. kaidah industri dan niaga yang sehat; c. BPP Tenaga Listrik; d. efisiensi pengusahaan; e. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan f. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 16

(1) Tarif Tenaga Listrik terdiri atas: a. Tarif Tenaga Listrik reguler; dan/atau b. Tarif Tenaga Listrik prabayar. (2) Tarif Tenaga Listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen. (3) Tarif Tenaga Listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 17

Tarif Tenaga Listrik merupakan semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen meliputi: a. biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kwh); b. biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh); c. biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya; dan/atau d. biaya lainnya yang terkait dengan pemakaian tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperhitungkan berdasarkan BPP Tenaga Listrik ditambah dengan besaran keuntungan usaha yang wajar. (2) Besaran keuntungan usaha yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda untuk setiap pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (3) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif Tenaga Listrik tertinggi (ceiling base tariff).

Pasal 19

(1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik. (2) Struktur Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tarif Tenaga Listrik untuk: a. tegangan tinggi; b. tegangan menengah; dan/atau c. tegangan rendah. (3) Golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi keperluan: a. layanan sosial; b. rumah tangga; c. bisnis; d. industri; e. kantor pemerintah; f. penerangan jalan umum; g. traksi; h. penjualan curah; i. layanan dengan kualitas khusus; dan/atau j. peruntukan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment). (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan dari salah satu atau beberapa faktor yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik. (3) Faktor yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. nilai tukar mata uang dollar Amerika terhadap mata uang rupiah (kurs); b. harga energi primer; c. inflasi; dan/atau d. faktor lain yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB 1

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 13

Koreksi

Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

(1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat menerapkan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya selain Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. biaya penyambungan; b. uang jaminan langganan; c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik; dan/atau d. biaya lainnya sesuai dengan keperluan penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU. (3) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dikenakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha kepada Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau penambahan daya tenaga listrik. (4) Uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh bank nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik reguler. (5) Biaya denda keterlambatan pembayaran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dikenakan kepada Konsumen karena pembayaran tagihan rekening listrik melampaui masa yang ditetapkan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha. (6) Biaya lainnya sesuai dengan keperluan penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya yang dapat dikenakan kepada Konsumen karena memengaruhi mutu dan/atau keandalan penyediaan tenaga listrik pemegang IUPTLU di wilayah usahanya. (7) Biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33