PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

PERMEN Nomor 10 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 2. Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah harga yang ditetapkan khusus untuk Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas Batubara yang dibangun di dekat lokasi tambang Batubara. 3. Harga Dasar Batubara adalah harga dasar yang ditawarkan perusahaan tambang dalam proses pengadaan Batubara untuk pasokan bahan bakar Pembangkit Listrik Mulut Tambang. 4. Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga gas Batubara yang menggunakan bahan bakar Batubara, yang dijamin ketersediaan Batubaranya oleh perusahaan tambang yang berlokasi di sekitar Pembangkit Listrik Mulut Tambang sesuai kesepakatan perjanjian jual beli Batubara. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Perusahaan Tambang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara. 6. Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Batubara, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi Batubara. 8. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara, yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi Batubara, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Batubara untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi Batubara di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara. 9. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian Batubara. 10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut IUPTL, adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan Batubara. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

BAB II

PENYEDIAAN BATUBARA UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyediaan Batubara untuk pengembangan Pembangkit Listrik Mulut Tambang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli Batubara antara Perusahaan Tambang dengan Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. (2) Penyediaan Batubara untuk pengembangan Pembangkit Listrik Mulut Tambang dapat dipasok lebih dari 1 (satu) Perusahaan Tambang. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemegang IUPTL terintegrasi; dan b. pemegang IUPTL pembangkitan. (4) Perusahaan Tambang wajib menjamin pasokan Batubara kepada Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli Batubara atau jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement).

Pasal 3

(1) Perusahaan Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa pemegang: a. IUP Operasi Produksi Batubara: b. IUPK Operasi Produksi batubara; dan c. PKP2B. (2) Perusahaan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan antara lain: a. memiliki sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Batubara; b. memiliki alokasi cadangan dan kualitas Batubara yang sesuai dengan kebutuhan Pembangkit Listrik Mulut Tambang; c. mendapatkan persetujuan Harga Dasar Batubara dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang selaku pemegang IUPTL terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi.

Pasal 5

(1) Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang selaku pemegang IUPTL pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Perusahaan Tambang melalui afiliasinya dengan badan usaha lain. (2) Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA sebagai Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. (3) Saham dalam Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimiliki sekurang- kurangnya 10% (sepuluh persen) oleh Perusahaan Tambang melalui afiliasinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

TATA CARA PENETAPAN HARGA BATUBARA

Pasal 6

Koreksi

(1) Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dihitung berdasarkan Harga Dasar Batubara dengan memperhitungkan eskalasi. (2) Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang dihitung di titik jual fasilitas stockpile Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

Pasal 7

Koreksi

Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah margin.

Pasal 8

(1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan biaya produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi teknis penambangan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi biaya produksi rata-rata nasional antara lain: a. biaya pengupasan overburden; b. penggalian Batubara; c. pengangkutan Batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan; d. pengolahan Batubara; e. pemantauan dan pengelolaan lingkungan; f. reklamasi dan pascatambang; g. keselamatan dan kesehatan kerja; h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; i. pembebasan/penggantian tanah; j. overhead; k. depresiasi dan amortisasi; dan l. iuran tetap dan/atau iuran produksi/royalti. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak serta biaya lain yang terdapat pada proses produksi Batubara, tidak meliputi biaya pengangkutan Batubara dari lokasi pengolahan ke fasilitas stockpile Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

Pasal 9

Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup keuntungan dan risiko Perusahaan Tambang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Perusahan Tambang wajib mengajukan permohonan persetujuan Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Permohonan persetujuan Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan: a. salinan IUP Operasi Produksi Batubara atau IUPK Operasi Produksi Batubara; b. salinan ... b. salinan sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Batubara; c. rencana produksi dan penambangan; dan d. studi kelayakan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal memberikan persetujuan Harga Dasar Batubara dalam jangka paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Perusahaan Tambang hanya dapat melakukan penawaran jual beli Batubara dengan Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang setelah mendapatkan persetujuan Harga Dasar Batubara dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

Harga Dasar Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku tetap selama jangka waktu perjanjian jual beli Batubara atau jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement).

Pasal 12

(1) Eskalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mulai berlaku pada saat: a. perjanjian jual beli Batubara ditandatangani apabila Pembangkit Listrik Mulut Tambang dikembangkan oleh pemegang IUPTL terintegrasi; atau b. perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) ditandatangani apabila Pembangkit Listrik Mulut Tambang dikembangkan oleh pemegang IUPTL pembangkitan. (2) Eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perubahan setiap 1 (satu) tahun atas: a. nilai tukar Rupiah; b. harga solar; c. Indeks Harga Konsumen; dan d. upah minimum regional. (3) Eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penyesuaian setiap 12 (dua belas) bulan. (4) Eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sesuai dengan: a. kesepakatan antara Perusahaan Tambang dengan Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang apabila Pembangkit Listrik Mulut Tambang dikembangkan oleh pemegang IUPTL terintegrasi; atau b. kesepakatan yang tertuang dalam jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) apabila Pembangkit Listrik Mulut Tambang dikembangkan oleh pemegang IUPTL pembangkitan.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16