PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN)

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan: a. bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa: 1. perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham; atau 2. perusahaan perseroan daerah yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah; b. statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan c. tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pasal 9

Koreksi

(1) Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tembusan kepada Menteri, Kepala SKK Migas, dan gubernur. (2) Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah berminat dengan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah melakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data. (6) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya. 8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

BAB II

Pasal 3

Pasal 5

BAB II

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal II