Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengola…

Pasal 2

(1) Golongan komoditas tambang Mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas: a. Mineral Logam; b. Mineral Bukan Logam; dan c. Batuan. (2) Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam; b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral Bukan Logam; atau c. pengolahan untuk komoditas tambang Batuan. (3) Pengolahan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa Konsentrat Mineral Logam dan Batuan yang dipoles. (4) Pemurnian Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6). (3) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang tembaga, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian Konsentrat tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timbal dan seng, IUPK Operasi Produksi timbal dan seng, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timbal dan seng serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timbal dan seng, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian berupa emas dan perak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi pasir besi, IUPK Operasi Produksi pasir besi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang pasir besi, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pemurnian berupa Terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian timah yang melakukan pengolahan dan pemurnian logam timah wajib memisahkan dan mengolah mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, senotim, dan mengolah Terak dengan batasan produk minimum pengolahan dan/atau pemurnian Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian timah serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timah, termasuk Produk Samping atau sisa hasil pengolahan dan pemurnian serta mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, senotim, dan Terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian timah yang memiliki Produk Samping mineral ikutan berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, senotim, dan Terak yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

Kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian untuk Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan yang hasil penambangannya digunakan langsung untuk kepentingan dalam negeri.

Pasal 10

Koreksi

Jenis komoditas tambang Mineral yang belum tercantum dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 3 ayat (6) hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum pengolahan dan/atau pemurniannya ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

Koreksi

Pemegang Kontrak Karya Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112C angka 2 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

1. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112C angka 3 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga dapat dijual ke luar negeri dalam jumlah tertentu sepanjang belum dapat dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112C angka 4 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Penjualan hasil pengolahan Mineral Logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang Mineral Logam: www.djpp.kemenkumham.go.id a. nikel; b. bauksit; c. timah; b. emas; c. perak; dan d. kromium. 5. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 termasuk lumpur anoda dan tembaga telurid sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini. 6. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri. 7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 digunakan oleh pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam termasuk pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid sebagai dasar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan. 8. Untuk mendapatkan rekomendasi, pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai cadangan yang cukup untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan umur fasilitas pengolahan dan pemurnian baik sendiri ataupun kerja sama dengan pihak lain; b. menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pemurnian baik secara langsung ataupun kerja sama dengan pihak lain dengan menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian; dan c. memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. 9. Permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib dilengkapi antara lain: a. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui; b. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang; c. bukti pelunasan kewajiban pembayaran keuangan kepada negara; d. sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi; www.djpp.kemenkumham.go.id e. jadwal rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui; dan/atau g. rencana penjualan hasil pengolahan yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat. 10. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 untuk MENETAPKAN: a. jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. jumlah tertentu penjualan hasil pengolahan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan: 1) kinerja pengelolaan lingkungan; 2) cadangan; 3) kapasitas fasilitas pemurnian; dan 4) kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian. 11. Untuk mendapatkan rekomendasi, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pemurnian baik secara langsung ataupun kerja sama dengan pihak lain dengan menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian; dan b. memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan yang baik; 12. Permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 wajib dilengkapi antara lain: a. jadwal rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. rencana penjualan yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat; c. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui; dan/atau d. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 untuk MENETAPKAN jumlah tertentu penjualan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan: a. kinerja pengelolaan lingkungan; b. kapasitas fasilitas pemurnian; dan c. kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian. 14. Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 13, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam termasuk pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. 15. Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 16. Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dan tembaga telurid, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14