PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERMEN Nomor 07 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1186) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM Nomor : ... ..., 20... Lampiran : Hal : Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8 Kuningan Jakarta Dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan kelengkapan dokumen: a. identitas pemohon; b. pengesahan Badan Usaha dari instansi yang berwenang; c. profil pemohon; d. nomor pokok wajib pajak; e. kemampuan pendanaan; f. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; g. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan; dan h. rekomendasi gubernur atau pejabat di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon dalam wilayah provinsi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Pemohon, Meterai Rp 6000 Nama Jelas Jabatan Tembusan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDIRMAN SAID

Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal II