Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksana…

Pasal 2

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Kontrak Karya dapat melakukan penjualan ke luar negeri: a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (5) Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

(1) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan Rekomendasi. (2) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 4

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat melakukan penjualan hasil pengolahan setelah memenuhi batasan minimum pengolahan, nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen), atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat melakukan penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan: a. surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. salinan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam; d. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri; e. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; f. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat Clear and Clean dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun; h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian; j. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen)/bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (Harmonized System), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan. (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus dilengkapi persyaratan: a. surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; d. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun; dan e. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS (Harmonized System), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan. (4) Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian.

Pasal 6

Permohonan Rekomendasi untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan Rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

(1) Rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diberikan Rekomendasi Perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan. (2) Permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal paling cepat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lambat dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

Pasal 11

Koreksi

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri; b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan 2. besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir. (4) Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Kontrak Karya, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dicairkan sesuai dengan kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 3. Dalam hal terhadap pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa jaminan kesungguhan, sisa jaminan kesungguhan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Negara INDONESIA Tahun 2016 Nomor 185), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14