Koreksi Pasal 5

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan JDIH Kementerian BUMN. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari Pusat JDIH, Anggota JDIH dan/atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain; b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan portal Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN); c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian BUMN; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH; e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan JDIH Kementerian BUMN; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kementerian BUMN; g. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kementerian BUMN kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Desember.