Koreksi Pasal 22

Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan dalam bentuk: a. Pendampingan pelaksanaan tindakan administratif yang diperintahkan kepada Kementerian dalam putusan pidana; b. Pendampingan pelaksanaan putusan perdata atau tata usaha negara, setelah melakukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian, mendapat surat teguran (aanmaning) dari suatu lembaga peradilan, dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang; c. Pendampingan pelaksanaan putusan pengadilan agama atau peradilan lainnya; atau d. Pemberitahuan kepada pengadilan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian (non-executable) secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru bilamana diperlukan.